Temui Cak Imin, Airlangga Lakukan Kunjungan Balasan Bahas Koalisi Pilpres 2019 - Kompas.com

Temui Cak Imin, Airlangga Lakukan Kunjungan Balasan Bahas Koalisi Pilpres 2019

Kompas.com - 04/07/2018, 19:41 WIB
Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto saat diwawancarai di Cikarang, Selasa (26/6/2018).KOMPAS.com/AKHDI MARTIN PRATAMA Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto saat diwawancarai di Cikarang, Selasa (26/6/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto balas mengunjungi Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar di Kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKB di Senen, Jakarta, Rabu (4/7/2018).

Airlangga mengatakan kedatangannya kali ini merupakan kunjungan balasan sebab Muhaimin sebelumnya telah menyambangi Menteri Perindustrian itu di rumah dinasnya.

"Ini merupakan kunjungan balasan dari kunjungan kelanjutan dari waktu Ketua Umum PKB dateng ke rumah dinas saya dan jajarannya. Sesuai dengan apa yang saya janjikan adalah saya membawa seluruh jajaran DPP ke kantor PKB, inilah yang kami lakukan," kata Airlangga.

Baca juga: Berkaca Pilkada, PPP Sebut di Koalisi Jokowi Tak Ada yang Dominan

Ia mengatakan dalam pertemuan tadi bersama Muhaimin, keduanya membahas koalisi di Pilpres 2019 untuk mengusung Presiden Joko Widodo.

Airlangga menambahkan, dalam pertemuan tadi Golkar dan PKB menyepakati untuk membentuk tim bersama guna menghadapi Pileg dan Pilpres 2019.

Ia pun mengatakan sebagai partai dengan dukungan elektoral yang besar, penting bagi Golkar dan PKB untuk menyatukan pandangan demi memenangkan Jokowi.

Baca juga: Golkar Anggap Suara Oposisi di Pilkada Tak Ancam Koalisi Jokowi

"Kemudian hal lain akan ditindaklanjuti oleh masing-masing tim. Nanti tim kami akan melakukan pertemuan-pertemuan lanjutan. Dan juga disampaikan bahwa PKB kemudian Golkar ini kan mempunyai elektabilitas yang mencukupi untuk men-support Bapak Presiden," lanjut dia.


Terkini Lainnya

'Becak Banyak Dikritik Tak Manusiawi, Sekarang Mau Diaktifkan Lagi'

"Becak Banyak Dikritik Tak Manusiawi, Sekarang Mau Diaktifkan Lagi"

Megapolitan
Gugat Praperadilan, Tiga LSM Minta KPK Usut Perusakan Barang Bukti

Gugat Praperadilan, Tiga LSM Minta KPK Usut Perusakan Barang Bukti

Nasional
Buntut Sanksi PSSI, Bobotoh Persib Bandung Sampaikan Tuntutan ke DPRD

Buntut Sanksi PSSI, Bobotoh Persib Bandung Sampaikan Tuntutan ke DPRD

Regional
4 Fakta Perusakan Sedekah Laut di Bantul, 9 Orang Diperiksa hingga Makna Sedekah Laut

4 Fakta Perusakan Sedekah Laut di Bantul, 9 Orang Diperiksa hingga Makna Sedekah Laut

Regional
Dianggap Tak Hormati Lagu Kebangsaan saat 'Online', Perempuan di China Ditahan

Dianggap Tak Hormati Lagu Kebangsaan saat "Online", Perempuan di China Ditahan

Internasional
OTT Pejabat Pemkab Bekasi, KPK Tangkap Pihak Swasta di Surabaya

OTT Pejabat Pemkab Bekasi, KPK Tangkap Pihak Swasta di Surabaya

Nasional
Polri: Pilpres 2019, Anggota Tidak Boleh Foto dengan Paslon

Polri: Pilpres 2019, Anggota Tidak Boleh Foto dengan Paslon

Nasional
Truk Bawa Penumpang dan Pakan Ternak Terguling, 4 Orang Meninggal

Truk Bawa Penumpang dan Pakan Ternak Terguling, 4 Orang Meninggal

Regional
Tahanan Polres Mimika yang Tewas Sudah 2 Kali Coba Gantung Diri

Tahanan Polres Mimika yang Tewas Sudah 2 Kali Coba Gantung Diri

Regional
Ketua DPR: Peluru Nyasar dari Lapangan Tembak Perbakin

Ketua DPR: Peluru Nyasar dari Lapangan Tembak Perbakin

Nasional
Senin Ini Pendaftaran Ditutup, Berikut 'Update' Jumlah Pelamar CPNS

Senin Ini Pendaftaran Ditutup, Berikut "Update" Jumlah Pelamar CPNS

Nasional
Fraksi PDI-P DPRD DKI Kritik Program Naturalisasi Sungai

Fraksi PDI-P DPRD DKI Kritik Program Naturalisasi Sungai

Megapolitan
Uang Lebih dari Rp 1,5 Miliar dalam OTT Pejabat di Bekasi Diduga Bukan yang Pertama

Uang Lebih dari Rp 1,5 Miliar dalam OTT Pejabat di Bekasi Diduga Bukan yang Pertama

Nasional
Kemendikbud Buka Rekrutmen Kepala Sekolah dan Guru di Luar Negeri

Kemendikbud Buka Rekrutmen Kepala Sekolah dan Guru di Luar Negeri

Edukasi
Buya Syafii: Agama Tak Bisa Pisah dari Politik, Tapi Jangan Jadi Kendaraan Politik

Buya Syafii: Agama Tak Bisa Pisah dari Politik, Tapi Jangan Jadi Kendaraan Politik

Nasional
Close Ads X