Senin Depan, Jokowi Pimpin Rapat Bahas Ancaman Perang Dagang AS

Kompas.com - 06/07/2018, 16:46 WIB
Presiden Joko Widodo bertemu dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump di sela-sela forum G20 di Hamburg, Jerman, Sabtu (8/7/2017). TWITTER/@JokowiPresiden Joko Widodo bertemu dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump di sela-sela forum G20 di Hamburg, Jerman, Sabtu (8/7/2017).
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo belum mau banyak berkomentar soal ancaman Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk melakukan perang dagang dengan Indonesia. Sebab, Jokowi dan para menteri kabinet baru akan membahas mengenai ancaman Trump itu pada Senin pekan depan.

"Saya kira nanti Senin kita bicara secara khusus mengenai hal itu," kata Jokowi di Jakarta, Jumat (6/7/2018).

Presiden Amerika Serikat Donald Trump mulai melayangkan peringatan kepada Indonesia karena jumlah ekspor ke AS lebih tinggi dibanding jumlah ekspor AS ke Indonesia.

Hal ini diungkapkan Ketua Dewan Pertimbangan Asosiasi Pengusaha Indonesia ( Apindo) Sofjan Wanandi saat acara halal bihalal di kantor Apindo, Kamis (5/7/2018) malam.

Baca juga: Perang Dagang AS, Ratusan Produk Asal Indonesia Terancam

"Dia (Trump) sudah kasih kita warning bahwa ekspor kita lebih banyak pada dia dan kita harus bicara pada dia mengenai beberapa aturan-aturan di mana dia memiliki special tariff placement yang dia mau cabut. Itu terutama di bidang tekstil dan lain-lain," kata Sofjan di hadapan pengurus Apindo.

Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita mengakui bahwa kini Pemerintah AS sedang mengevaluasi keberadaan generalized system of preference (GSP) yang diberikan ke produk-produk asal Indonesia.

"Ya GSP-nya itu, kita termasuk dalam negara yang memiliki surplus besar, makanya kami juga sudah kirim surat dan kami sudah menyampaikan mengenai yang pasti ada perbedaan angka dulu, bagaimana menghitungnya, jumlah defisit mereka dengan surplus kita berbeda angkanya," ujar Enggar di Gedung Kemendag, Jakarta, Kamis (5/7/2018).

Baca juga: Trump Mulai Beri Peringatan untuk Perang Dagang dengan Indonesia

Enggar meyakini bahwa berdasarkan hitungan yang dilakukannya surplus Indonesia bukan berasal dari daftar bea masuk untuk dikenakan.

Untuk itu, pendekatan dan lobi digunakan Kemendag untuk menyampaikan hal tersebut.

Meski demikian, Enggar menegaskan, Pemerintah Indonesia tak segan mengambil tindakan jika Trump tetap dengan ancamannya.

"Tetapi, kalau kita dapat tekanan, maka hal itu (perang dagang) bisa kita lakukan. Sama halnya dengan AS dan China. Imbasnya akan berdampak di seluruh dunia," sambung Enggar.

Kompas TV Simak dialognya dalam Sapa Indonesia Malam berikut ini!


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Barang Mewah hingga Air Soft Gun Milik Bos First Travel Bakal Dilelang, Berikut Daftarnya...

Barang Mewah hingga Air Soft Gun Milik Bos First Travel Bakal Dilelang, Berikut Daftarnya...

Nasional
Pengusaha Penyuap Eks Aspidum Kejati DKI Dituntut 4,5 Tahun Penjara

Pengusaha Penyuap Eks Aspidum Kejati DKI Dituntut 4,5 Tahun Penjara

Nasional
Selasa Sore, Tommy dan Titiek Soeharto Akan Bertemu Petinggi PKS

Selasa Sore, Tommy dan Titiek Soeharto Akan Bertemu Petinggi PKS

Nasional
2 Tersangka Terkait Bom Bunuh Diri di Medan Tewas Saat Penangkapan

2 Tersangka Terkait Bom Bunuh Diri di Medan Tewas Saat Penangkapan

Nasional
Mendagri Sebut Kepala Daerah Minta Dana Tunjangan demi Tekan Korupsi

Mendagri Sebut Kepala Daerah Minta Dana Tunjangan demi Tekan Korupsi

Nasional
Gubernur Lemhannas: Isu Radikalisme dan Investasi Sama Pentingnya

Gubernur Lemhannas: Isu Radikalisme dan Investasi Sama Pentingnya

Nasional
Terkait Desa Fiktif, Kemendagri Usul Penggabungan atau Pemecahan Desa

Terkait Desa Fiktif, Kemendagri Usul Penggabungan atau Pemecahan Desa

Nasional
Siapa Perakit Bom Bunuh Diri di Polrestabes Medan?

Siapa Perakit Bom Bunuh Diri di Polrestabes Medan?

Nasional
Kepala Bappenas: Presiden Ingin Istana di Ibu Kota Baru Tak Berwajah Kolonial

Kepala Bappenas: Presiden Ingin Istana di Ibu Kota Baru Tak Berwajah Kolonial

Nasional
Menko Polhukam dan BNPT Gelar Pertemuan, Bahas Terorisme hingga Radikalisme

Menko Polhukam dan BNPT Gelar Pertemuan, Bahas Terorisme hingga Radikalisme

Nasional
KKP Tangkap Kapal Filipina Pencuri Ikan, Isinya 200 Kg Tuna

KKP Tangkap Kapal Filipina Pencuri Ikan, Isinya 200 Kg Tuna

Nasional
Mendagri Ingin Ada Kategori Daerah Siap dan Tak Siap Gelar Pilkada Langsung

Mendagri Ingin Ada Kategori Daerah Siap dan Tak Siap Gelar Pilkada Langsung

Nasional
Dicecar soal 'Fee' Jadi Pembicara di Forum HRD, Ini Kata Calon Hakim Ad Hoc Mariyanto

Dicecar soal "Fee" Jadi Pembicara di Forum HRD, Ini Kata Calon Hakim Ad Hoc Mariyanto

Nasional
Wakil Ketua Komisi III DPR Pertanyakan Transaksi Timah Ilegal di Babel

Wakil Ketua Komisi III DPR Pertanyakan Transaksi Timah Ilegal di Babel

Nasional
Calon Hakim Ad Hoc Ini Sebut Tenaga Kerja Asing Masih Diperlukan

Calon Hakim Ad Hoc Ini Sebut Tenaga Kerja Asing Masih Diperlukan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X