Ridwan Kamil Tegaskan Belum Mendukung Sosok Capres Manapun

Kompas.com - 04/07/2018, 19:08 WIB
Wali Kota Bandung Ridwan Kamil saat ditemui di Pendopo Kota Bandung, Jalan Dalemkaum, Selasa (26/6/2018). KOMPAS.com/DENDI RAMDHANIWali Kota Bandung Ridwan Kamil saat ditemui di Pendopo Kota Bandung, Jalan Dalemkaum, Selasa (26/6/2018).
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil atau akrab disapa Emil, membantah bahwa dirinya sudah menyatakan dukungan ke Presiden Joko Widodo pada Pilpres 2019.

Ridwan Kamil menegaskan, dia belum memberikan dukungan kepada siapapun. 

Menurut Emil, hingga saat ini belum dapat dipastikan siapa saja sosok-sosok yang akan maju di Pilpres. Oleh sebab itu ia enggan untuk menyatakan dukungannya lebih dulu.

"Saya sampaikan tidak seperti itu. Kalau saya pribadi saya menunggu dulu di waktu yang tepat sebenarnya siapa yang maju kan juga belum jelas," ujar Emil saat ditemui di kediaman Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (4/7/2018).

Baca juga: Surya Paloh Minta Ridwan Kamil Dukung Jokowi

"Jadi saya tidak bisa melakukan sesuatu tidak pada waktu yang tepat," ucapnya.

Emil tidak menampik adanya anggapan bahwa ia akan memberikan dukungannya kepada Presiden Jokowi.

Sebab, seluruh partai pengusung di Pilkada Jabar merupakan partai pendukung pemerintah.

Empat partai yang mendukung pasangan Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum yakni, Partai Nasdem, Hanura, PPP dan PKB.

Baca juga: Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum Menang di Real Count PKS

"Kalau dari kacamata partai-partai pendukung pasti ke Pak Jokowi karena pengusung saya rata-rata partai pendukung pemerintah," kata Emil.

"Kalau Ridwan Kamil sendiri akan mengambil keputusan di waktu yang tepat," tuturnya.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pakar: Aturan soal Proses Hukum Jaksa Mesti Seizin Jaksa Agung Harus Ditarik

Pakar: Aturan soal Proses Hukum Jaksa Mesti Seizin Jaksa Agung Harus Ditarik

Nasional
Kasus Proyek Infrastrukur, KPK Dalami Dugaan Aliran Dana ke Pejabat Kota Banjar

Kasus Proyek Infrastrukur, KPK Dalami Dugaan Aliran Dana ke Pejabat Kota Banjar

Nasional
Jokowi Minta Masyarakat Patuh Pakai Masker agar Tak Ada Lagi PSBB

Jokowi Minta Masyarakat Patuh Pakai Masker agar Tak Ada Lagi PSBB

Nasional
Komisi Kejaksaan Nilai Jaksa Agung Terkesan Ingin Lindungi Jaksa yang Diduga Bertemu Djoko Tjandra

Komisi Kejaksaan Nilai Jaksa Agung Terkesan Ingin Lindungi Jaksa yang Diduga Bertemu Djoko Tjandra

Nasional
Ancaman Krisis Ekonomi, SBY: Jangan Salahkan Presiden Jokowi

Ancaman Krisis Ekonomi, SBY: Jangan Salahkan Presiden Jokowi

Nasional
Proses Hukum Jaksa Harus Izin Jaksa Agung, Pakar: KUHAP Tak Bisa Dikalahkan Aturan Internal

Proses Hukum Jaksa Harus Izin Jaksa Agung, Pakar: KUHAP Tak Bisa Dikalahkan Aturan Internal

Nasional
Kelompok Buruh dan DPR Sepakat Bentuk Tim Kerja Bahas Klaster Ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja

Kelompok Buruh dan DPR Sepakat Bentuk Tim Kerja Bahas Klaster Ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja

Nasional
Kebebasan Beragama Alami Kesulitan, BPIP Minta Penegak Hukum Bertindak Tegas

Kebebasan Beragama Alami Kesulitan, BPIP Minta Penegak Hukum Bertindak Tegas

Nasional
KY: Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc di MA Harus Buat Pakta Integritas untuk Seleksi Tahap II

KY: Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc di MA Harus Buat Pakta Integritas untuk Seleksi Tahap II

Nasional
Kemendagri: 11 Kabupaten/Kota Belum Pangkas Jabatan, Termasuk Surabaya

Kemendagri: 11 Kabupaten/Kota Belum Pangkas Jabatan, Termasuk Surabaya

Nasional
Baru DKI Jakarta yang Masif Tes Covid-19, Satgas Minta Daerah Lain Meniru

Baru DKI Jakarta yang Masif Tes Covid-19, Satgas Minta Daerah Lain Meniru

Nasional
KY Ajak Masyarakat Beri Informasi Jejak Rekam Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc

KY Ajak Masyarakat Beri Informasi Jejak Rekam Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc

Nasional
Megawati: Pilkada 2020 Bagian dari Regenerasi Menuju 2024

Megawati: Pilkada 2020 Bagian dari Regenerasi Menuju 2024

Nasional
Kemendagri Pastikan Pangkas Jabatan Eselon IV di DPMPTSP Tingkat Daerah

Kemendagri Pastikan Pangkas Jabatan Eselon IV di DPMPTSP Tingkat Daerah

Nasional
Sebaran 1.693 Kasus Baru Covid-19, Penambahan Tertinggi di Jakarta

Sebaran 1.693 Kasus Baru Covid-19, Penambahan Tertinggi di Jakarta

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X