Kemenkumham Undangkan PKPU Larangan Eks Koruptor Jadi Caleg, Ini Respons Kemendagri

Boneka didandani koruptor dimasukkan dalam jeruji besi proyek jalan yang terbengkalai di Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Kamis (13/12). Kritikan terhadap pelaku koruptor terus disuarakan oleh aktivis untuk mendorong tindakan lebih tegas dalam pemberantasan korupsi dan penegakan hukum lainnya.

KOMPAS / AGUS SUSANTOBoneka didandani koruptor dimasukkan dalam jeruji besi proyek jalan yang terbengkalai di Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Kamis (13/12). Kritikan terhadap pelaku koruptor terus disuarakan oleh aktivis untuk mendorong tindakan lebih tegas dalam pemberantasan korupsi dan penegakan hukum lainnya.

Penulis Fabian Januarius Kuwado

Editor Sandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Dalam Negeri menghormati langkah Kementerian Hukum dan HAM yang akhirnya mengundangkan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Legislatif.

PKPU itu memuat pelarangan pencalonan eks napi bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi menjadi anggota legislatif, baik di daerah dan pusat.

"Dari awal, posisi Kemendagri memang menunggu Kemenkumham (mengundangkan PKPU No. 20/2018). Sekarang, Kemenkumham telah mengundangkan dalam lembaran negara. Ini sudah sesuai Pasal 87 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundangan. Ini harus dihormati," ujar Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Bahtiar di Jakarta, Rabu (4/7/2018).

Ketika ditanya kemungkinan PKPU akan digugat ke Mahkamah Agung (MA), Bahtiar mengatakan, ada mekanisme hukum yang mengatur soal itu.

Kemendagri mempersilahkan mereka yang tidak puas untuk menempuh jalur hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 76 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

"Pasal 76 UU Pemilu menyatakan dalam PKPU diduga bertentangan dengan undang-undang ini, pengujiannya akan dilakukan oleh MA. Bawaslu dan atau pihak yang dirugikan atas berlakunya PKPU berhak menjadi pemohon untuk mengajukan pengujian kepada MA," ujar Bahtiar.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Apabila memang ada pihak yang memohon pengujian atas PKPU itu, ia berharap prosesnya segera selesai supaya tidak akan mengganggu tahapan Pemilu.

"Sebab, di Pasal 76 ayat (4) UU Pemilu, mengatur bahwa MA wajib memutus paling lama 30 hari sejak permohonan diterima MA. Jadi tidak mengganggu," ujar Bahtiar.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Selasa (3/7/2018) malam, akhirnya mengundangkan Peraturan KPU tentang Pencalonan Anggota Legislatif.

Pelarangan pencalonan bekas napi bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi diakomodasi dalam pakta integritas yang harus ditandatangani pimpinan parpol.