Wapres Kalla Sedih Kepala Daerah Paling Banyak Ditangkap KPK

Kompas.com - 10/07/2018, 11:52 WIB
Wakil Presiden RI Jusuf Kalla ketika hadir dalam acara Indonesia Development Forum 2018 di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, Selasa (10/7/2018). KOMPAS.com/ MOH NADLIR Wakil Presiden RI Jusuf Kalla ketika hadir dalam acara Indonesia Development Forum 2018 di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, Selasa (10/7/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden RI Jusuf Kalla menyoroti banyaknya kepala daerah yang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena kasus korupsi.

"Kita merasakan kesedihan bahwa akhir-akhir ini yang paling banyak ditangkap KPK adalah pejabat daerah," ujar Kalla di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, Selasa (10/7/2018).

Menurut Kalla, banyaknya kepala daerah yang ditangkap KPK menunjukkan ada persoalan yang terjadi di daerah.

Persoalan yang dimaksud Kalla adalah kesenjangan.


"Itu juga menyebabkan (kesenjangan), bahwa itu (kesenjangan) juga harus diatasi dengan kejujuran," kata Kalla.

Baca juga: KPK: OTT Kepala Daerah adalah Tragedi

Padahal, kata Kalla, tanpa kejujuran akan sulit mengatasi kesenjangan yang terjadi di daerah.

"Tanpa kejujuran, maka kita tidak bisa mengatasi kesenjangan seperti itu," kata Kalla.

Dengan kondisi tersebut, Kalla berharap, semua pihak bersama-sama mencari solusi untuk mengatasi kesenjangan yang ada.

Baca juga: Jokowi: Tiap Minggu Pasti Ada Kepala Daerah Kena OTT, Saya Sangat Sedih

Meski ia sadar, mewujudkan keadilan sosial dan mengatasi ketimpangan di Indonesia tidaklah mudah.

"Tokoh daerah, pimpinan daerah, mahasiswa, cendekiawan, LSM harus bersatu untuk memberikan inspirasi dan pelaksanaannya untuk kemajuan kita semua," kata dia.



Terkini Lainnya

Digugat Ratusan Peserta Pemilu di MK, KPU Siapkan Dua Hal Ini

Digugat Ratusan Peserta Pemilu di MK, KPU Siapkan Dua Hal Ini

Nasional
Tim Kuasa Hukum KPU Sebut Tak Ada Persiapan Khusus Hadapi Gugatan Prabowo-Sandiaga

Tim Kuasa Hukum KPU Sebut Tak Ada Persiapan Khusus Hadapi Gugatan Prabowo-Sandiaga

Nasional
Selisih 16,9 Juta Suara, Kubu Jokowi Nilai Gugatan ke MK Sulit Ubah Hasil Pilpres

Selisih 16,9 Juta Suara, Kubu Jokowi Nilai Gugatan ke MK Sulit Ubah Hasil Pilpres

Nasional
Amnesty International Minta Kekerasan 22 Mei 2019 Diusut Tuntas

Amnesty International Minta Kekerasan 22 Mei 2019 Diusut Tuntas

Nasional
Jenguk Korban Kerusuhan 22 Mei, Waketum Demokrat Minta Pengusutan Tuntas

Jenguk Korban Kerusuhan 22 Mei, Waketum Demokrat Minta Pengusutan Tuntas

Nasional
Mudik 2019, Pemerintah Siapkan 6.047 Fasilitas Layanan Kesehatan

Mudik 2019, Pemerintah Siapkan 6.047 Fasilitas Layanan Kesehatan

Nasional
KPU Siapkan 20 Pengacara untuk Hadapi BPN Prabowo-Sandiaga di MK

KPU Siapkan 20 Pengacara untuk Hadapi BPN Prabowo-Sandiaga di MK

Nasional
Nasdem Klaim Raih Peningkatan Suara Terbanyak di Pileg 2019

Nasdem Klaim Raih Peningkatan Suara Terbanyak di Pileg 2019

Nasional
Mantan Hakim MK: Narasi Bambang Widjojanto Berbahaya Sekali

Mantan Hakim MK: Narasi Bambang Widjojanto Berbahaya Sekali

Nasional
Hoaks atau Fakta Sepekan: Seputar Kerusuhan 22 Mei, Isu Cacar Monyet hingga Tol Ambruk

Hoaks atau Fakta Sepekan: Seputar Kerusuhan 22 Mei, Isu Cacar Monyet hingga Tol Ambruk

Nasional
'Kalau Alat Bukti BPN Masih Seperti yang ke Bawaslu, Perkara di MK Akan Cepat Selesai'

"Kalau Alat Bukti BPN Masih Seperti yang ke Bawaslu, Perkara di MK Akan Cepat Selesai"

Nasional
Tim Hukum BPN Keluhkan Penutupan Jalan Ke MK, Ini Tanggapan Polri

Tim Hukum BPN Keluhkan Penutupan Jalan Ke MK, Ini Tanggapan Polri

Nasional
Kapolri Bentuk Tim Pencari Fakta Terkait Korban Kerusuhan 22 Mei

Kapolri Bentuk Tim Pencari Fakta Terkait Korban Kerusuhan 22 Mei

Nasional
Menurut Pakar, 51 Bukti yang Dibawa Tim Hukum Prabowo-Sandiaga ke MK Sangat Sedikit

Menurut Pakar, 51 Bukti yang Dibawa Tim Hukum Prabowo-Sandiaga ke MK Sangat Sedikit

Nasional
Polri Janji Tindak Anggota yang Langgar SOP Saat Kerusuhan 22 Mei

Polri Janji Tindak Anggota yang Langgar SOP Saat Kerusuhan 22 Mei

Nasional

Close Ads X