PKS Sebut Wacana AHY Cawapres Prabowo Hanya Klaim Sepihak

Kompas.com - 06/07/2018, 14:16 WIB
Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid saat ditemui di kediamannya di Kemang, Jakarta Selatan, Sabtu (16/6/2018). KOMPAS.com/ABBA GABRILLINWakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid saat ditemui di kediamannya di Kemang, Jakarta Selatan, Sabtu (16/6/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid menilai bahwa wacana menyandingkan Komandan Komando Satuan Tugas Bersama (Kogasma) Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono ( AHY) menjadi cawapres Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto merupakan hal yang biasa.

Menurut Hidayat, wacana tersebut manuver yang biasa dilakukan oleh partai politik dan baru menjadi klaim sepihak.

"Itu kan baru informasi dari satu pihak, belum informasi seutuhnya. Itu semuanya manuver-manuver yang biasa saja dilakukan dan biasa saja orang menyatakan klaim dan menyampaikan keinginan. itu biasa saja," ujar Hidayat saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (6/7/2018).

Hidayat menegaskan, hingga saat ini partai mitra koalisi masih terus membahas terkait sosok pasangan yang akan menjadi penantang Presiden Joko Widodo di Pilpres 2019.

Baca juga: AHY yang Masih Sepi Peminat...

Semua partai pun berhak untuk mewacanakan pasangan calon yang akan diusungnya jelang masa pendaftaran capres-cawapres.

Seperti diketahui, PKS kemungkinan besar akan berkoalisi dengan Partai Gerindra yang akan mencalonkan Prabowo Subianto.

Sementara PKS mengajukan sembilan nama kadernya sebagai cawapres pendamping Prabowo.

"Pastilah pada akhirnya akan ada pembicaraan yang komprehensif untuk mementukan pilihan yang terbaik. Itu semua pasti akan dipikirkan pada waktunya melalui mekanisme proses yang semuanya dijalani," kata Hidayat.

Baca juga: Ruhut: AHY Mimpi Mau Jadi Presiden, Jadi Menteri Saja Syukur

Sebelumnya, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Andi Arief menyatakan, wacana koalisi Gerindra dengan partainya membuka peluang adanya pasangan calon baru dalam Pilpres 2019.

Wacana itu bisa mengarah pada pengusungan Komandan Komando Satuan Tugas Bersama (Kogasma) Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjadi cawapres pendamping Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto.

Hal itu disampaikan Andi menanggapi pertemuan Wakil Ketua Umum Demokrat Syarief Hasan dan Prabowo.

Pertemuan berlangsung di kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta, Kamis (5/7/2018) sore.

"Mengingat materi pembicaraan yang penting soal skema koalisi pilpres yang dikemukakan Prabowo Subianto cukup penting dan menyangkut kemungkinan Prabowo berpasangan dengan AHY maka akan dibicarakan di internal Partai Demokrat sesegera mungkin," kata Andi melalui keterangan tertulis, Jumat (6/7/2018).

Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jajal Tol Terpanjang, Jokowi Tempuh 155 Km Kurang dari 2 Jam

Jajal Tol Terpanjang, Jokowi Tempuh 155 Km Kurang dari 2 Jam

Nasional
Tutup Gebyar Karya Pertiwi 2019, Panglima TNI Bicara Potensi Ekonomi Kreatif

Tutup Gebyar Karya Pertiwi 2019, Panglima TNI Bicara Potensi Ekonomi Kreatif

Nasional
Cegah Intoleransi, BPIP Minta Materi Keberagaman Diajarkan di Sekolah

Cegah Intoleransi, BPIP Minta Materi Keberagaman Diajarkan di Sekolah

Nasional
Soal Jiwasraya, Kejaksaan Agung Tunggu Hasil Perhitungan Kerugian Negara

Soal Jiwasraya, Kejaksaan Agung Tunggu Hasil Perhitungan Kerugian Negara

Nasional
Ibas Apresiasi Pemerintah yang Teruskan Pembangunan Era Presiden SBY

Ibas Apresiasi Pemerintah yang Teruskan Pembangunan Era Presiden SBY

Nasional
Usai Diperiksa KPK, Lukman Hakim Sebut Tak Etis Bawa Materi Hukum ke Ranah Publik

Usai Diperiksa KPK, Lukman Hakim Sebut Tak Etis Bawa Materi Hukum ke Ranah Publik

Nasional
Tak Diizinkan Menikah jika Belum Lulus Pembekalan akan Berlaku Bagi Semua Pasangan dan Agama

Tak Diizinkan Menikah jika Belum Lulus Pembekalan akan Berlaku Bagi Semua Pasangan dan Agama

Nasional
Polri Petakan Daerah Rawan Gangguan Keamanan Terkait Pilkada 2020

Polri Petakan Daerah Rawan Gangguan Keamanan Terkait Pilkada 2020

Nasional
Presiden PKS Tak Khawatir Kadernya Pindah ke Partai Gelora

Presiden PKS Tak Khawatir Kadernya Pindah ke Partai Gelora

Nasional
Kemendagri Luncurkan Mesin Cetak Dokumen Dukcapil Layaknya ATM

Kemendagri Luncurkan Mesin Cetak Dokumen Dukcapil Layaknya ATM

Nasional
Koordinasi Penanganan Terorisme di Bawah Komando Ma'ruf Amin

Koordinasi Penanganan Terorisme di Bawah Komando Ma'ruf Amin

Nasional
Wapres Sebut Radikalisme Perlu Ditangani Sejak Usia Dini, Hulu ke Hilir

Wapres Sebut Radikalisme Perlu Ditangani Sejak Usia Dini, Hulu ke Hilir

Nasional
Pasca-Bom Medan, Polda Metro Jaya Ingatkan SOP Masuk Markas Kepolisian

Pasca-Bom Medan, Polda Metro Jaya Ingatkan SOP Masuk Markas Kepolisian

Nasional
Presiden PKS: Sebagai Oposisi, Bukan Berarti Kami Akan Jatuhkan Pemerintah

Presiden PKS: Sebagai Oposisi, Bukan Berarti Kami Akan Jatuhkan Pemerintah

Nasional
KPK Ingatkan Pengusaha Lapor ke Aparat Bila Dimintai Uang oleh Pejabat

KPK Ingatkan Pengusaha Lapor ke Aparat Bila Dimintai Uang oleh Pejabat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X