Jusuf Kalla: Sponsor Utama Asian Games Kurangi Beban Pemerintah

Kompas.com - 06/07/2018, 16:06 WIB
Wakil Presiden RI Jusuf Kalla ketika memberikan keterangan pers di Istana Wakil Presiden RI, Jakarta, Kamis (21/6/2018). KOMPAS.com/ MOH NADLIR Wakil Presiden RI Jusuf Kalla ketika memberikan keterangan pers di Istana Wakil Presiden RI, Jakarta, Kamis (21/6/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai kehadiran sponsor utama Asian Games 2018 telah membantu pemerintahan menggelar pesta olahraga negara se-Asia tersebut.

Hal itu disampaikan Kalla dalam acara Signing Ceremony antara Indonesia Asian Games Organizing Commitee (INASGOC) dengan Sponsor Resmi Asian Games ke-18 di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Jumat (6/7/2018).

"Sponsor akan memperkecil beban pemerintah, karena kita tidak mungkin penyelenggaraan ini semuanya dari pemerintah," ujarnya.

Baca juga: Sambut Asian Games, 75 Paket Wisata di 7 Destinasi Unggulan Siap Dijual

Dalam gelaran Asian Games 2018, terdapat 22 perusahaan yang menjadi sponsor utama. Perusahaan-perusahaan itu terdiri dari perusahaan swasta dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Kalla mengucapkan terima kasih kepada 22 perusahaan yang menjadi sponsor utama Asian Games 2018. Menurut dia, tanpa peran para sponsor, Asian Games tidak akan berjalan lancar.

Menurut Kalla, dengan adanya tambahan dana dari sponsor, anggaran Asian Games menjadi Rp 6 triliun lebih dari sebelumnya yang hanya sekitar Rp 5,2 triliun.

Baca juga: Ini Pertimbangan Inasgoc soal Harga Tiket Pembukaan Asian Games hingga Rp 7,5 Juta

Sementara itu, Ketua Penyelengara Asian Games atau Inasgoc Erik Thohir mengatakan, anggaran Asian Games 2018 itu sudah melalui penghematan. Sebab, sebelumnya anggaran awal yang diajukan sebesar Rp 8,7 triliun.

"Kita harus jaga jangan sampai kita efisien tetapi standarnya tidak baik. Ini yang terus kami kawal dan Insyaallah kami kerja keras untuk itu," kata Erik.



Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:

Terkini Lainnya

Pengamat: Ketidaktaatan Tim Hukum 02 Terhadap Hukum Acara Berujung pada Penyimpangan MK

Pengamat: Ketidaktaatan Tim Hukum 02 Terhadap Hukum Acara Berujung pada Penyimpangan MK

Nasional
LPSK Terbentur Aturan Permintaan Perlindungan Saksi, Ini Saran Pakar Hukum

LPSK Terbentur Aturan Permintaan Perlindungan Saksi, Ini Saran Pakar Hukum

Nasional
Survei SMRC, Kondisi Penegakan Hukum Sebelum dan Sesudah Kerusuhan 22 Mei Dinilai Baik

Survei SMRC, Kondisi Penegakan Hukum Sebelum dan Sesudah Kerusuhan 22 Mei Dinilai Baik

Nasional
Dugaan Kecurangan TSM dalam Pilpres, Pengamat Sebut Seharusnya Prabowo-Sandi Diperiksa Juga

Dugaan Kecurangan TSM dalam Pilpres, Pengamat Sebut Seharusnya Prabowo-Sandi Diperiksa Juga

Nasional
Tren Takut Bicara Politik dan Penangkapan Semena-mena Meningkat Pasca Kerusuhan 22 Mei

Tren Takut Bicara Politik dan Penangkapan Semena-mena Meningkat Pasca Kerusuhan 22 Mei

Nasional
Minim Jelaskan Hasil Hitung Suara Versi Prabowo-Sandi, Tim Hukum 02 Dikritik

Minim Jelaskan Hasil Hitung Suara Versi Prabowo-Sandi, Tim Hukum 02 Dikritik

Nasional
Survei SMRC: Pasca Kerusuhan 21-22 Mei, Penilaian Soeharto Demokratis Meningkat

Survei SMRC: Pasca Kerusuhan 21-22 Mei, Penilaian Soeharto Demokratis Meningkat

Nasional
Jabatan Ma'ruf Amin di Bank Syariah Dinilai Tak Timbulkan Konflik Kepentingan

Jabatan Ma'ruf Amin di Bank Syariah Dinilai Tak Timbulkan Konflik Kepentingan

Nasional
Survei SMRC: Soeharto Dinilai Diktator, SBY dan Jokowi Dinilai Demokratis

Survei SMRC: Soeharto Dinilai Diktator, SBY dan Jokowi Dinilai Demokratis

Nasional
Survei SMRC: 69 Persen Publik Nilai Pilpres 2019 Berlangsung Jurdil

Survei SMRC: 69 Persen Publik Nilai Pilpres 2019 Berlangsung Jurdil

Nasional
Survei SMRC: Mayoritas Publik Nilai Demokrasi Semakin Baik Selama 20 Tahun Terakhir

Survei SMRC: Mayoritas Publik Nilai Demokrasi Semakin Baik Selama 20 Tahun Terakhir

Nasional
Pakar: Petitum Gugatan Prabowo-Sandi Seakan Bukan Dibuat Orang Hukum

Pakar: Petitum Gugatan Prabowo-Sandi Seakan Bukan Dibuat Orang Hukum

Nasional
TKN: Tim Hukum 02 Bangun Narasi Saksinya Terancam

TKN: Tim Hukum 02 Bangun Narasi Saksinya Terancam

Nasional
Menurut KPK, Kasus Pelesiran Novanto Beresiko bagi Kredibilitas Kemenkumham

Menurut KPK, Kasus Pelesiran Novanto Beresiko bagi Kredibilitas Kemenkumham

Nasional
Tim 02 Minta Perlindungan Saksi, TKN Singgung Kasus yang Pernah Jerat Bambang Widjojanto

Tim 02 Minta Perlindungan Saksi, TKN Singgung Kasus yang Pernah Jerat Bambang Widjojanto

Nasional

Close Ads X