Kompas.com - 09/07/2018, 20:25 WIB
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto saat ditemui di sela-sela acara halalbihalal, di rumah dinas Wakil Presiden Jusuf Kalla, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (15/6/2018). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOKetua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto saat ditemui di sela-sela acara halalbihalal, di rumah dinas Wakil Presiden Jusuf Kalla, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (15/6/2018).

BOGOR, KOMPAS.com - Pemerintah akan memperkuat ekonomi nasional demi merespons perang dagang yang digulirkan Amerika Serikat.

Seusai rapat terbatas di Istana Presiden Bogor, Senin (9/7/2018) yang membahas dampak perang dagang, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menjelaskan, penguatan ekonomi nasional itu dilakukan dalam beberapa bentuk.

Intinya, memberikan ketenteraman kepada pelaku industri nasional agar iklim investasi bisa terjaga stabil, peningkatan ekspor, optimalisasi impor dan mengembangkan substitusi impor.

"Pemerintah akan melakukan optimalisasi di tool fiskal, baik berupa bea keluar, bea masuk maupun harmonisasi bea masuk itu sendiri agar industri nasional mempunyai daya saing dan tetap mampu melakukan ekspor," papar Airlangga yang menjelaskan terkait upaya peningkatan ekspor.

Baca juga: Gubernur BI Beberkan Upaya Menghadapi Perang Dagang

Selain itu, pemerintah juga akan memberikan jaminan terhadap ketersediaan bahan baku sekaligus memberi insentif kepada pelaku industri agar ekspor bisa ditingkatkan.

"Pemerintah juga akan memberikan insentif untuk usaha-usaha kecil menengah, terutama di bidang furnitur dan SVLA (verifikasi legalitas produk kayu). Itu akan dibiayai atau disubsidi pemerintah," lanjut dia.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Dalam hal optimalisasi impor dan substitusi impor (mengekspor barang mentah hasil impor), lanjut Airlangga, pemerintah akan memberikan insentif mengenai relokasi manufaktur.

Misalnya, pabrik di daerah Jawa Barat yang sudah padat dipindahkan ke Jawa Tengah atau daerah lain agar perusahaan itu bisa melakukan pengembangan.

Baca juga: Fadli Zon Minta Pemerintah Bersiap Perang Dagang dengan AS

Sementara itu, dalam menjaga iklim investasi, pemerintah mendorong peningkatan penggunaan bio diesel dari yang semula 20 persen menjadi 30 persen.

"Itu akan meningkatkan konsumsi bio diesel sebesar 500.000 ton per tahun. Ini yang Bapak Presiden minta untuk segera dibuatkan kajiannya," ujar dia.

Apabila konsumsi bio diesel meningkat, maka kapasitas produksi otomatis juga meningkat. Dengan demikian iklim investasi di industri tersebut tetap terjaga.

Terakhir, pemerintah juga memaksimalkan pendapatan dari sektor pariwisata. Beberapa bentuknya, yakni pengembangan bandar udara, menambah rute penerbangan low cost carrier dan sebagainya.

Kompas TV Pemerintah pun menjanjikan ketersediaan bahan baku dan pemberian insentif untuk mendorong agar ekspor meningkat.

 



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK: Bupati Kolaka Diduga Minta Uang Rp 250 Juta ke Kepala BPBD sebagai Fee Proyek Jembatan

KPK: Bupati Kolaka Diduga Minta Uang Rp 250 Juta ke Kepala BPBD sebagai Fee Proyek Jembatan

Nasional
KPK Tahan Bupati Andi Merya dan Kepala BPBD Kolaka Timur Terkait Suap

KPK Tahan Bupati Andi Merya dan Kepala BPBD Kolaka Timur Terkait Suap

Nasional
KPU Sebut Pencoblosan Pemilu 2024 di Bulan April Akan Problematik

KPU Sebut Pencoblosan Pemilu 2024 di Bulan April Akan Problematik

Nasional
KPK Tetapkan Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur dan Kepala BPBD Tersangka Suap

KPK Tetapkan Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur dan Kepala BPBD Tersangka Suap

Nasional
Anggaran Bansos 2022 Rp 74,08 Triliun, Risma: Bansos Tidak Dihentikan

Anggaran Bansos 2022 Rp 74,08 Triliun, Risma: Bansos Tidak Dihentikan

Nasional
Kejagung: Alex Noerdin Perintahkan Pencairan Dana Hibah Pembangunan Masjid Sriwijaya Tanpa Proposal

Kejagung: Alex Noerdin Perintahkan Pencairan Dana Hibah Pembangunan Masjid Sriwijaya Tanpa Proposal

Nasional
Komnas HAM Gali Kesaksian 3 Pegawai KPI Terkait Dugaan Pelecehan Seksual

Komnas HAM Gali Kesaksian 3 Pegawai KPI Terkait Dugaan Pelecehan Seksual

Nasional
2 Eks Pejabat Diten Pajak Didakwa Terima Suap Rp 57 Miliar Rekayasa Laporan

2 Eks Pejabat Diten Pajak Didakwa Terima Suap Rp 57 Miliar Rekayasa Laporan

Nasional
Rapat dengan Kemenlu, Pimpinan Komisi I Sebut Tak Ada Tambahan Anggaran pada 2022

Rapat dengan Kemenlu, Pimpinan Komisi I Sebut Tak Ada Tambahan Anggaran pada 2022

Nasional
Kasus Pembangunan Masjid Sriwijaya yang Libatkan Alex Noerdin Diduga Rugikan Negara Rp 130 Miliar

Kasus Pembangunan Masjid Sriwijaya yang Libatkan Alex Noerdin Diduga Rugikan Negara Rp 130 Miliar

Nasional
Ke Lampung, Panglima TNI Perintahkan Habiskan Semua Dosis Vaksin Covid-19

Ke Lampung, Panglima TNI Perintahkan Habiskan Semua Dosis Vaksin Covid-19

Nasional
Kemenkes: Varian Delta Virus Corona Mendominasi di 34 Provinsi

Kemenkes: Varian Delta Virus Corona Mendominasi di 34 Provinsi

Nasional
Alex Noerdin Kembali Jadi Tersangka Kasus Korupsi, Kali Ini Terkait Pembangunan Masjid

Alex Noerdin Kembali Jadi Tersangka Kasus Korupsi, Kali Ini Terkait Pembangunan Masjid

Nasional
WHO Ingatkan RI Belum Keluar dari Bahaya Covid-19 meski Kasus Turun

WHO Ingatkan RI Belum Keluar dari Bahaya Covid-19 meski Kasus Turun

Nasional
Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur dan Kepala BPBD yang Terjaring OTT Tiba di KPK

Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur dan Kepala BPBD yang Terjaring OTT Tiba di KPK

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.