Antisipasi Perang Dagang AS, Ini yang Akan Dilakukan Pemerintah

Kompas.com - 09/07/2018, 20:25 WIB
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto saat ditemui di sela-sela acara halalbihalal, di rumah dinas Wakil Presiden Jusuf Kalla, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (15/6/2018). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOKetua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto saat ditemui di sela-sela acara halalbihalal, di rumah dinas Wakil Presiden Jusuf Kalla, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (15/6/2018).

BOGOR, KOMPAS.com - Pemerintah akan memperkuat ekonomi nasional demi merespons perang dagang yang digulirkan Amerika Serikat.

Seusai rapat terbatas di Istana Presiden Bogor, Senin (9/7/2018) yang membahas dampak perang dagang, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menjelaskan, penguatan ekonomi nasional itu dilakukan dalam beberapa bentuk.

Intinya, memberikan ketenteraman kepada pelaku industri nasional agar iklim investasi bisa terjaga stabil, peningkatan ekspor, optimalisasi impor dan mengembangkan substitusi impor.

"Pemerintah akan melakukan optimalisasi di tool fiskal, baik berupa bea keluar, bea masuk maupun harmonisasi bea masuk itu sendiri agar industri nasional mempunyai daya saing dan tetap mampu melakukan ekspor," papar Airlangga yang menjelaskan terkait upaya peningkatan ekspor.

Baca juga: Gubernur BI Beberkan Upaya Menghadapi Perang Dagang

Selain itu, pemerintah juga akan memberikan jaminan terhadap ketersediaan bahan baku sekaligus memberi insentif kepada pelaku industri agar ekspor bisa ditingkatkan.

"Pemerintah juga akan memberikan insentif untuk usaha-usaha kecil menengah, terutama di bidang furnitur dan SVLA (verifikasi legalitas produk kayu). Itu akan dibiayai atau disubsidi pemerintah," lanjut dia.

Dalam hal optimalisasi impor dan substitusi impor (mengekspor barang mentah hasil impor), lanjut Airlangga, pemerintah akan memberikan insentif mengenai relokasi manufaktur.

Misalnya, pabrik di daerah Jawa Barat yang sudah padat dipindahkan ke Jawa Tengah atau daerah lain agar perusahaan itu bisa melakukan pengembangan.

Baca juga: Fadli Zon Minta Pemerintah Bersiap Perang Dagang dengan AS

Sementara itu, dalam menjaga iklim investasi, pemerintah mendorong peningkatan penggunaan bio diesel dari yang semula 20 persen menjadi 30 persen.

"Itu akan meningkatkan konsumsi bio diesel sebesar 500.000 ton per tahun. Ini yang Bapak Presiden minta untuk segera dibuatkan kajiannya," ujar dia.

Apabila konsumsi bio diesel meningkat, maka kapasitas produksi otomatis juga meningkat. Dengan demikian iklim investasi di industri tersebut tetap terjaga.

Terakhir, pemerintah juga memaksimalkan pendapatan dari sektor pariwisata. Beberapa bentuknya, yakni pengembangan bandar udara, menambah rute penerbangan low cost carrier dan sebagainya.

Kompas TV Pemerintah pun menjanjikan ketersediaan bahan baku dan pemberian insentif untuk mendorong agar ekspor meningkat.

 

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kembangkan Rapid Test Covid-19, Kemenristek Siapkan 100.000 Alat dalam 2 Bulan

Kembangkan Rapid Test Covid-19, Kemenristek Siapkan 100.000 Alat dalam 2 Bulan

Nasional
Mudik di Tengah Pandemi Covid-19 yang Jadi Polemik

Mudik di Tengah Pandemi Covid-19 yang Jadi Polemik

Nasional
Gugus Tugas Covid-19: Rapid Test Tak Semunya Efektif, Kita Perbanyak PCR Test

Gugus Tugas Covid-19: Rapid Test Tak Semunya Efektif, Kita Perbanyak PCR Test

Nasional
Kejagung Periksa Istri Tersangka Kasus Jiwasraya Heru Hidayat

Kejagung Periksa Istri Tersangka Kasus Jiwasraya Heru Hidayat

Nasional
Ray Rangkuti: Presiden Tak Boleh Biarkan Ada Bayang Kekuasaan Selain Dirinya

Ray Rangkuti: Presiden Tak Boleh Biarkan Ada Bayang Kekuasaan Selain Dirinya

Nasional
Wabah Covid-19, Pemerintah Kembangkan Ventilator Portabel

Wabah Covid-19, Pemerintah Kembangkan Ventilator Portabel

Nasional
Miliki Ketua BAru, MA Diminta Gelar Persidangan Uji Materi secara Terbuka

Miliki Ketua BAru, MA Diminta Gelar Persidangan Uji Materi secara Terbuka

Nasional
Hoaks Covid-19 Sebabkan Gangguan Psikologis, Komisi VIII DPR Minta Pemerintah Berikan Narasi Positif

Hoaks Covid-19 Sebabkan Gangguan Psikologis, Komisi VIII DPR Minta Pemerintah Berikan Narasi Positif

Nasional
Amnesty: Pemidanaan Penghina Presiden Justru Bisa Tingkatkan Jumlah Orang Masuk Penjara

Amnesty: Pemidanaan Penghina Presiden Justru Bisa Tingkatkan Jumlah Orang Masuk Penjara

Nasional
Tak Patuhi Maklumat Kapolri, 3.000 Warga Jatim Buat Surat Pernyataan Tak Akan Berkerumun

Tak Patuhi Maklumat Kapolri, 3.000 Warga Jatim Buat Surat Pernyataan Tak Akan Berkerumun

Nasional
Kepala Gugus Tugas Covid-19: Banyak Negara dengan Sistem Kesehatan Bagus, tetapi Tak Semua Mampu

Kepala Gugus Tugas Covid-19: Banyak Negara dengan Sistem Kesehatan Bagus, tetapi Tak Semua Mampu

Nasional
Pemerintah RI Terima Sumbangan Rp 82,5 Miliar dari Dunia untuk Tangani Covid-19

Pemerintah RI Terima Sumbangan Rp 82,5 Miliar dari Dunia untuk Tangani Covid-19

Nasional
Lebih dari 20 Dokter Meninggal Selama Pandemi Covid-19

Lebih dari 20 Dokter Meninggal Selama Pandemi Covid-19

Nasional
Ucapkan Selamat, Ketua KY Yakin Ketua MA Terpilih Bisa Bawa Perubahan

Ucapkan Selamat, Ketua KY Yakin Ketua MA Terpilih Bisa Bawa Perubahan

Nasional
Abu Bakar Ba'asyir Ajukan Permohonan Asimilasi ke Presiden Jokowi

Abu Bakar Ba'asyir Ajukan Permohonan Asimilasi ke Presiden Jokowi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X