Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Prabowo: Kita Siap Gugat jika Calon-calon Kita Dinyatakan Kalah

Kompas.com - 07/07/2018, 21:06 WIB
Reza Jurnaliston,
Egidius Patnistik

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengungkapkan, ada beberapa indikasi pelanggaran pada Pilkada Jawa Barat 2018. Untuk menyikapi hal tersebut, kata Prabowo, pihaknya akan mengambil langkah hukum.

“Kita siap untuk ambil langkah-langkah untuk menggugat seandainya pengumumannya dinyatakan bahwa calon-calon kita dinyatakan kalah,” kata Prabowo usai menerima calon gubernur Jawa Barat Sudrajat di kediamannya di Jakarta Selatan, Sabtu (7/7/2018).

Dalam pertemuan sekitar satu setengah jam tersebut, Sudrajat melaporkan dugaan kecurangan yang terjadi pada Pilkada Jawa Barat. Salah satunya masalah daftar pemilih tetap (DPT).

Sebelumnya calon gubernur Jawa Tengah Sudirman Said juga telah bertemu Prabowo Subianto. Sudirman mendatangi kediaman Prabowo pada Jumat malam kemarin.

Baca juga: Kepada Prabowo, Sudrajat Laporkan Indikasi Kecurangan di Pilkada Jabar

“Untuk Jawa Barat juga demikian, langkah-langkah yang dilaporkan kepada saya bahwa indikasi penyimpangan, indikasi juga daftar pemilih yang tidak jelas, ini sedang kami teliti semua,” ujar Prabowo.

Prabowo juga mengemukakan adanya intervensi dari kalangan tertentu yang tidak berjiwa demokratis.

“Yang kita sesalkan intervensi-intervensi tersebut dan kita juga akan meneliti langkah-langkah selanjutnya. Menurut real count kami, kami yang menang di Jawa Barat,” kata dia.

Prabowo menambahkan, pihak akan mengidentifikasi dan mengerahkan tim legal dan tim advokasi untuk mempelajari indikasi penyimpangan. Ia menyatakan, akan mengambil sikap melalui jalur hukum.

“Kita juga tidak mau terus menerus dipermainkan karena kita mewakili rakyat, pendukung kami sangat besar, kami menangkap keinginan rakyat untuk mengadakan perubahan,” kata dia.

Menurut Prabowo, indikasi penyimpangan pada pilkada telah mengancam demokrasi serta kedaulatan rakyat.

Baca juga: Prabowo Kenang Diajak Maraton 45 Km dengan Komandannya

“Ini sangat-sangat merugikan bangsa, konsensus kita bangun negara berdasarkan konsesi, kita harus hormati kepentingan rakyat, karena itu KPU bertanggung jawab pemilihan yang bersih dengan daftar pemilih yang benar,”kata dia.

Karena itu Prabowo menghimbau dan mengingatkan para petugas KPU untuk menjalankan tugasnya dengan baik demi kepentingan rakyat.

“(KPU) Untuk menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan rakyat Indonesia. Itu yang kita inginkan dan ingin keadilan ditegakkan,” ujar Prabowo.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Nasional
Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

Nasional
Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

Nasional
Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Nasional
Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Nasional
CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

Nasional
Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Nasional
Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Nasional
Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Nasional
Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Nasional
Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Nasional
Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Nasional
Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Nasional
PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com