KPAI Apresiasi PKPU Eks Pelaku Kejahatan Seksual Anak Tak Boleh Nyaleg - Kompas.com

KPAI Apresiasi PKPU Eks Pelaku Kejahatan Seksual Anak Tak Boleh Nyaleg

Kompas.com - 06/07/2018, 17:51 WIB
Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Susanto hari ini, Kamis (24/5/2018) dipanggil ke Polda Metro Jaya untuk dimintai pertimbangannya sebagai saksi kasus penghinaan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang dilakukan oleh RJ alias S (16) melalui sebuah video yang kemudian menjadi viral di media sosial.Kompas.com/Sherly Puspita Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Susanto hari ini, Kamis (24/5/2018) dipanggil ke Polda Metro Jaya untuk dimintai pertimbangannya sebagai saksi kasus penghinaan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang dilakukan oleh RJ alias S (16) melalui sebuah video yang kemudian menjadi viral di media sosial.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Perlindungan Anak Indonesia ( KPAI) mengapresiasi diterbitkannya Peraturan Komisi Pemilihan Umum ( PKPU) tentang larangan bagi mantan pelaku kejahatan seksual terhadap anak untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif.

Ketua KPAI Susanto memandang, kejahatan seksual terhadap anak adalah kejahatan serius.

"Kami berharap PKPU ini benar-benar dilaksanakan dengan baik dan masyarakat luas juga ikut mengawal," kata Susanto ketika dihubungi Kompas.com, Jumat (6/7/2018).

Susanto menuturkan, pihaknya berharap langkah yang diambil KPU tersebut menjadi awal yang baik untuk memperkuat peran negara dalam perlindungan anak. Ia juga berharap, perlindungan terhadap anak Indonesia akan lebih baik ke depannya.

Baca juga: Tak Hanya Koruptor, Mantan Napi Narkoba dan Kejahatan Seksual Boleh Daftar Caleg

Menurut Susanto, kejahatan seksual terhadap anak bukan hanya kejahatan yang serius. Modus operandinya pun saat ini semakin beragam.

"Modus operandi pelaku menjadikan anak sebagai obyek seksual dewasa ini semakin dinamis, bahkan orang terdekat anak tak mudah untuk mendeteksi," ungkap Susanto.

Adapun peran legislatif dalam mengawal kualitas penyelenggaraan perlindungan anak sangat menentukan. Ia mengemban fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Mengingat strategisnya peran ini, maka kualitas bakal calon sudah seharusnya benar-benar selektif.

Baca juga: Khofifah Sebut 4 Faktor Ini Jadikan Anak Pelaku Kejahatan Seksual

Terbitnya PKPU Nomor 20 tahun 2018, sebut Susanto, merupakan momentum positif bagi proses memperketat seleksi bakal calon legislatif. KPAI pun mengapresiasi kepada KPU yang telah memperketat syarat bakal calon legislatif.

Menurut PKPU tersebut pada Pasal 7 (1), bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah warga negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan bukan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, atau korupsi.

Kompas TV Data yang masuk melalui silon akan menjadi pembanding untuk memverifikasi bakal calon anggota legislatif. 

 


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:

Terkini Lainnya

Buntut Sanksi PSSI, Bobotoh Persib Bandung Sampaikan Tuntutan ke DPRD

Buntut Sanksi PSSI, Bobotoh Persib Bandung Sampaikan Tuntutan ke DPRD

Regional
4 Fakta Perusakan Sedekah Laut di Bantul, 9 Orang Diperiksa hingga Makna Sedekah Laut

4 Fakta Perusakan Sedekah Laut di Bantul, 9 Orang Diperiksa hingga Makna Sedekah Laut

Regional
Dianggap Tak Hormati Lagu Kebangsaan saat 'Online', Perempuan di China Ditahan

Dianggap Tak Hormati Lagu Kebangsaan saat "Online", Perempuan di China Ditahan

Internasional
OTT Pejabat Pemkab Bekasi, KPK Tangkap Pihak Swasta di Surabaya

OTT Pejabat Pemkab Bekasi, KPK Tangkap Pihak Swasta di Surabaya

Nasional
Polri: Pilpres 2019, Anggota Tidak Boleh Foto dengan Paslon

Polri: Pilpres 2019, Anggota Tidak Boleh Foto dengan Paslon

Nasional
Truk Bawa Penumpang dan Pakan Ternak Terguling, 4 Orang Meninggal

Truk Bawa Penumpang dan Pakan Ternak Terguling, 4 Orang Meninggal

Regional
Tahanan Polres Mimika yang Tewas Sudah 2 Kali Coba Gantung Diri

Tahanan Polres Mimika yang Tewas Sudah 2 Kali Coba Gantung Diri

Regional
Ketua DPR: Peluru Nyasar dari Lapangan Tembak Perbakin

Ketua DPR: Peluru Nyasar dari Lapangan Tembak Perbakin

Nasional
Senin Ini Pendaftaran Ditutup, Berikut 'Update' Jumlah Pelamar CPNS

Senin Ini Pendaftaran Ditutup, Berikut "Update" Jumlah Pelamar CPNS

Nasional
Program Naturalisasi Sungai Gubernur DKI Dinilai Tak Terlihat di Lapangan

Program Naturalisasi Sungai Gubernur DKI Dinilai Tak Terlihat di Lapangan

Megapolitan
Uang Lebih dari Rp 1,5 Miliar dalam OTT Pejabat di Bekasi Diduga Bukan yang Pertama

Uang Lebih dari Rp 1,5 Miliar dalam OTT Pejabat di Bekasi Diduga Bukan yang Pertama

Nasional
Kemendikbud Buka Rekrutmen Kepala Sekolah dan Guru di Luar Negeri

Kemendikbud Buka Rekrutmen Kepala Sekolah dan Guru di Luar Negeri

Edukasi
Buya Syafii: Agama Tak Bisa Pisah dari Politik, Tapi Jangan Jadi Kendaraan Politik

Buya Syafii: Agama Tak Bisa Pisah dari Politik, Tapi Jangan Jadi Kendaraan Politik

Nasional
Menristek Dikti Perpanjang Masa Jabatan Rektor Unimal Aceh Utara

Menristek Dikti Perpanjang Masa Jabatan Rektor Unimal Aceh Utara

Regional
Peluru di Ruangan Anggota DPR Mengenai Kerudung Seorang Tenaga Ahli

Peluru di Ruangan Anggota DPR Mengenai Kerudung Seorang Tenaga Ahli

Nasional
Close Ads X