Kompas.com - 08/07/2018, 13:39 WIB
Terdakwa kasus perintangan penyidikan kasus korupsi KTP elektronik Fredrich Yunadi menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Jumat (18/5). Sidang tersebut beragendakan mendengarkan keterangan saksi ahli yang dihadirkan terdakwa. ANTARA FOTO/SIGID KURNIAWANTerdakwa kasus perintangan penyidikan kasus korupsi KTP elektronik Fredrich Yunadi menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Jumat (18/5). Sidang tersebut beragendakan mendengarkan keterangan saksi ahli yang dihadirkan terdakwa.

JAKARTA, KOMPAS.com — Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah menuturkan, pihaknya mengajukan banding atas vonis 7 tahun kepada advokat Fredrich Yunadi.

"KPK telah memutuskan untuk lakukan banding atas vonis pengadilan tipikor untuk terdakwa Fredrich Yunadi. Pernyataan banding telah disampaikan  jaksa penuntut umum KPK," ujar Febri dalam keterangan tertulisnya, Minggu (8/7/2018).

Dalam vonis majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis (28/6/2018), Fredrich juga diwajibkan membayar denda Rp 500 juta subsider 5 bulan kurungan.

Baca juga: Fredrich Yunadi Divonis 7 Tahun Penjara, Ini Respons KPK

Putusan itu lebih rendah dari tuntutan jaksa KPK, yaitu 12 tahun penjara dan membayar denda Rp 600 juta subsider 6 bulan kurungan.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat ditemui di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (21/6/018).Kompas.com/Reza Jurnaliston Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat ditemui di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (21/6/018).

Febri menuturkan, KPK sedang menyusun memori banding sambil menunggu salinan putusan lengkap dari pengadilan.

"Putusan majelis hakim prinsipnya sama dengan uraian analisis JPU. Namun, kami pandang, hukuman penjara masih di bawah dua pertiga dari tuntutan KPK," katanya.

Baca juga: Divonis Tujuh Tahun, Fredrich Yunadi Anggap Hari Kematian Advokat

Dalam pertimbangan majelis hakim, hal yang memberatkan adalah tindakan Fredrich yang tidak mengakui perbuatannya secara langsung dan terus terang.

Kemudian tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Majelis hakim juga menilai, dalam persidangan Fredrich menunjukkan sikap dan tutur kata yang kurang sopan dan mencari-cari kesalahan pihak lain.

Baca juga: Divonis 7 Tahun Penjara, Fredrich Yunadi Banding

Dalam putusan, majelis hakim menilai perbuatan Fredrich memenuhi unsur mencegah, merintangi, mengagalkan penyidikan secara langsung atau tidak Iangsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi: Ekonomi Sudah Bagus, Jangan Diganggu Covid-19 Lagi

Jokowi: Ekonomi Sudah Bagus, Jangan Diganggu Covid-19 Lagi

Nasional
1,6 Juta Kasus Covid-19 Hingga Hari Ini dan Imbauan Tak Mudik yang Terus Disampaikan

1,6 Juta Kasus Covid-19 Hingga Hari Ini dan Imbauan Tak Mudik yang Terus Disampaikan

Nasional
Kemenkes Berikan 4 Tips Menjalankan Vaksinasi Covid-19 Saat Berpuasa

Kemenkes Berikan 4 Tips Menjalankan Vaksinasi Covid-19 Saat Berpuasa

Nasional
Kasus Mingguan Naik, Satgas Covid-19: Dampak Libur Paskah dan Turunnya Ketaatan Protokol Kesehatan

Kasus Mingguan Naik, Satgas Covid-19: Dampak Libur Paskah dan Turunnya Ketaatan Protokol Kesehatan

Nasional
Satgas: Vaksinasi Tak Tutup Kemungkinan Seseorang Terpapar Covid-19

Satgas: Vaksinasi Tak Tutup Kemungkinan Seseorang Terpapar Covid-19

Nasional
Pemerintah Targetkan Tak Lagi Impor BBM dan LPG pada 2030

Pemerintah Targetkan Tak Lagi Impor BBM dan LPG pada 2030

Nasional
Ketua Satgas: Punya Dokumen Hasil Swab Negatif Belum Tentu Bebas Covid-19

Ketua Satgas: Punya Dokumen Hasil Swab Negatif Belum Tentu Bebas Covid-19

Nasional
Hari Ini, Eks Mensos Juliari Batubara Jalani Sidang Perdana Kasus Bansos Covid-19

Hari Ini, Eks Mensos Juliari Batubara Jalani Sidang Perdana Kasus Bansos Covid-19

Nasional
Kemenkes: Vaksin dan Puasa Punya Manfaat Sama, Jangan Takut

Kemenkes: Vaksin dan Puasa Punya Manfaat Sama, Jangan Takut

Nasional
Cerita Hamka Jadi Imam Shalat Jenazah Bung Karno yang Pernah Memenjarakannya...

Cerita Hamka Jadi Imam Shalat Jenazah Bung Karno yang Pernah Memenjarakannya...

Nasional
KPK: Tak Ada OTT di Tanjungbalai, Hanya Pengumpulan Bukti

KPK: Tak Ada OTT di Tanjungbalai, Hanya Pengumpulan Bukti

Nasional
KH Hasyim Asy’ari Tak Ada dalam Draf Kamus Sejarah, Kemendikbud Akui Kealpaan

KH Hasyim Asy’ari Tak Ada dalam Draf Kamus Sejarah, Kemendikbud Akui Kealpaan

Nasional
Penyusunan Teks Proklamasi yang Dibarengi Sahur Bersama...

Penyusunan Teks Proklamasi yang Dibarengi Sahur Bersama...

Nasional
Dewan Pengawas Minta KPK Usut Dugaan Bocornya Informasi Penggeledahan di Kalsel

Dewan Pengawas Minta KPK Usut Dugaan Bocornya Informasi Penggeledahan di Kalsel

Nasional
Kemenkominfo Sebut Jozeph Paul Tetap Dapat Dijerat UU ITE Meski Berada di Luar Negeri

Kemenkominfo Sebut Jozeph Paul Tetap Dapat Dijerat UU ITE Meski Berada di Luar Negeri

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X