Sandiaga Sebut Anies Dinilai Prabowo Punya Potensi sebagai Cawapres

Kompas.com - 06/07/2018, 10:34 WIB
Anggota Dewan Pembina Partai Gerindra Sandiaga Uno di Sunter, Jakarta Utara, Minggu (20/5/2018). KOMPAS.com/NURSITA SARIAnggota Dewan Pembina Partai Gerindra Sandiaga Uno di Sunter, Jakarta Utara, Minggu (20/5/2018).
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Tim Pemenangan Pemilu Partai Gerindra, Sandiaga Uno mengatakan, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dinilai oleh Prabowo Subianto memiliki potensi untuk berkontestasi di kancah nasional.

Sandiaga mengatakan, Ketua Umum Partai Gerindra itu tak menampik jika nama Anies memang banyak disebut oleh masyarakat untuk maju pada Pilpres 2019 sebagai cawapres.

"Pak Anies ini memang mencuri hati dan mencuri perhatian dari semua teman dan di mana masyarakat juga dapat terima," ujar Sandiaga di kediaman Prabowo, Kebayoran Baru, Jakarta, Kamis (5/7/2018).

"Tentunya ini menjadi catatan tersendiri dan Pak Prabowo dari awal menyatakan bahwa Pak Anies ini punya potensi ke depan," kata Sandiaga.


Baca juga: Dampingi Prabowo, Anies Dinilai Waketum Gerindra Sudah Bisa Tinggalkan Jakarta

Jawaban itu disampaikan Sandiaga saat ditanya wartawan terkait potensi Anies menjadi cawapres Prabowo.

Saat ini, nama Anies juga terus didiskusikan oleh Partai Gerindra dan mitra koalisi. Terlebih, kata Sandiaga, nama Anies juga didengungkan oleh masyarakat di akar rumput untuk maju pada Pilpres 2019.

"Pak Anies ini diangkat oleh banyak elemen masyarakat. Tentunya kami harus mendengar aspirasi masyarakat. Tapi saya selalu ingin ingatkan elite, termasuk Gerindra, dengarkan aspirasi masyarakat," kata Sandiaga.

Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Tak Hadiri Acara Hari Antikorupsi Sedunia di KPK, Nasdem Membela

Jokowi Tak Hadiri Acara Hari Antikorupsi Sedunia di KPK, Nasdem Membela

Nasional
Hakim Cabut Hak Politik Eks Bupati Talaud untuk Dipilih Selama 5 Tahun

Hakim Cabut Hak Politik Eks Bupati Talaud untuk Dipilih Selama 5 Tahun

Nasional
Pemerintah Masih Bernegosiasi Bebaskan WNI yang Disandera Abu Sayyaf

Pemerintah Masih Bernegosiasi Bebaskan WNI yang Disandera Abu Sayyaf

Nasional
Mantan Bupati Talaud Sri Wahyumi DivonisĀ 4,5 Tahun Penjara

Mantan Bupati Talaud Sri Wahyumi DivonisĀ 4,5 Tahun Penjara

Nasional
RUU Perlindungan Tokoh dan Simbol Agama Masuk Prolegnas Prioritas 2020, PKS Apresiasi

RUU Perlindungan Tokoh dan Simbol Agama Masuk Prolegnas Prioritas 2020, PKS Apresiasi

Nasional
ICW Sebut Dampak UU KPK Baru Sudah Terasa di Hari Antikorupsi Sedunia

ICW Sebut Dampak UU KPK Baru Sudah Terasa di Hari Antikorupsi Sedunia

Nasional
Menteri Agama Tegaskan Pendataan Majelis Taklim Tak Wajib

Menteri Agama Tegaskan Pendataan Majelis Taklim Tak Wajib

Nasional
Minta Waktu Ungkap Kasus Novel Baswedan, Polri Janji Tak Sampai Berbulan-bulan

Minta Waktu Ungkap Kasus Novel Baswedan, Polri Janji Tak Sampai Berbulan-bulan

Nasional
Upaya Sri Mulyani Cegah Korupsi dari Internal Kemenkeu...

Upaya Sri Mulyani Cegah Korupsi dari Internal Kemenkeu...

Nasional
Soal Restu Maju Caketum, Kubu Zulkifli Hasan Tak Mau Dibenturkan dengan Amien Rais

Soal Restu Maju Caketum, Kubu Zulkifli Hasan Tak Mau Dibenturkan dengan Amien Rais

Nasional
Di Depan Hakim MK, Agus Rahardjo dkk Mengaku Tak Dilibatkan dalam Revisi UU KPK

Di Depan Hakim MK, Agus Rahardjo dkk Mengaku Tak Dilibatkan dalam Revisi UU KPK

Nasional
Soal 'Industri Hukum', Mahfud Sebut Perlu Optimalkan Fungsi Pengawasan di Polri dan Kejaksaan

Soal "Industri Hukum", Mahfud Sebut Perlu Optimalkan Fungsi Pengawasan di Polri dan Kejaksaan

Nasional
Anggota Komisi VI DPR: Kasus Garuda seperti Puncak Gunung Es, BUMN Lain Harus Diteliti

Anggota Komisi VI DPR: Kasus Garuda seperti Puncak Gunung Es, BUMN Lain Harus Diteliti

Nasional
Komnas HAM: RUU Masyarakat Adat Dibutuhkan untuk Pemenuhan Hak Azasi

Komnas HAM: RUU Masyarakat Adat Dibutuhkan untuk Pemenuhan Hak Azasi

Nasional
Soal Kasus Novel, Komnas HAM: Polisi Sudah Lumayan, KPK Tak Bergerak

Soal Kasus Novel, Komnas HAM: Polisi Sudah Lumayan, KPK Tak Bergerak

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X