Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Cegah Radikalisme, Pemerintah Diharapkan Susun SOP Pengelolaan Masjid

Kompas.com - 08/07/2018, 19:16 WIB
Dylan Aprialdo Rachman,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Pengawas Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M) Agus Muhammad berharap agar pemerintah menyusun standar operasional prosedur (SOP) pengelolaan masjid-masjid di linkungan kementerian, lembaga, dan badan usaha milik negara (BUMN).

Hal itu guna mencegah masjid di lembaga negara menjadi tempat penyebaran ujaran kebencian hingga paham-paham yang bertentangan dengan Pancasila dan agama Islam.

"Pemerintah harus punya SOP jelas bagaimana masjid pemerintah dikelola. Apa yang mesti boleh dan tidak boleh. SOP dibuat dan dijalankan di masjid-masjid pemerintah yang membawa bendera negara," kata Agus dalam konferensi pers di gedung Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Jakarta, Minggu (8/7/2018).

Baca juga: Merasa Bersalah, Pencuri Ini Sumbangkan Hasil Curian ke Masjid

Agus juga berharap, Dewan Masjid Indonesia (DMI) bisa melakukan sejumlah langkah guna menekan atau mencegah gejala ujaran kebencian dan paham-paham yang bertentangan dengan dasar negara dan ajaran Islam.

"Kami juga mengajak ormas-ormas moderat agar lebih aktif berdakwah di masjid-masjid (di lingkungan) pemerintah," ujar dia.

Ia pun meminta kepada masyarakat untuk melaporkan indikasi-indikasi ujaran kebencian maupun penyebaran paham-paham yang bertentangan dengan dasar negara dan ajaran Islam ke pihak-pihak yang berwenang.

Di sisi lain, Ketua PBNU Bidang Takmir Masjid dan Lembaga Dakwah Abdul Manan mengatakan, masjid-masjid yang bernaung di bawah lembaga negara harus terhindar dari upaya penyebaran ujaran kebencian dan paham-paham yang bertentangan dengan dasar negara.

"Kami mendorong pemerintah untuk mengawasi masjid-masjidnya," ujar dia.

Baca juga: Masjid Gogodalem, Jejak Peninggalan Wali Nitinegoro di Semarang

Abdul juga mengingatkan, pengurus maupun penceramah di masjid-masjid lembaga negara harus mengutamakan nilai-nilai persatuan dan toleransi.

Ia tak ingin para pengurus dan penceramah memprovokasi umatnya untuk saling melecehkan, membenci dan menyudutkan sesama manusia.

"Karena ini masjid pemerintah maka perlu pesan-pesan masjid yang sejuk, ramah, toleran dan moderat," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

Nasional
Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Nasional
Pakar Hukum Duga Ada 'Orang Kuat' Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Pakar Hukum Duga Ada "Orang Kuat" Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Nasional
Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia 'The New Soekarno'

Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia "The New Soekarno"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com