Zulkifli Hasan: Angket DPR soal Larangan Eks Koruptor Jadi Caleg Mengada-ada

Kompas.com - 04/07/2018, 15:12 WIB
Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (28/6/2018). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOKetua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (28/6/2018).
Penulis Moh Nadlir
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan menilai wacana penggunaan hak angket DPR terkait Peraturan KPU yang melarang mantan koruptor menjadi calon anggota legislatif dianggap mengada-ngada.

Aturan tersebut tertuang dalam PKPU Nomor 20 Tahun 2018.

"Terlalu mengada-ngada. Angket itu tujuannya Presiden. Jadi kalau (PKPU) diangket itu kurang tepat. Tentu juga DPR tak pas," kata Zulkifli di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, Jakarta, Rabu (4/7/2018).

Baca juga: Sempat Tolak PKPU, PDI-P Kini Dukung Larangan Caleg Mantan Koruptor

Zulkifli pun meminta semua pihak termasuk Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI untuk menghormati larangan eks koruptor ikut Pemilu Legislatif (Pileg) 2019 mendatang.

"Ini kan sudah diatur oleh KPU, ya kita hormati saja," ujar Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat RI.

Anggota Komisi II DPR Achmad Baidowi sebelumnya menyebutkan, saat ini tengah muncul wacana pengajuan hak angket kepada KPU di Komisi II DPR.

Baca juga: Wacana Angket Terkait Larangan Pencalegan Eks Koruptor Dinilai Berbahaya

Wacana itu muncul setelah KPU mempublikasikan PKPU tersebut tanpa pengesahan Kementerian Hukum dan HAM.

KPU menganggap PKPU tersebut tetap sah dan menjadi acuan dalam Pemilu 2019.

Meski kini diketahui PKPU tersebut telah diundangkan oleh Kementerian yang dipimpin Yasonna Hamonangan Laoly.

Kompas TV Solusi apa yang bisa diambil agar larangan mantan koruptor menjadi caleg bisa tetap berlaku?


Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPU Bolehkan Peserta Pilkada 2020 Iklan Kampanye Lewat Media Daring dan Medsos

KPU Bolehkan Peserta Pilkada 2020 Iklan Kampanye Lewat Media Daring dan Medsos

Nasional
Paslon yang Positif Covid-19 di Tahap Pengundian Bakal Dapat Nomor Urut Sisa

Paslon yang Positif Covid-19 di Tahap Pengundian Bakal Dapat Nomor Urut Sisa

Nasional
20 Koruptor Dipotong Hukumannya, Kekecewaan KPK dan Pembelaan Mahkamah Agung

20 Koruptor Dipotong Hukumannya, Kekecewaan KPK dan Pembelaan Mahkamah Agung

Nasional
Kemenkes Tolak Disebut Salah Satu Titik Klaster Penularan Covid-19

Kemenkes Tolak Disebut Salah Satu Titik Klaster Penularan Covid-19

Nasional
KSAL Sebut Pengembangan Tol Laut Bisa Dielaborasi dengan Sejumlah Aspek

KSAL Sebut Pengembangan Tol Laut Bisa Dielaborasi dengan Sejumlah Aspek

Nasional
Ini Peran dan Tugas TNI AL dalam Mewujudkan Gagasan Poros Maritim Dunia

Ini Peran dan Tugas TNI AL dalam Mewujudkan Gagasan Poros Maritim Dunia

Nasional
KSAL: Ada Enam Elemen Penting untuk Jadi Negara Maritim yang Kuat

KSAL: Ada Enam Elemen Penting untuk Jadi Negara Maritim yang Kuat

Nasional
Ini Cara Tenaga Kesehatan di RSD Wisma Atlet Atur Stamina agar Tetap Fit...

Ini Cara Tenaga Kesehatan di RSD Wisma Atlet Atur Stamina agar Tetap Fit...

Nasional
Saat Puskesmas dan Ambulans di Jakarta Kian Kewalahan Tangani Pasien Covid-19...

Saat Puskesmas dan Ambulans di Jakarta Kian Kewalahan Tangani Pasien Covid-19...

Nasional
Pengamat: Pemulihan Ekonomi dan Pilkada Bisa Ditunda, tetapi Nyawa Rakyat Tidak

Pengamat: Pemulihan Ekonomi dan Pilkada Bisa Ditunda, tetapi Nyawa Rakyat Tidak

Nasional
Jumlah Pasien Sembuh Meningkat, Pemerintah Sebut Manajemen Perawatan Membaik

Jumlah Pasien Sembuh Meningkat, Pemerintah Sebut Manajemen Perawatan Membaik

Nasional
[POPULER NASIONAL] Menteri Agama Positif Covid-19 | Kasus Positif Covid-19 Bertambah 4.176 Orang

[POPULER NASIONAL] Menteri Agama Positif Covid-19 | Kasus Positif Covid-19 Bertambah 4.176 Orang

Nasional
Rekor Kasus Harian Covid-19, Satgas Umumkan Kewalahan, dan Harapan Perbaikan dari Pemerintah

Rekor Kasus Harian Covid-19, Satgas Umumkan Kewalahan, dan Harapan Perbaikan dari Pemerintah

Nasional
KPU Diminta Jangan Hanya Pasrah Jadi Penyelenggara Pilkada Saat Pandemi

KPU Diminta Jangan Hanya Pasrah Jadi Penyelenggara Pilkada Saat Pandemi

Nasional
Jumlah Kasus Aktif Covid-19 Meningkat 582 pada 21 September

Jumlah Kasus Aktif Covid-19 Meningkat 582 pada 21 September

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X