Hasto Kristiyanto Beberkan Kriteria Cawapres Jokowi Versi PDI-P

Kompas.com - 09/07/2018, 13:44 WIB
Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto saat melepas mudik bersama PDI-P di Stasiun Pasar Senen, Jakarta, Selasa (12/6/2018). Kompas.com/Rakhmat Nur HakimSekjen PDI-P Hasto Kristiyanto saat melepas mudik bersama PDI-P di Stasiun Pasar Senen, Jakarta, Selasa (12/6/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com — Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyatakan, Presiden Joko Widodo telah mengantongi nama calon wakil presidennya untuk Pemilu Presiden 2019. 

Nama tersebut telah disampaikan kepada Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.

Namun, Hasto tak mengungkap detail sosok cawapres itu. Hasto hanya menyampaikan terkait kriteria cawapres Jokowi yang diusulkan PDI-P.

Baca juga: Sekjen PDI-P: Cawapres Jokowi Sudah Ada, Hasil Kesepakatan dengan Partai Lainnya


"Kalau berbicara kepemimpinan itu kita bicara bahwa semuanya harus punya visi politik untuk Indonesia raya," kata Hasto di Kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta, Senin (9/7/2018).

Oleh sebab itu, imbuh Hasto, dari mana pun cawapres tersebut berasal, ia harus memiliki visi politik untuk Indonesia. Cawapres tersebut pun harus memahami Pancasila.

Di samping itu, cawapres tersebut juga harus memahami bagaimana tantangan utama dalam menjalankan keadilan sosial. Tujuannya agar tercipta kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia secepatnya.

Hasto mengungkapkan, saat ini Jokowi sudah mengantongi nama cawapres untuk mendampinginya pada pemilu presiden 2019. Adapun pengumumannya masih menunggu momentum yang tepat.

"Yang pasti putra terbaik Indonesia," ungkap Hasto.

Baca juga: PDI-P: Pengumuman Cawapres Jokowi Tunggu Cuaca Cerah

Pendaftaran capres dan cawapres berlangsung dari 4 Agustus 2018 hingga 10 Agustus 2018. Namun, menurut Hasto, pengumuman masih harus melihat dinamika politik.

"Kita juga harus melihat dinamika politiknya seperti apa. Bagaimana kita menggalang seluruh kekuatan gotong royong nasional," sebut Hasto.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kominfo: Tak Ada yang Bisa Sembunyi di Balik Akun Palsu

Kominfo: Tak Ada yang Bisa Sembunyi di Balik Akun Palsu

Nasional
BNPB: 158 Titik Panas Masih Terdeteksi di Sumatera

BNPB: 158 Titik Panas Masih Terdeteksi di Sumatera

Nasional
Puan Ajak Elite Politik Saling Menghargai dan Menghormati untuk Rakyat

Puan Ajak Elite Politik Saling Menghargai dan Menghormati untuk Rakyat

Nasional
Soal AKD, Puan Beri Kesempatan Fraksi untuk Bermusyawarah Mufakat

Soal AKD, Puan Beri Kesempatan Fraksi untuk Bermusyawarah Mufakat

Nasional
Faldo Maldini Minta MK Prioritaskan Gugatan Uji Materi UU Pilkada

Faldo Maldini Minta MK Prioritaskan Gugatan Uji Materi UU Pilkada

Nasional
Jika Gerindra Gabung Pemerintah Diprediksi Lahirkan Kecemburuan di Internal Koalisi

Jika Gerindra Gabung Pemerintah Diprediksi Lahirkan Kecemburuan di Internal Koalisi

Nasional
Kemenag Gandeng BPOM dan MUI Jalankan Proses Sertifikasi Halal

Kemenag Gandeng BPOM dan MUI Jalankan Proses Sertifikasi Halal

Nasional
Wakil Ketua DPR: Hukum Internasional Harus Lindungi Bangsa yang Lemah

Wakil Ketua DPR: Hukum Internasional Harus Lindungi Bangsa yang Lemah

Nasional
Sekjen Gerindra: Urusan Koalisi atau Tidak, Kami Serahkan ke Prabowo

Sekjen Gerindra: Urusan Koalisi atau Tidak, Kami Serahkan ke Prabowo

Nasional
Tak Kunjung Dilantik oleh Gubernur, Bupati Talaud Terpilih Surati Jokowi

Tak Kunjung Dilantik oleh Gubernur, Bupati Talaud Terpilih Surati Jokowi

Nasional
Larang Demo Saat Pelantikan Presiden-Wapres, Polri Contohkan Aksi 30 September

Larang Demo Saat Pelantikan Presiden-Wapres, Polri Contohkan Aksi 30 September

Nasional
Tsamara hingga Faldo Jalani Sidang Perdana Uji Materi UU Pilkada di MK

Tsamara hingga Faldo Jalani Sidang Perdana Uji Materi UU Pilkada di MK

Nasional
Presiden Tak Libatkan KPK Pilih Menteri, Politisi PDI-P: KPK Tak Boleh Kepo

Presiden Tak Libatkan KPK Pilih Menteri, Politisi PDI-P: KPK Tak Boleh Kepo

Nasional
Di Hari Parlemen Indonesia, Legislator Diingatkan Pegang Teguh Amanat Rakyat

Di Hari Parlemen Indonesia, Legislator Diingatkan Pegang Teguh Amanat Rakyat

Nasional
Masinton: Sebelum Dewan Pengawas Dibentuk, KPK Bisa OTT Tanpa Izin

Masinton: Sebelum Dewan Pengawas Dibentuk, KPK Bisa OTT Tanpa Izin

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X