Perludem Anggap KPU Tetap Sah Gunakan PKPU Pencalonan - Kompas.com

Perludem Anggap KPU Tetap Sah Gunakan PKPU Pencalonan

Kompas.com - 04/07/2018, 09:20 WIB
Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil ketika ditemui di D Hotel, Jakarta, Selasa (29/5/2018).KOMPAS.com/ MOH NADLIR Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil ketika ditemui di D Hotel, Jakarta, Selasa (29/5/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi ( Perludem) Fadli Ramadhanil menilai bahwa peraturan Komisi Pemilihan Umum ( PKPU) tetap sah digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pemilu meski tidak diundangkan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

Menurut dia, segala pertanggungjawaban penggunaan PKPU itu, baik dari segi formil dan materiil, KPU yang akan menanggung, bukan pihak atau lembaga lain.

"Organ yang paling berwenang untuk menetapkan PKPU kan memang KPU, lembaga yang paling bertanggung jawab secara formil dan materiil atas peraturan itu," kata Fadli saat ditemui di Kantor Bawaslu, Jakarta, Selasa (3/7/2018).

"Seperti peraturan Mahkamah Konstitusi, kan ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi. Peraturan Menteri Dalam Negeri, kan ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri," ujar Fadli.

Baca juga: Jokowi Diminta Tegur Menkumham soal PKPU Larangan Eks Koruptor "Nyaleg"

Fadli mengatakan bahwa KPU tetap dapat menggunakan PKPU mengenai pencalonan anggota DPR dan DPRD meski Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menolak untuk mengundangkan.

Menurut Fadli, pelaksanaan pemilu tetap harus diprioritaskan daripada menunggu PKPU diundangkan sesuai kemauan Kemenkumham.

Lebih lanjut, kata Fadli, pengundangan PKPU hanya sebatas mekanisme administratif untuk dicatatkan dalam lembaran negara.

"Kemenkumham itu tidak memiliki kewenangan untuk tidak mengundangkan sebuah peraturan, karena perundangan adalah proses administrasi saja," kata dia.

“Untuk mencatatkan ke lembaran negara dan mengumumkan ke berita negara tidak ada aturan jika tidak mengundangkan itu tidak sah," Fadli menambahkan.

Selain itu, kata Fadli, apabila ada pihak yang keberatan atas peraturan KPU tersebut, ada mekanisme hukum yang dapat ditempuh, yakni melalui permohonan uji materi di Mahkamah Agung (MA).

"Kalau ada yang keberatan challange saja ke Mahkamah Agung," ujar Fadli.

Baca juga: PKPU Larangan Koruptor Jadi Caleg, dari Sikap Jokowi hingga Ancaman Angket DPR

Sebelumnya, Menkumham Yasonna Laoly sendiri bersikeras bahwa PKPU itu tak bisa diundangkan lantaran bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2017 tentang Pemilu dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Khusus dalam Pasal 240 Ayat 1 huruf g UU Pemilu menyatakan, seorang mantan narapidana yang telah menjalani masa hukuman selama lima tahun atau lebih, boleh mencalonkan diri selama yang bersangkutan mengumumkan pernah berstatus sebagai narapidana kepada publik.

Meski demikian, Yasonna mengaku belum mengetahui detail terkait kebijakan KPU yang memberlakukan PKPU Nomor 20 Tahun 2018 itu dan akan segera mempelajari aturan terkait penyelenggaraan pemilu tersebut.

Kompas TV Solusi apa yang bisa diambil agar larangan mantan koruptor menjadi caleg bisa tetap berlaku?


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
Komentar

Terkini Lainnya

Ketua KPU Bengkulu: Beberapa Bacaleg Terindikasi Eks Napi Korupsi

Ketua KPU Bengkulu: Beberapa Bacaleg Terindikasi Eks Napi Korupsi

Regional
Pino Bahari Bawa Obor Asian Games ke Puncak Gunung Ijen

Pino Bahari Bawa Obor Asian Games ke Puncak Gunung Ijen

Regional
Ajak Jaga Keberagaman Selama Tahun Politik, Putra Zulkifli Buat 'Project Bhinneka'

Ajak Jaga Keberagaman Selama Tahun Politik, Putra Zulkifli Buat "Project Bhinneka"

Nasional
Koalisi Pejalan Kaki Imbau Pemprov DKI Instruksikan Warga Bersihkan Trotoar

Koalisi Pejalan Kaki Imbau Pemprov DKI Instruksikan Warga Bersihkan Trotoar

Megapolitan
Pasca-OTT Lapas Sukamiskin, Komisi III Akan Panggil Menkumham dan Dirjen PAS

Pasca-OTT Lapas Sukamiskin, Komisi III Akan Panggil Menkumham dan Dirjen PAS

Nasional
70 Ton Obat Disiapkan untuk Jemaah Haji Indonesia di Mekkah

70 Ton Obat Disiapkan untuk Jemaah Haji Indonesia di Mekkah

Nasional
Korupsi di Lapas Sukamiskin Terungkap, Penjara Khusus Koruptor Dianggap Tak Perlu Lagi

Korupsi di Lapas Sukamiskin Terungkap, Penjara Khusus Koruptor Dianggap Tak Perlu Lagi

Nasional
Junta Thailand Bakal Awasi Ketat Pembuatan Film Tentang Penyelamatan di Goa

Junta Thailand Bakal Awasi Ketat Pembuatan Film Tentang Penyelamatan di Goa

Internasional
Ledakan Senjata di Bandara Soekarno-Hatta, 1 Orang Terluka

Ledakan Senjata di Bandara Soekarno-Hatta, 1 Orang Terluka

Megapolitan
Menteri Susi Terkejut Lihat Kesadaran Warga Pulau Pari akan Pentingnya Mangrove

Menteri Susi Terkejut Lihat Kesadaran Warga Pulau Pari akan Pentingnya Mangrove

Megapolitan
Menteri Susi Minta Warga Pulau Pari Tak Pakai Sedotan Plastik

Menteri Susi Minta Warga Pulau Pari Tak Pakai Sedotan Plastik

Megapolitan
Drama Penyanderaan di Supermarket di Los Angeles, Satu Orang Tewas

Drama Penyanderaan di Supermarket di Los Angeles, Satu Orang Tewas

Internasional
Sandi Perintahkan 'Banner' Bergambar Dirinya dan AHY Segera Dicopot

Sandi Perintahkan "Banner" Bergambar Dirinya dan AHY Segera Dicopot

Megapolitan
ICJR: Napi Korupsi Tak Harus Ditempatkan di Sukamiskin

ICJR: Napi Korupsi Tak Harus Ditempatkan di Sukamiskin

Nasional
Sandiaga Ajukan Pembatalan Pembelian Lahan Sumber Waras

Sandiaga Ajukan Pembatalan Pembelian Lahan Sumber Waras

Megapolitan

Close Ads X