Pengamat Pesimistis soal Uji Materi "Presidential Threshold" di MK

Kompas.com - 08/07/2018, 18:19 WIB
Ketua Kode Inisiatif Veri Junaidi, Mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum RI (KPU) Hadar Nafis Gumay, dan Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini saat mengajukan uji materi terkait ketentuan ambang batas pencalonan presiden. Permohonan uji materi diajukan ke Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Rabu (6/9/2017).Fachri Fachrudin Ketua Kode Inisiatif Veri Junaidi, Mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum RI (KPU) Hadar Nafis Gumay, dan Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini saat mengajukan uji materi terkait ketentuan ambang batas pencalonan presiden. Permohonan uji materi diajukan ke Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Rabu (6/9/2017).
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Konstitusi dan Demokrasi Inisiatif ( Kode Inisiatif) Veri Junaidi pesimistis dengan kelanjutan uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu terkait presidential threshold (PT) atau ambang batas pencalonan presiden.

Hal itu disampaikan Veri menanggapi alasan yang disampaikan para penggugat yang berkeinginan agar presidential threshold dihapuskan.

"Alasan barunya kan kaitannya dengan pemilu serentak. Ya ini sebagai informasi saja bahwa kami sebelumnya sebagai pemohon di MK terkait pasal yang sama," kata Veri di kantor Kode Inisiatif, Tebet, Jakarta, Minggu (8/7/2018).

"Dan soal ambang batas sebenarnya, pemilu serentak dan PT itu sudah diargumentasikan dalam permohonan sebelumnya," ucap dia.


Baca juga: Penggugat "Presidential Threshold" Ajukan Argumentasi Tambahan ke MK

Dengan demikian, ia menilai belum ada argumen baru yang disampaikan pemohon sehingga hasilnya akan berujung pada penolakan MK.

"Jadi menurut saya belum ada hal yang baru. Tapi kita berharap, lah," ucap Veri.

"Sebenarnya kan semangatnya sama dengan kami, 0 persen (tanpa ambang batas). Tapi kalau lihat teknisnya di MK menurut saya agak berat," kata dia.

Sebelumnya, sebanyak 12 orang pemohon uji materi Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengajukan argumentasi tambahan ke Mahkamah Konstitusi.

Hal itu untuk memenuhi syarat perbaikan dalam sidang pendahuluan beberapa waktu silam.

"Kami berusaha secepat mungkin memperbaiki permohonan dengan memerhatikan masukan-masukan dari sidang pendahuluan yang telah kami lakukan. Karena kami ingin juga MK melanjutkan proses persidangan ini dengan cepat," ujar salah satu pemohon, Hadar Nafis Gumay di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat (6/7/2018).

Halaman:
Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di artikel ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini!


Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di bawah ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
komentar di artikel lainnya
Close Ads X