PAN: Jika Gerindra Sepakat Prabowo-Zulkifli Hasan, PKS Akan Ikut

Kompas.com - 10/07/2018, 13:13 WIB
Ketua MPR Zulkifli Hasan bertemu dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di rumah dinas Ketua MPR, Kompleks Widya Chandra, Jakarta Selatan, Senin (25/6/2018). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOKetua MPR Zulkifli Hasan bertemu dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di rumah dinas Ketua MPR, Kompleks Widya Chandra, Jakarta Selatan, Senin (25/6/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Yandri Susanto menuturkan, pihaknya terus menjalin komunikasi yang intensif dengan Partai Gerindra terkait pembentukan koalisi pada Pilpres 2019.

Ia mengatakan, dalam setiap pertemuan, kedua pimpinan parpol sering membincangkan kemungkinan pasangan calon capres-cawapres yang akan diusung.

Salah satu opsi yang dibicarakan adalah menduetkan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan sebagai cawapres pendamping Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

Baca juga: Gerindra: Kalau Ingin Calonkan Anies-Aher, Silakan Cari Parpol Pengusung

Menurut Yandri, jika opsi tersebut disetujui oleh Gerindra, ia yakin Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tidak akan keberatan.

"Ya, beberapa hari ini tentu pertemuan sangat intensif memformat koalisi yang disetujui siapa calon capres-cawapresnya," ujar Yandri saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/7/2018).

"Kalau misalkan PAN Gerindra sepakat mengusung Prabowo-Bang Zul, saya kira PKS Insya Allah akan ikut," ucapnya.

Baca juga: Cawapres di Kantong Jokowi dan Reaksi Ketum Parpol Koalisi...

Kendati demikian, kata Yandri, PAN juga tidak keberatan dengan opsi-opsi lain, misalnya, wacana mengusung pasangan calon Prabowo-Anies Baswedan.

Ia mengatakan, wacana mencalonkan Anies Baswedan sebagai cawapres Prabowo telah diperbincangkan di internal PAN.

Selain Anies Baswedan, nama Mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo juga menjadi salah satu nama yang dipertimbangkan oleh PAN.

"Misalkan, jumlah koalisi itu bertambah, bisa jadi ada PKS, PKB dan Demokrat, maka opsi yang lain juga terbuka. Misalkan, di luar Prabowo dan Bang Zul, jika saja muncul nama Anies misalkan, itu PAN juga tidak keberatan, karena Anies juga masuk dalam radar pembicaraan yang sangat intensif di internal kami," kata Yandri.

Baca tentang


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pakar: Aturan soal Proses Hukum Jaksa Mesti Seizin Jaksa Agung Harus Ditarik

Pakar: Aturan soal Proses Hukum Jaksa Mesti Seizin Jaksa Agung Harus Ditarik

Nasional
Kasus Proyek Infrastrukur, KPK Dalami Dugaan Aliran Dana ke Pejabat Kota Banjar

Kasus Proyek Infrastrukur, KPK Dalami Dugaan Aliran Dana ke Pejabat Kota Banjar

Nasional
Jokowi Minta Masyarakat Patuh Pakai Masker agar Tak Ada Lagi PSBB

Jokowi Minta Masyarakat Patuh Pakai Masker agar Tak Ada Lagi PSBB

Nasional
Komisi Kejaksaan Nilai Jaksa Agung Terkesan Ingin Lindungi Jaksa yang Diduga Bertemu Djoko Tjandra

Komisi Kejaksaan Nilai Jaksa Agung Terkesan Ingin Lindungi Jaksa yang Diduga Bertemu Djoko Tjandra

Nasional
Ancaman Krisis Ekonomi, SBY: Jangan Salahkan Presiden Jokowi

Ancaman Krisis Ekonomi, SBY: Jangan Salahkan Presiden Jokowi

Nasional
Proses Hukum Jaksa Harus Izin Jaksa Agung, Pakar: KUHAP Tak Bisa Dikalahkan Aturan Internal

Proses Hukum Jaksa Harus Izin Jaksa Agung, Pakar: KUHAP Tak Bisa Dikalahkan Aturan Internal

Nasional
Kelompok Buruh dan DPR Sepakat Bentuk Tim Kerja Bahas Klaster Ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja

Kelompok Buruh dan DPR Sepakat Bentuk Tim Kerja Bahas Klaster Ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja

Nasional
Kebebasan Beragama Alami Kesulitan, BPIP Minta Penegak Hukum Bertindak Tegas

Kebebasan Beragama Alami Kesulitan, BPIP Minta Penegak Hukum Bertindak Tegas

Nasional
KY: Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc di MA Harus Buat Pakta Integritas untuk Seleksi Tahap II

KY: Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc di MA Harus Buat Pakta Integritas untuk Seleksi Tahap II

Nasional
Kemendagri: 11 Kabupaten/Kota Belum Pangkas Jabatan, Termasuk Surabaya

Kemendagri: 11 Kabupaten/Kota Belum Pangkas Jabatan, Termasuk Surabaya

Nasional
Baru DKI Jakarta yang Masif Tes Covid-19, Satgas Minta Daerah Lain Meniru

Baru DKI Jakarta yang Masif Tes Covid-19, Satgas Minta Daerah Lain Meniru

Nasional
KY Ajak Masyarakat Beri Informasi Jejak Rekam Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc

KY Ajak Masyarakat Beri Informasi Jejak Rekam Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc

Nasional
Megawati: Pilkada 2020 Bagian dari Regenerasi Menuju 2024

Megawati: Pilkada 2020 Bagian dari Regenerasi Menuju 2024

Nasional
Kemendagri Pastikan Pangkas Jabatan Eselon IV di DPMPTSP Tingkat Daerah

Kemendagri Pastikan Pangkas Jabatan Eselon IV di DPMPTSP Tingkat Daerah

Nasional
Sebaran 1.693 Kasus Baru Covid-19, Penambahan Tertinggi di Jakarta

Sebaran 1.693 Kasus Baru Covid-19, Penambahan Tertinggi di Jakarta

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X