“Wakil Rakyat Mantan Koruptor Merupakan Kontradiksi Etik”

Kompas.com - 07/07/2018, 07:54 WIB
Pengamat Politik Senior Syamsuddin Harris bersama AS Hikam saat Diskusi Publik bertema ?Presidential Race: Siapa Lawan Tanding Jokowi? di kantor PARA Syndicate, Jakarta, Jumat (6/7/2018). KOMPAS.comReza JurnalistonPengamat Politik Senior Syamsuddin Harris bersama AS Hikam saat Diskusi Publik bertema ?Presidential Race: Siapa Lawan Tanding Jokowi? di kantor PARA Syndicate, Jakarta, Jumat (6/7/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Dosen dari President University, Muhammad AS Hikam, mendukung langkah Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang melarang mantan terpidana kasus korupsi, kejahatan seksual terhadap anak, dan bandar narkoba mendaftar sebagai calon anggota legislatif. Aturan ini tertuang dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018.

“Sangat setuju. Saya melihat secara etis sangat logis KPU didukung KPK melakukan itu. Paling tidak publik semakin di bantu memilh dan memilih caleg,” ujar Hikam saat ditemui di kantor PARA Syndicate, Jakarta, Jumat (6/7/2018).

Hikam mengatakan, keputusan KPU tersebut tentu mempunyai aargumentasi tersendiri mengenai larangan keikutsertaan mantan narapidana korupsi, kejahatan seksual terhadap anak, dan bandar narkoba di pemilu 2019.

Menurut dia, jika timbul pro dan kontra mengenai penerapan aturan itu merupakan suatu hal yang biasa.

Hikam mengatakan, jika ada pihak-pihak yang merasa tidak puas dan merasa keberatan akan aturan tersebut bisa mengajukan uji materi ke Mahkamah Agung (MA).

“Bagaimana anda mau menempatkan wakil rakyat mantan koruptor. Itu kan anomali dan kontradiksi secara etik. Kalau secara aturan main mengingat memang masih ada yang bisa membantah. Membawa ke MA (Mahkamah Agung) ya silakan,” kata dia.

Di sisi lain, Hikam dia menilai, masyarakat Indonesia telah matang dan dewasa dalam memilih calon pemimpin atau legislatif tanpa melihat latar belakang dari yang bersangkutan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

“Publik lebih suka memilih orang daripada partai. Kalau itu dijelaskan oh orang ini orangnya bersih, oh orang ini setengah bersih, oh orang ini pernah kena kasus korupsi. Punya menjadi pilihan lebih banyak itu demokrasi menjadi lebih baik,” kata dia.

Sementara itu, pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Syamsuddin Haris menambahkan, apabila tidak sepakat terhadap peraturan KPU (PKPU) maka dapat mengajukan gugatan ke MA.

Dia menegaskan, pengaturan mantan narapidana korupsi dilarang mendaftarkan diri sebagai caleg dibutuhkan, karena publik berhak mendapatkan wakil rakyat yang bersih yang tidak pernah terjerat kasus hukum.

“Walaupun ada PKPU itu, tetapi mantan koruptor masih bisa nyaleg. Apabila ada yang ingin menggugat ya silakan menggugat ke Mahkamah Agung. Kalau Mahkamah Agung memenuhi gugatan itu tentu PKPU itu tidak bisa berlaku,” ujar Syamsuddin.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemerintah Sedang Susun Peta Jalan Perlindungan Anak di Ranah Daring

Pemerintah Sedang Susun Peta Jalan Perlindungan Anak di Ranah Daring

Nasional
Kementerian PPPA Minta Orangtua Awasi Konten yang Diakses Anak di Internet

Kementerian PPPA Minta Orangtua Awasi Konten yang Diakses Anak di Internet

Nasional
Survei Kemenhub: 19,9 Juta Penduduk Indonesia Ingin Mudik saat Libur Natal-Tahun Baru

Survei Kemenhub: 19,9 Juta Penduduk Indonesia Ingin Mudik saat Libur Natal-Tahun Baru

Nasional
Manfaatkan Momentum Presidensi G20, Menkominfo Ajak Pelaku Industri e-Health Kolaborasi

Manfaatkan Momentum Presidensi G20, Menkominfo Ajak Pelaku Industri e-Health Kolaborasi

Nasional
Kasus Pengadaan E-KTP, KPK Panggil 4 Saksi Termasuk Eks Dirut Pecetakan Negara

Kasus Pengadaan E-KTP, KPK Panggil 4 Saksi Termasuk Eks Dirut Pecetakan Negara

Nasional
Munarman Minta Hadir Langsung di Sidang Kasus Dugaan Tindak Pidana Terorisme

Munarman Minta Hadir Langsung di Sidang Kasus Dugaan Tindak Pidana Terorisme

Nasional
Terdakwa Terorisme Munarman Minta Dihadirkan Langsung di Pengadilan, Sidang Ditunda

Terdakwa Terorisme Munarman Minta Dihadirkan Langsung di Pengadilan, Sidang Ditunda

Nasional
Wapres Minta Pemenuhan Gizi Anak Cegah Stunting Manfaatkan Kearian Lokal

Wapres Minta Pemenuhan Gizi Anak Cegah Stunting Manfaatkan Kearian Lokal

Nasional
Bamsoet Nilai Sri Mulyani Tak Hargai MPR karena Tak Pernah Datang Rapat

Bamsoet Nilai Sri Mulyani Tak Hargai MPR karena Tak Pernah Datang Rapat

Nasional
KPAI Minta Orangtua Dampingi Anak dalam Berkomunikasi di Dunia Maya

KPAI Minta Orangtua Dampingi Anak dalam Berkomunikasi di Dunia Maya

Nasional
Ungkit Tebalnya Naskah, Eks Ketua MK Sarankan UU Cipta Kerja Dipecah 10 RUU

Ungkit Tebalnya Naskah, Eks Ketua MK Sarankan UU Cipta Kerja Dipecah 10 RUU

Nasional
Satgas Covid-19: Indonesia Perlu Belajar dari 7 Negara untuk Antisipasi Varian Omicron

Satgas Covid-19: Indonesia Perlu Belajar dari 7 Negara untuk Antisipasi Varian Omicron

Nasional
Diresmikan Jokowi, Revitalisasi Pasar Pon Trenggalek Diharapkan Tingkatkan Perdagangan

Diresmikan Jokowi, Revitalisasi Pasar Pon Trenggalek Diharapkan Tingkatkan Perdagangan

Nasional
Rektor UPN Veteran Jakarta Diminta Investigasi Penyebab Kematian Mahasiswi Saat Pembaretan Menwa

Rektor UPN Veteran Jakarta Diminta Investigasi Penyebab Kematian Mahasiswi Saat Pembaretan Menwa

Nasional
Tanggapi Putusan MK Soal UU Cipta Kerja, Jimly Sebut 2 UU Perlu Direvisi

Tanggapi Putusan MK Soal UU Cipta Kerja, Jimly Sebut 2 UU Perlu Direvisi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.