Perludem Anggap KPU Tetap Sah Gunakan PKPU Pencalonan - Kompas.com

Perludem Anggap KPU Tetap Sah Gunakan PKPU Pencalonan

Kompas.com - 04/07/2018, 09:20 WIB
Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil ketika ditemui di D Hotel, Jakarta, Selasa (29/5/2018).KOMPAS.com/ MOH NADLIR Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil ketika ditemui di D Hotel, Jakarta, Selasa (29/5/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi ( Perludem) Fadli Ramadhanil menilai bahwa peraturan Komisi Pemilihan Umum ( PKPU) tetap sah digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pemilu meski tidak diundangkan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

Menurut dia, segala pertanggungjawaban penggunaan PKPU itu, baik dari segi formil dan materiil, KPU yang akan menanggung, bukan pihak atau lembaga lain.

"Organ yang paling berwenang untuk menetapkan PKPU kan memang KPU, lembaga yang paling bertanggung jawab secara formil dan materiil atas peraturan itu," kata Fadli saat ditemui di Kantor Bawaslu, Jakarta, Selasa (3/7/2018).

"Seperti peraturan Mahkamah Konstitusi, kan ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi. Peraturan Menteri Dalam Negeri, kan ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri," ujar Fadli.

Baca juga: Jokowi Diminta Tegur Menkumham soal PKPU Larangan Eks Koruptor "Nyaleg"

Fadli mengatakan bahwa KPU tetap dapat menggunakan PKPU mengenai pencalonan anggota DPR dan DPRD meski Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menolak untuk mengundangkan.

Menurut Fadli, pelaksanaan pemilu tetap harus diprioritaskan daripada menunggu PKPU diundangkan sesuai kemauan Kemenkumham.

Lebih lanjut, kata Fadli, pengundangan PKPU hanya sebatas mekanisme administratif untuk dicatatkan dalam lembaran negara.

"Kemenkumham itu tidak memiliki kewenangan untuk tidak mengundangkan sebuah peraturan, karena perundangan adalah proses administrasi saja," kata dia.

“Untuk mencatatkan ke lembaran negara dan mengumumkan ke berita negara tidak ada aturan jika tidak mengundangkan itu tidak sah," Fadli menambahkan.

Selain itu, kata Fadli, apabila ada pihak yang keberatan atas peraturan KPU tersebut, ada mekanisme hukum yang dapat ditempuh, yakni melalui permohonan uji materi di Mahkamah Agung (MA).

"Kalau ada yang keberatan challange saja ke Mahkamah Agung," ujar Fadli.

Baca juga: PKPU Larangan Koruptor Jadi Caleg, dari Sikap Jokowi hingga Ancaman Angket DPR

Sebelumnya, Menkumham Yasonna Laoly sendiri bersikeras bahwa PKPU itu tak bisa diundangkan lantaran bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2017 tentang Pemilu dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Khusus dalam Pasal 240 Ayat 1 huruf g UU Pemilu menyatakan, seorang mantan narapidana yang telah menjalani masa hukuman selama lima tahun atau lebih, boleh mencalonkan diri selama yang bersangkutan mengumumkan pernah berstatus sebagai narapidana kepada publik.

Meski demikian, Yasonna mengaku belum mengetahui detail terkait kebijakan KPU yang memberlakukan PKPU Nomor 20 Tahun 2018 itu dan akan segera mempelajari aturan terkait penyelenggaraan pemilu tersebut.


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:

Terkini Lainnya

5 Fakta Kebakaran Mobil di Bandara Juanda, Diduga Korsleting Charger HP hingga Pengakuan Pemilik

5 Fakta Kebakaran Mobil di Bandara Juanda, Diduga Korsleting Charger HP hingga Pengakuan Pemilik

Regional
Puting Beliung Rusak Ratusan Rumah di Bandung Barat, Ini Penjelasan BMKG

Puting Beliung Rusak Ratusan Rumah di Bandung Barat, Ini Penjelasan BMKG

Regional
Pelaku Pembunuhan Dufi Bawa Ponsel dan Kartu ATM Korban

Pelaku Pembunuhan Dufi Bawa Ponsel dan Kartu ATM Korban

Megapolitan
Pelaku Pembunuhan Dufi Ditangkap di Bantargebang

Pelaku Pembunuhan Dufi Ditangkap di Bantargebang

Megapolitan
Surya Paloh Nilai Pileg dan Pilpres Sama-sama Penting

Surya Paloh Nilai Pileg dan Pilpres Sama-sama Penting

Nasional
Setelah Membunuh CLP, Dua Pelaku Berupaya Melarikan Diri ke Jambi

Setelah Membunuh CLP, Dua Pelaku Berupaya Melarikan Diri ke Jambi

Megapolitan
Surya Paloh: Tidak Salah Target Masuk 3 Besar di Pemilu 2019

Surya Paloh: Tidak Salah Target Masuk 3 Besar di Pemilu 2019

Nasional
Perludem: Penyandang Disabilitas Mental Harus Diberi Hak Pilih dalam Pemilu

Perludem: Penyandang Disabilitas Mental Harus Diberi Hak Pilih dalam Pemilu

Nasional
BIN: 7 Perguruan Tinggi Negeri Terpapar Paham Radikal

BIN: 7 Perguruan Tinggi Negeri Terpapar Paham Radikal

Nasional
BIN Bantah Suap Ormas Demi Bungkam Kritik terhadap Pemerintah

BIN Bantah Suap Ormas Demi Bungkam Kritik terhadap Pemerintah

Nasional
186 Rumah Rusak Diterjang Puting Beliung di Bandung Barat

186 Rumah Rusak Diterjang Puting Beliung di Bandung Barat

Regional
Terdapat Bekas Luka Pukulan di Kepala Perempuan yang Tewas di Indekos Mampang

Terdapat Bekas Luka Pukulan di Kepala Perempuan yang Tewas di Indekos Mampang

Megapolitan
Dua Terduga Pelaku Bertamu ke Indekos CLP Sebelum Ditemukan Tewas di Mampang

Dua Terduga Pelaku Bertamu ke Indekos CLP Sebelum Ditemukan Tewas di Mampang

Megapolitan
Terkait Kelompok Radikal, Kasus Penyerangan Pos Lantas Lamongan Dilimpahkan ke Densus 88

Terkait Kelompok Radikal, Kasus Penyerangan Pos Lantas Lamongan Dilimpahkan ke Densus 88

Regional
5 Fakta Buaya Terkam Bocah di Riau, Diserang di Depan Rumah hingga Peringatan BBKSDA

5 Fakta Buaya Terkam Bocah di Riau, Diserang di Depan Rumah hingga Peringatan BBKSDA

Regional

Close Ads X