Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menteri Asal Nasdem Dilarang Nyaleg

Kompas.com - 09/07/2018, 19:47 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

BOGOR, KOMPAS.com -- Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita memastikan, menteri-menteri yang berasal dari Partai Nasional Demokrat (Nasdem) tidak ada yang akan maju sebagai calon anggota legislatif dalam pemilihan anggota legislatif 2019 mendatang.

Enggar yang merupakan mantan Ketua DPP Nasdem itu mengatakan, partainya menginstruksikan agar kadernya yang menduduki posisi menteri fokus menjalani perintah Presiden Joko Widodo saja.

"Di Nasdem, kami (menteri) dilarang (nyaleg), karena kami disuruh fokus kerja," ujar Enggartiasto saat dijumpai di Istana Presiden Bogor, Senin (9/7/2018).

Baca juga: Presiden Diminta Reshuffle Menteri yang Maju Jadi Caleg

Diketahui, menteri Kabinet Kerja yang berasal dari Partai Nasdem selain Enggartiasto, adalah Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya dan Jaksa Agung Prasetyo.

"Sejak awal, kami disuruh fokus. Jadi saya dan lainnya tidak (nyaleg)," ujar dia.

Saat ditanya apakah ada menteri lain yang akan maju sebagai calon wakil rakyat, Enggartiasto tidak bisa menyebutkannya.

Baca juga: Mendagri dan KPU Sebut Menteri yang Maju Pileg Cukup Cuti Kampanye

Diberitakan, Ketua Tim Ahli Wakil Presiden Sofjan Wanandi menyebut bahwa ada sejumlah menteri kabinet akan maju pada Pemilu Legislatif 2019. Sayangnya, ia enggan membeberkan nama-nama menteri tersebut.

"Saya dengar-dengar, tapi itu belum ada bukti," ujar Sofjan di Kantor Wakil Presiden RI, Jakarta, Rabu (4/7/2018).

Menurut Sofjan, menteri tersebut merasa tidak akan kembali dipilih untuk menjadi pembantu presiden di kabinet pada periode mendatang sehingga memilih untuk mencoba peruntungan menjadi wakil rakyat pada pileg.

Baca juga: Jokowi: Menteri yang Mau Jadi Caleg Cuti Saja, Tak Harus Mundur

"Mereka merasa, toh di sini sudah tidak bisa lagi, pokoknya mentok, partainya kan juga sudah kasih tahu juga, 'eh ganti-gantian dong'," tambah Sofjan.

Menteri Sekretaris Negara Pratikno menegaskan, sampai saat ini belum ada menteri Kabinet Kerja yang mengirimkan surat pengunduran diri untuk maju sebagai calon anggota legislatif di pemilihan anggota legislatif 2019 mendatang.

"Enggak, enggak ada ya. Kalau mau resign kan harus melalui saya dan saya belum menerima surat apapun," ujar Pratikno di Istana Presiden Bogor, Kamis (5/7/2018).

Baca juga: Berencana Jadi Caleg, Puan Tak Akan Mundur dari Menteri

Apabila memang ada menteri yang berkeinginan menjadi calon angota legislatif, Pratikno mengingatkan sang menteri itu tidak harus mengundurkan diri, melainkan cukup mengajukan cuti.

"Dari sisi regulasi enggak ada mundur toh? Cuti toh. Cek saja di MK, ada keputusannya di MK. Dia harusnya cuti," ujar Pratikno.

Kompas TV Presiden Joko Widodo menegaskan sampai saat ini belum ada menteri di kabinetnya yang menyampaikan akan maju menjadi caleg
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Nasional
Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Nasional
Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Nasional
Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Nasional
Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Nasional
Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com