KPK Geledah Rumah Dinas Gubernur Aceh

JAKARTA, KOMPAS. com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan rumah para tersangka kasus korupsi Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) 2018. KPK juga menggeledah pendopo rumah dinas Gubernur Aceh.

Juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, penggeledahan berlangsung pada Sabtu (7/7/2018) sejak pukul 10.00 WIB. Hingga saat ini, sebagian proses penggeledahan masih berjalan.

"KPK lakukan penggeledahan di rumah para tersangka, yaitu IY, HY, dan TSB, termasuk pendopo rumah dinas gubernur," kata Febri dalam keterangan resminya.

Baca juga: Ditahan KPK, Gubernur Aceh Singgung Jasanya Jadi Juru Runding GAM hingga di Pemerintahan

Adapun sehari sebelumnya, KPK mengamankan sejumlah dokumen dan bukti elektronik terkait DOKA 2018. Febri menuturkan, hasil penggeledahan pada hari ini akan diumumkan dalam waktu dekat.

Dalam kasus ini, imbuh Febri, sejumlah bukti yang didapatkan semakin memperkuat dugaan korupsi yang terjadi terkait DOKA 2018 tersebut.

Selain itu, dilakukan pencegahan ke luar negeri terhadap 4 orang selama 6 bulan terhitung Jumat, 6 juli 2018, yaitu Nizarli, Rizal Aswandi, Fenny Steffy Burase, dan Teuku Fadhilatul Amri.

Menurut Febri, mereka perlu dicegah ke luar negeri agar saat dibutuhkan keterangannya dapat dilakukan pemeriksaan.

Baca juga: Gubernur Aceh Irwandi Yusuf Merasa Dijebak dalam Kasus Korupsi Dana Otsus

"KPK menyampaikan terima kasih juga pada masyarakat setempat yang turut membantu kelancaran penyidikan ini. Perlu kita pahami bersama, apa yang dilakukan KPK saat ini adalah semata-mata proses penegakan hukum. Penyidikan dan penahanan dilakukan dengan dasar kekuatan bukti," jelas Febri.

Menurut dia, salah satu tujuan pemberantasan korupsi dilakukan adalah agar hak masyarakat untuk menikmati anggaran keuangan negara atau daerah tidak dirugikan karena diambil oleh oknum pejabat tertentu.