Kompas.com - 05/07/2018, 10:02 WIB
Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman melakukan peninjauan lokasi dan sarana prasana dukungan penanganan Sengketa Pilkada Serentak 2018 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (5/7/2018). KOMPAS.com/Reza JurnalistonKetua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman melakukan peninjauan lokasi dan sarana prasana dukungan penanganan Sengketa Pilkada Serentak 2018 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (5/7/2018).
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman melakukan peninjauan lokasi dan sarana-prasana dukungan terkait Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Serentak atau sengketa Pilkada Serentak 2018.

Anwar Usman yang didampingi seluruh personel hakim konstitusi mengecek infrastruktur dan sumber daya dalam menangani proses sengketa Pilkada Serentak sekitar pukul 08.20 WIB di Gedung MK, Kamis (5/7/2018).

"Persiapan, sudah siap. Pak Sekjen (Sekretaris Jenderal MK M Guntur Hamzah) beserta jajaran telah mempersiapkan dengan baik," ujar Anwar di Aula Gedung MK, Jakarta, Kamis.

Anwar juga turut mengecek dan menanyai petugas yang berjaga di loket pendaftaran mengenai model sistem baru dalam pendataran sengketa pilkada.

 

Baca juga: Mulai Rabu Ini MK Buka Pendaftaran Sengketa Pilkada Serentak 2018

Adanya sistem baru dalam pendaftaran sengketa pilkada bisa dilakukan secara online melalui situs MK.

Petugas pun langsung menjawab dan memberikan penjelasan terkait sistem pendaftaran sengketa pilkada.

Anwar mengungkapkan, dengan sistem online, maka pendaftaran sengketa pilkada lebih efisien dan lebih sederhana.

"Sehingga tidak bisa berkelit, jauh lebih maju dan canggih sistem informasi elektronik, lebih mantap dari tahun sebelumnya, kan sudah ada nomor urut (online)," ujar Anwar.

Baca: Temui Jokowi, Ketua MK Lapor Daftar Sengketa Pilkada Bisa Lewat Online

Anwar mengatakan bahwa proses penanganan perkara sengketa Pilkada Serentak 2018 akan berlangsung selama 45 hari kerja sejak berkas yang telah lengkap dicatat dalam BRPK (Buku Registrasi Perkara Konstitusi).

Halaman:
Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.