Kompas.com - 04/07/2018, 12:32 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV Bidang Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi Kantor Staf Presiden (KSP), Ali Mochtar Ngabalin, menyoroti kian masifnya gerakan tanda pagar #2019GantiPresiden.

Menurut dia, gerakan tagar tersebut sudah terbukti tidak mendapatkan dukungan dari masyarakat luas. Hal itu tercermin dari hasil Pilkada Serentak 2018 versi hitung cepat.

"Siapa pun yang kampanye pakai tagar itu, pasti tidak dapat simpati rakyat. Terbukti, semua calon kepala daerah di pilkada kemarin yang pakai tagar itu tidak mendapat dukungan pemilih," ujar Ali kepada Kompas.com, Rabu (4/7/2018).

Catatan Kompas.com mengenai hasil pilkada di Pulau Jawa, berdasarkan versi hitung cepat, pasangan kepala daerah yang diusung partai politik pendukung Jokowi, mendapatkan suara tertinggi.

Pasangan Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum, Ganjar Pranowo-Taj Yasin, dan Khofifah Indar Parawansa-Emil Dardak menang di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.

Baca juga: PPP: Kemenangan RK-Uu, Ganjar-Yasin, dan Khofifah-Emil Memudarkan #2019gantipresiden

Adapun, calon yang diusung dari dua partai politik yang identik dengan rival Jokowi pada Pilpres 2019, yakni Partai Gerindra dan PKS, kalah versi hitung cepat dalam pilkada tingkat di provinsi di Pulau Jawa.

Namun, tentu saja hasil Pilkada Serentak 2018 di Pulau Jawa itu disertai catatan kalahnya calon yang diusung PDI-P di Jawa Barat dan Jawa Timur. Selama ini, PDI-P memang pengusung utama Presiden Joko Widodo.

Ali Mochtar melanjutkan, masyarakat tidak mendukung gerakan tersebut karena Indonesia memiliki karakteristik yang lembut dalam berpolitik.

"Latar belakang masyarakat Indonesia itu ramah-tamah. Adat Melayu, orang suka yang teduh-teduh, bermoral dan berakhlak, tidak memaksakan sesuatu dengan tagar seperti itu. Yang seperti-seperti itu tidak diterima," ujar Ali Mochtar.

"Oleh sebab itu, tagar #2019GantiPresiden menurut pengamatan Bang Ali adalah cara yang sebetulnya terkesan dia kepengin banget berkuasa, kebelet berkuasa dan tidak memperhatikan tata krama dalam berpolitik," kata politikus Partai Golkar tersebut.

Baca juga: Tagar #2019GantiPresiden yang Masif dan Perlawanan Relawan Jokowi...

Ali Mochtar pun mengajak seluruh masyarakat Indonesia, khususnya yang terlibat di dunia politik, untuk berpolitik dengan menyesuaikan diri pada karakter bangsa Indonesia sendiri.

Ia juga mengajak perdebatan ganti atau tidak ganti presiden dialihkan kepada sesuatu yang bersifat programatik, ide dan gagasan demi perubahan masyarakat.

"Karena itu, saya mau bilang, berpolitiklah dengan santun, penuh peradaban sesuai masyarakat agamis, memiliki moral dan etika sehingga rakyat itu memberikan dukungan dan simpati kepada anda," ujar Ali Mochtar.

Tanda pagar #2019GantiPresiden memang kian masif disuarakan pihak oposisi. Setelah dikukuhkan sebagai sebuah gerakan masyarakat pada 6 Mei 2018 lalu, penggunaan tagar itu semakin mewarnai dinamika politik di ruang publik Tanah Air.

Ketua DPP Projo Budi Arie Setiadi mengatakan, gerakan tagar tersebut adalah bagian aspirasi politik masyarakat yang dimobilisasi oleh partai politik oposisi pemerintah. Namun, pihaknya tidak gentar dengan masifnya serbuan kampanye itu.

"Tagar ganti presiden itu aspirasi dari partai di luar pemerintahan. Tapi kami optimis Jokowi tetap di hati rakyat ya," ujar Arie saat berbincang dengan Kompas.com, Selasa.

Namun, Arie menilai partai politik yang mengampanyekan tagar itu juga tidak memberikan solusi konkret, siapa yang diusung menjadi calon presidennya.

"Kita tunggu saja mereka mengajukan siapa dalam konstelasi Pilpres 2019," ujar dia.

Sambil menunggu rival yang nyata, lanjut Arie, relawan Jokowi akan terus melawan kampanye tagar di ruang-ruang publik. Namun, Arie menolak membeberkan strategi khusus untuk melawan kampanye tagar itu.

"Kami terus mengonsolidasikan akar rumput. Pada waktunya kami akan menghadapi. Sabar, semua akan indah ya pada waktunya," ujar dia.

Kompas TV Pasalnya, pembagian makanan ini disertai stiker #2019gantipresiden.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kutip Pernyataan Jokowi, Pengacara Lukas Enembe Koreksi Mahfud MD soal Dana Otsus Rp 500 Triliun

Kutip Pernyataan Jokowi, Pengacara Lukas Enembe Koreksi Mahfud MD soal Dana Otsus Rp 500 Triliun

Nasional
Asisten Jenderal Andika, Laksda Heru Kusmanto Jadi Pangkoarmada RI

Asisten Jenderal Andika, Laksda Heru Kusmanto Jadi Pangkoarmada RI

Nasional
Penyaluran BLT BBM Capai 95,9 Persen, Jokowi: Akhir Tahun Penyaluran Selesai

Penyaluran BLT BBM Capai 95,9 Persen, Jokowi: Akhir Tahun Penyaluran Selesai

Nasional
Jokowi Dapat Gelar Adat dari Kesultanan Buton yang Maknanya Laki-Laki Jujur dan Adil

Jokowi Dapat Gelar Adat dari Kesultanan Buton yang Maknanya Laki-Laki Jujur dan Adil

Nasional
Ipda Arsyad Daiva Disanksi Demosi 3 Tahun Buntut Tak Profesional di Kasus Brigadir J

Ipda Arsyad Daiva Disanksi Demosi 3 Tahun Buntut Tak Profesional di Kasus Brigadir J

Nasional
Komisi I DPR Setujui Anggaran Kemenhan Rp 134 Triliun, Prabowo Sebut Kurang

Komisi I DPR Setujui Anggaran Kemenhan Rp 134 Triliun, Prabowo Sebut Kurang

Nasional
KPK Ragukan Penjelasan Tim Medis Lukas Enembe karena Tak Bisa Jawab Hal Teknis

KPK Ragukan Penjelasan Tim Medis Lukas Enembe karena Tak Bisa Jawab Hal Teknis

Nasional
PDI-P Diprediksi Tak Akan Sendiri pada Pilpres 2024, Gabung ke Koalisi atau Bentuk Baru

PDI-P Diprediksi Tak Akan Sendiri pada Pilpres 2024, Gabung ke Koalisi atau Bentuk Baru

Nasional
Menlu Retno: ASEAN Harus Bergerak Maju, Tidak Tersandera Situasi di Myanmar

Menlu Retno: ASEAN Harus Bergerak Maju, Tidak Tersandera Situasi di Myanmar

Nasional
Mahfud: Presiden Jokowi Kecewa, Pemberantasan Korupsi Kerap Kali Gembos di MA

Mahfud: Presiden Jokowi Kecewa, Pemberantasan Korupsi Kerap Kali Gembos di MA

Nasional
Komnas HAM: Tim Ad Hoc Kasus Pembunuhan Munir Sedang Bekerja

Komnas HAM: Tim Ad Hoc Kasus Pembunuhan Munir Sedang Bekerja

Nasional
IPW Minta Kapolri Buat Tim Khusus Usut soal “Konsorsium 303” Terkait Judi Online

IPW Minta Kapolri Buat Tim Khusus Usut soal “Konsorsium 303” Terkait Judi Online

Nasional
Soal Permainan Capit Boneka, Muhammadiyah: Itu Kategori Judi, Hukumnya Haram

Soal Permainan Capit Boneka, Muhammadiyah: Itu Kategori Judi, Hukumnya Haram

Nasional
Wakil Ketua KPK: Pak Lukas Enggak Usah Khawatir, Enggak Akan Kami Telantari

Wakil Ketua KPK: Pak Lukas Enggak Usah Khawatir, Enggak Akan Kami Telantari

Nasional
Di Sidang Majelis Umum PBB, Menlu Retno Ingatkan Krisis Bisa Picu Perang Besar

Di Sidang Majelis Umum PBB, Menlu Retno Ingatkan Krisis Bisa Picu Perang Besar

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.