Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Tentukan Pilihanmu
0 hari menuju
Pemilu 2024
Kompas.com - 04/07/2018, 19:32 WIB
Penulis Ihsanuddin
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengatakan, salah satu solusi persoalan naiknya harga bahan bakar minyak di Indonesia adalah dengan mendorong penggunaan kendaraan elektrik atau electric vehicle (EV).

Menurut dia, gaya hidup dengan kendaraan elektrik harus digalakkan dengan mengekspos besar-besaran penggunaan dan manfaatnya. Dengan begitu, masyarakat tidak lagi takut untuk beralih ke kendaraan listrik.

“Kenaikan harga BBM selalu menjadi persoalan besar di masyarakat. Ketergantungan pada bahan bakar fosil itu begitu mengakar," kata Bambang dalam keterangan tertulisnya, Rabu (4/7/2018).

Baca juga: Pakai Mobil Tesla ke DPR, Bambang Soesatyo Mengaku Ingin Promosikan Mobil Listrik

"Solusi yang bisa dilakukan adalah dengan menggalakan penggunaan kendaraan elekrik. Tren otomotif dunia saat ini pun mulai bergeser ke kendaraan elektrik,” tambah dia.

Politisi Partai Golkar ini mengatakan, pilihan kendaraan elektrik semakin banyak. Hampir semua pabrik besar mobil dunia sudah merilis produk full listrik, bukan lagi hybrid.

Mulai dari perusahaan otomotif dari Cina, Geely, hingga pabrikan mobil Korea Selatan, Hyundai, ikut terjun di pasar elektrik. 

“Pilihan sudah banyak. Kebetulan, yang saya memiliki Tesla model X60 dan S60,” kata pria yang akrab disapa Bamsoet ini.

Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia ini mengungkapkan, dirinya sengaja membeli dua unit tersebut untuk mempromosikan penggunaan mobil listrik. Dengan begitu, diharapkan semakin banyak orang yang terinspirasi menggunakannya. Menurut dia, kendaraan tersebut sangat ekonomis.

“Nge-charge di rumah 6 jam full untuk berjalan 350 km. Jadi kalau hanya mutar di Jakarta dan pulang pergi rumah-kantor, cukup seminggu sekali nge-charge,” ujarnya.

Bamsoet menambahkan, biaya perawatan mobil listrik juga sangat murah, bahkan, nyaris tanpa biaya perawatan sama sekali. Polusi pun tidak ada karena memang mobil listrik tidak mempunyai knaklpot dan tidak mengeluarkan emisi gas buang.

“Karena tidak ada mesin, maka tidak perlu ganti oli dan lain sebagainya. Hanya pergantian kanvas rem dan ban. Itupun bisa 2-3 tahun sekali,” ujarnya.

Baca juga: Rencana Penurunan Pajak Sedan dan Mobil Listrik akan Dibawa ke Sidang Kabinet

Harga mobil tersebut, kata Bamsoet, kurang lebih sama dengan harga mobil kelas menengah lainnya. Bahkan, masih jauh di bawah harga mobil mewah Eropa seperti Mercedes-Benz atau BMW.

“Kalau di Amerika harga mobil tersebut untuk yang tipe 3 sekitar 35.000 Dollar AS. Untuk yang tipe S60 seperti yang saya pakai 50.000-60.000 Dollar AS atau setara dengan mobil Fortuner terbaru. Jadi sebenarnya bukanlah masuk katagori mobil mewah," kata dia.

Bamsoet pun berharap pemerintah bisa memberikan insentif berupa keringatan atau bahkan penghapusan Pajak Barang Merah (PBM) khusus bagi mobil full listrik.

Sebab kalau di Amerika, pembeli Tesla atau mobil full listrik dapat insentif potongan pajak dan harga karena masuk kategori membantu pemerintah untuk mengurangi BBM dan polusi.

Kompas TV Presiden Joko Widodo memperingatkan industri otomotif untuk terus memantau tren bisnis yang akan menyebabkan pergeseran selera konsumen.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Komnas Perempuan Soroti Ketidakjelasan Perlindungan Korban Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu

Komnas Perempuan Soroti Ketidakjelasan Perlindungan Korban Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu

Nasional
Rp 1.036 Triliun Digelontorkan untuk Papua, Jokowi: Jangan Sampai Belok Ke Mana-mana

Rp 1.036 Triliun Digelontorkan untuk Papua, Jokowi: Jangan Sampai Belok Ke Mana-mana

Nasional
Jokowi: Saya Enggak Langsung Lompat Jadi Presiden, Jadi Wali Kota, Gubernur, Baru Naik...

Jokowi: Saya Enggak Langsung Lompat Jadi Presiden, Jadi Wali Kota, Gubernur, Baru Naik...

Nasional
Survei Litbang 'Kompas': Jika Ganjar Tak Jadi Capres, Sebagian Pendukungnya Beralih ke Prabowo

Survei Litbang "Kompas": Jika Ganjar Tak Jadi Capres, Sebagian Pendukungnya Beralih ke Prabowo

Nasional
Pesan Jokowi ke Anak Muda: Jangan Semua Berpikir Ingin Jadi PNS

Pesan Jokowi ke Anak Muda: Jangan Semua Berpikir Ingin Jadi PNS

Nasional
DPR Sahkan Perppu Cipta Kerja Jadi UU, Demokrat Interupsi, PKS 'Walkout'

DPR Sahkan Perppu Cipta Kerja Jadi UU, Demokrat Interupsi, PKS "Walkout"

Nasional
'Soft Diplomacy' Menyelesaikan Masalah Laut China Selatan

"Soft Diplomacy" Menyelesaikan Masalah Laut China Selatan

Nasional
Demokrat Interupsi Puan, Tolak Perppu Cipta Kerja Disahkan Jadi UU

Demokrat Interupsi Puan, Tolak Perppu Cipta Kerja Disahkan Jadi UU

Nasional
Pengesahan Perppu Ciptaker, Mayoritas Anggota DPR Hadir Virtual

Pengesahan Perppu Ciptaker, Mayoritas Anggota DPR Hadir Virtual

Nasional
Gaya Hidup Istrinya Disorot, Sekda Riau SF Hariyanto Punya Harta Rp 9,7 M

Gaya Hidup Istrinya Disorot, Sekda Riau SF Hariyanto Punya Harta Rp 9,7 M

Nasional
Sanksi Ringan Hakim MK Guntur Hamzah, MKMK Dinilai Kurang Obyektif

Sanksi Ringan Hakim MK Guntur Hamzah, MKMK Dinilai Kurang Obyektif

Nasional
Sebut Putusan Berubah Usai Sidang Lazim, Sikap MKMK Dinilai Janggal

Sebut Putusan Berubah Usai Sidang Lazim, Sikap MKMK Dinilai Janggal

Nasional
Terbukti Ubah Putusan, Guntur Hamzah Dinilai Tak Layak Jadi Hakim MK

Terbukti Ubah Putusan, Guntur Hamzah Dinilai Tak Layak Jadi Hakim MK

Nasional
Riuh Transaksi Janggal Rp 349 T di Kemenkeu, Mahfud-Sri Mulyani Sepakat Selesaikan Laporan Dugaan TPPU

Riuh Transaksi Janggal Rp 349 T di Kemenkeu, Mahfud-Sri Mulyani Sepakat Selesaikan Laporan Dugaan TPPU

Nasional
Kepala BPN Jaktim dan Istrinya ke KPK, Klarifikasi soal Harta Kekayaan

Kepala BPN Jaktim dan Istrinya ke KPK, Klarifikasi soal Harta Kekayaan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke