Kesulitan Usut Kasus Heli AW101, KPK Cari Cara Panggil Ulang Saksi dari TNI

Kompas.com - 07/07/2018, 07:41 WIB
Helikoper AgustaWestland AW101 di Hanggar Skuadron Teknik 021, Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur. Widodo S. Jusuf/ANTARA/POOL/17Helikoper AgustaWestland AW101 di Hanggar Skuadron Teknik 021, Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Saut Situmorang mengungkapkan pihaknya mengalami hambatan dalam penanganan kasus korupsi pengadaan Helikopter AgustaWestland 101 (AW101) untuk tersangka Direktur PT Diratama Jaya Mandiri Irfan Kurnia Saleh.

Hal itu disebabkan oleh saksi-saksi yang tak hadir dalam pemeriksaan. Beberapa waktu silam, KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap delapan perwira menengah TNI AU. Namun, mereka tak hadir.

Mereka pun pada waktu itu juga tak menjelaskan alasan ketidakhadiran mereka kepada KPK.

"Dipanggil enggak datang. Nanti kita coba panggil lagi. Kita evaluasi dulu seperti apa berikutnya. Deputi juga masih berupaya baik formal dan informal untuk kemudian mencoba lagi," ujar Saut di gedung KPK, Jakarta, Jumat (6/7/2018) malam.


Baca juga: Menhan Akui Ada Masalah dalam Pembelian Helikopter AW101

Ia membantah KPK kurang berkoordinasi dengan POM TNI. Ia memastikan koordinasi telah berjalan dengan baik. Saut juga menilai Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto punya komitmen kuat dalam penuntasan kasus ini.

"Enggak (ada perlindungan Panglima TNI). Sama. Komitmennya sama. Komitmennya sama dan lagi-lagi ketika seseorang harus bertanggung jawab kan panglima tidak bisa memaksa-maksa 'Pak saya lagi sakit' atau alasan apapun mereka," kata dia.

Jika KPK semakin kesulitan memanggil saksi dari TNI melalui cara-cara biasa, Saut tak menutup kemungkinan akan menerapkan pasal 21 UU Tipikor terhadap pihak-pihak yang mencoba menghalangi proses penyidikan.

Kendati demikian, Saut menuturkan pihaknya belum memutuskan menerapkan pasal tersebut.

Baca juga: Kasus Korupsi Helikopter AW101, PPATK Temukan Aliran Dana ke Singapura dan Inggris

"Belum sampai ke sana, tapi kan itu nanti sudah normatif ya. Kalau kita anggap itu nanti harus diterapkan ya harus diterapkan, tapi belum sampai ke sana," katanya.

Dalam kasus ini, TNI menetapkan lima orang tersangka dari jajarannya.

Mereka adalah Kepala Unit Pelayanan Pengadaan Kolonel Kal FTS SE, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pengadaan barang dan jasa Marsekal Madya TNI FA, dan pejabat pemegang kas Letkol administrasi WW.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X