Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Moeldoko Nilai Dukungan TGB ke Jokowi karena Apresiasi Kinerja Pemerintah

Kompas.com - 08/07/2018, 15:31 WIB
Dylan Aprialdo Rachman,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko menilai dukungan Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Muhammad Zainul Majdi atau Tuan Guru Bajang (TGB) terhadap Presiden Joko Widodo merupakan bentuk apresiasi TGB terhadap kinerja pemerintahan Jokowi.

Menurut Moeldoko, dukungan tersebut merupakan hal yang realistis berdasarkan kinerja Jokowi, terutama dalam hal pembangunan infrastruktur.

"Saya pikir kalau semuanya melihat memahami dan merasakan perkembangan pembangunan Indonesia baik infrastruktur, maupun pembangunan manusia melalui kesehatan, dan pendidikan dan harapan hidup seterusnya, saya pikir harus realistis, kalau memang bagus ya bagus," kata Moeldoko di sela-sela perayaan ulang tahunnya di Taman Suropati, Jakarta, Minggu (8/7/2018).

Moeldoko menilai, kinerja pemerintahan Jokowi yang baik merupakan sebuah kenyataan. Selain itu, kata dia, berbagai program kerja pemerintah sekarang ini bisa dirasakan masyarakat luas.

"Hanya mungkin (TGB) enggak ada kesempatan berbicara tentang keberhasilan Pak Jokowi-JK, kalau ada pasti akan banyak berbicara," ujarnya.

"Tidak mungkin akan disambut seperti itu kalau tidak karena sebuah prestasi. Saya pikir karena prestasi yang dirasakan masyarakat," kata Moeldoko.

Baca juga: Dukung Jokowi di Pilpres, TGB Dinilai Sedang Mengincar Posisi di Tahun 2019

Sebelumnya, Gubernur NTB Zainul Majdi atau Tuan Guru Bajang (TGB) menegaskan, dukungannya kepada Presiden Joko Widodo pada Pemilu 2019 merupakan sikap pribadi.

TGB menepis tudingan bahwa dukungannya terhadap Joko Widodo (Jokowi) terkait dengan pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa waktu lalu.

"Tak ada kaitannya dengan apa pun, tak ada urusan dengan pemeriksaan KPK, tidak ada urusan dengan jabatan saya di Demokrat, tidak ada urusan dengan jabatan tertentu atau hal-hal eksternal lain," ujar TGB, Jumat (6/7/2018).

"Ini bagian dari pertangungjawaban saya sebagai anak bangsa seperti halnya Anda semua. Kan kita harus bersuara dan bersikap ketika melihat keadaan yang harus kita sikapi," kata dia.

Mengenai kenapa pernyataan itu ia sampaikan setelah Pilkada 2018, ia mengaku mengambil sikap itu lebih karena kepeduliannya terhadap situasi politik dan persatuan antarumat saat ini.

TGB menegaskan, tidak pernah ada pembicaraan khusus dengan Jokowi. Apalagi terkait jabatan, baik dengan Jokowi atau dengan siapa pun.

Keputusan itu diambilnya setelah empat tahun kepemimpinan Jokowi, dan disampaikannya setelah Pilkada Serentak 2018.

Hal itu karena TGB melihat di beberapa daerah pembelahan sudah terjadi dan sangat riskan untuk persatuan dan kesatuan antarumat.

Kompas TV Zainul Majdi atau Tuan Guru Bajang menjelaskan pernyataannya soal dukungan untuk Presiden Joko Widodo.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Tentara AS Meninggal Saat Tinjau Tempat Latihan Super Garuda Shield di Hutan Karawang

Tentara AS Meninggal Saat Tinjau Tempat Latihan Super Garuda Shield di Hutan Karawang

Nasional
DKPP Terima 200 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Selama 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 200 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Selama 4 Bulan Terakhir

Nasional
Nasdem-PKB Sepakat Tutup Buku Lama, Buka Lembaran Baru

Nasdem-PKB Sepakat Tutup Buku Lama, Buka Lembaran Baru

Nasional
Tentara AS Hilang di Hutan Karawang, Ditemukan Meninggal Dunia

Tentara AS Hilang di Hutan Karawang, Ditemukan Meninggal Dunia

Nasional
Lihat Sikap Megawati, Ketua DPP Prediksi PDI-P Bakal di Luar Pemerintahan Prabowo

Lihat Sikap Megawati, Ketua DPP Prediksi PDI-P Bakal di Luar Pemerintahan Prabowo

Nasional
PDI-P Harap Pilkada 2024 Adil, Tanpa 'Abuse of Power'

PDI-P Harap Pilkada 2024 Adil, Tanpa "Abuse of Power"

Nasional
PKS Belum Tentukan Langkah Politik, Jadi Koalisi atau Oposisi Pemerintahan Prabowo-Gibran

PKS Belum Tentukan Langkah Politik, Jadi Koalisi atau Oposisi Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
KPK Duga Biaya Distribusi APD Saat Covid-19 Terlalu Mahal

KPK Duga Biaya Distribusi APD Saat Covid-19 Terlalu Mahal

Nasional
Anggap Jokowi dan Gibran Masa Lalu, PDI-P: Enggak Perlu Kembalikan KTA

Anggap Jokowi dan Gibran Masa Lalu, PDI-P: Enggak Perlu Kembalikan KTA

Nasional
Naik Kereta Cepat, Ma'ruf Amin Kunjungan Kerja ke Bandung

Naik Kereta Cepat, Ma'ruf Amin Kunjungan Kerja ke Bandung

Nasional
Harga Bawang Merah Melonjak, Mendag Zulhas: Karena Tidak Ada yang Dagang

Harga Bawang Merah Melonjak, Mendag Zulhas: Karena Tidak Ada yang Dagang

Nasional
Dua Tersangka TPPO Berkedok Magang Sembunyi di Jerman, Polri Ajukan Pencabutan Paspor

Dua Tersangka TPPO Berkedok Magang Sembunyi di Jerman, Polri Ajukan Pencabutan Paspor

Nasional
Tak Dukung Anies Maju Pilkada DKI, PKS: Beliau Tokoh Nasional, Jangan Kembali Jadi Tokoh Daerah

Tak Dukung Anies Maju Pilkada DKI, PKS: Beliau Tokoh Nasional, Jangan Kembali Jadi Tokoh Daerah

Nasional
Zulhas Ungkap Arahan Prabowo soal Buka Pintu Koalisi

Zulhas Ungkap Arahan Prabowo soal Buka Pintu Koalisi

Nasional
Menpan-RB Minta Pemprov Kalbar Optimalkan Potensi Daerah untuk Wujudkan Birokrasi Berdampak

Menpan-RB Minta Pemprov Kalbar Optimalkan Potensi Daerah untuk Wujudkan Birokrasi Berdampak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com