Rita Widyasari Tak Langsung Tentukan Sikap Seusai Divonis 10 Tahun Penjara

Kompas.com - 06/07/2018, 20:04 WIB
Bupati nonaktif Kutai Kartanegara Rita Widyasari di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat (6/7/2018). KOMPAS.com/ABBA GABRILLINBupati nonaktif Kutai Kartanegara Rita Widyasari di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat (6/7/2018).
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Bupati nonaktif Kutai Kartanegara Rita Widyasari masih mempertimbangkan untuk menerima atau mengajukan banding atas putusan hakim. Sebelumnya, dia divonis 10 tahun penjara dan denda Rp 600 juta subsider 6 bulan kurungan.

"Atas vonis tersebut, setelah kami konsultasi dengan terdakwa, kami nyatakan pikir-pikir," ujar pengacara Rita, Wisnu Wardhana dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat (6/7/2018).

Rita terbukti menerima gratifikasi Rp 110 miliar bersama-sama dengan staf khususnya, Khairudin. Menurut hakim, Rita menugaskan Khairudin untuk mengkondisikan penerimaan uang terkait perizinan dan proyek-proyek di lingkungan Pemkab Kukar.

Baca juga: Bupati Kukar Rita Widyasari Divonis 10 Tahun Penjara

Selain itu, Rita terbukti menerima suap Rp 6 miliar dari Direktur Utama PT Sawit Golden Prima Hery Susanto Gun alias Abun.

Uang itu diberikan terkait pemberian izin lokasi perkebunan kelapa sawit di Desa Kupang Baru, Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara kepada PT Sawit Golden Prima.

Saat ditemui seusai putusan, Rita tak mau banyak berkomentar. Rita hanya menyatakan akan mempelajari putusan hakim.

"Doakan kuat ya. Nanti dibahas dengan penasihat hukum, akan banding atau tidak," kata Rita.

Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Survei ICW: 25 Persen Penyandang Disablitas di DKI Terima Bansos yang Tak Sesuai

Survei ICW: 25 Persen Penyandang Disablitas di DKI Terima Bansos yang Tak Sesuai

Nasional
Calon Anggota KY: Cara Soft Agar Hakim Tak Salah Gunakan Wewenang, Libatkan Keluarga

Calon Anggota KY: Cara Soft Agar Hakim Tak Salah Gunakan Wewenang, Libatkan Keluarga

Nasional
1.796 Surat Desakan agar Jaksa Agung Tuntaskan Kasus Tragedi Semanggi

1.796 Surat Desakan agar Jaksa Agung Tuntaskan Kasus Tragedi Semanggi

Nasional
48 Tahanan Bareskrim yang Positif Covid-19 Dinyatakan Sembuh

48 Tahanan Bareskrim yang Positif Covid-19 Dinyatakan Sembuh

Nasional
Soal Pengganti Edhy Prabowo, Moeldoko: Tunggu Saatnya

Soal Pengganti Edhy Prabowo, Moeldoko: Tunggu Saatnya

Nasional
Puji Anies Baswedan hingga Said Aqil Siradj, Istana Minta Pejabat yang Positif Covid-19 Terbuka ke Publik

Puji Anies Baswedan hingga Said Aqil Siradj, Istana Minta Pejabat yang Positif Covid-19 Terbuka ke Publik

Nasional
Luhut Targetkan UU Cipta Kerja Berlaku Februari 2021

Luhut Targetkan UU Cipta Kerja Berlaku Februari 2021

Nasional
Kepala BNPT: Satgas Tinombala Perluas Lokasi Pengejaran Kelompok Teroris MIT

Kepala BNPT: Satgas Tinombala Perluas Lokasi Pengejaran Kelompok Teroris MIT

Nasional
Berkenalan dengan Chika dan Vika, Inovasi Layanan Digital dari BPJS Kesehatan

Berkenalan dengan Chika dan Vika, Inovasi Layanan Digital dari BPJS Kesehatan

BrandzView
Pemerintah Luncurkan Pedoman Perubahan Perilaku Pencegahan Covid-19 dalam 77 Bahasa Daerah

Pemerintah Luncurkan Pedoman Perubahan Perilaku Pencegahan Covid-19 dalam 77 Bahasa Daerah

Nasional
Moeldoko Sebut Nasib Cuti dan Libur Akhir Tahun Diputuskan Sore Ini

Moeldoko Sebut Nasib Cuti dan Libur Akhir Tahun Diputuskan Sore Ini

Nasional
Gubernur dan Wagub DKI Positif Covid-19, Istana Belum Rilis Instruksi Khusus

Gubernur dan Wagub DKI Positif Covid-19, Istana Belum Rilis Instruksi Khusus

Nasional
Jokowi Ingatkan Satgas Covid-19 Jangan Kendor dan Tingkatkan Kewaspadaan

Jokowi Ingatkan Satgas Covid-19 Jangan Kendor dan Tingkatkan Kewaspadaan

Nasional
Calon Kapolri Diharapkan Tegas dan Tegakkan Hukum Berkeadilan Restoratif

Calon Kapolri Diharapkan Tegas dan Tegakkan Hukum Berkeadilan Restoratif

Nasional
Kemenkes Sebut Relawan Uji Klinis Vaksin Covid-19 Tak Alami Kendala yang Berarti

Kemenkes Sebut Relawan Uji Klinis Vaksin Covid-19 Tak Alami Kendala yang Berarti

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X