Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Senyum SBY untuk Duet JK-AHY

Kompas.com - 03/07/2018, 18:58 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil polling internal yang dilakukan Partai Demokrat terhadap para pengurus partai itu menunjukkan adanya keinginan menduetkan Jusuf Kalla sebagai capres dengan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai cawapres.

Apa respons SBY terhadap wacana itu?

Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono tersenyum begitu mendengar sebagian besar pengurus partainya setuju menduetkan Jusuf Kalla dan Agus Harimurti Yudhoyono dalam pemilihan presiden 2019 mendatang. 

"Bapak sih senyum-senyum saja, karena dia tahu para kader begitu antusias dengan polling ini. Bapak senyum- senyum saja," ujar Ketua Divisi Komunikasi Publik Partai Demokrat Imelda Sari dalam acara diskusi di Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (3/7/2018).

Imelda tak menjawab lugas saat ditanya apakah senyum SBY itu artinya merestui pasangan tersebut atau tidak. Ia hanya mengatakan, SBY adalah sosok yang sangat memperhatikan suara dari bawah.

Baca juga: Wacana JK-AHY dan Harapan Akan Poros Ketiga...

Lagipula, keputusan siapa yang akan diusung dalam Pilpres 2019 tidak cukup jika didasarkan pada jajak pendapat pengurus internal saja. Keputusan itu harus melalui analisis, evaluasi, dan perhitungan yang matang pada tataran majelis tinggi partai.

"Keputusan majelis tinggi partailah yang kemudian memutuskan dan menentukan apakah kita dengan calon presiden siapa atau calon wakil presiden siapa. Biasanya, memutuskan itu menjelang pendaftaran Pilpres," lanjut dia.

Selain itu, wacana menduetkan JK dengan AHY itu juga harus dibahas bersama partai politik lain. Imelda menyebut, pihaknya sudah membuka komunikasi terkait wacana itu dengan sejumlah partai politik. Ia tidak mau menyebut siapa saja elite partai politik yang diajak berkomunikasi.

Baca juga: Ketua DPP Partai Demokrat: 90 Persen Pengurus Inti Memilih JK-AHY

"Saya tidak bisa bilang. Tapi di kedua kubu ada (koalisi pendukung Jokowi atau di luar pendukung Jokowi). Nah itu dilakukan baik oleh AHY, Sekjen dan Waketum. Maka kami gas bagaimana kami koalisi kerakyatan dapat terwujud," ujar Imelda.

Diberitakan sebelumnya, tim internal Demokrat menggelar polling mengenai keinginan pengurus partai soal berapa calon yang bertanding di Pilpres 2019 pada 28 Juni 2018 lalu. Polling melibatkan pengurus Partai Demokrat.

"Dari situ, hampir 90 persen pengurus inti menyatakan, memilih tiga poros. Jika memang ada tiga koalisi, maka calon yang ketiga, koalisi alternatif, mereka memilihnya JK-AHY," ujar Imelda.

Imelda menambahkan, wacana menduetkan JK dengan AHY sebenarnya sudah muncul di kalangan internal sejak lama. Wacana itu kemudian menguat ketika JK bersilaturahmi dengan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono pada 25 Juni 2018 lalu.

Baca juga: Elite Demokrat Pamer Gambar JK-AHY

Namun, Imelda membantah pertemuan JK dengan SBY itu khusus membicarakan mengenai wacana duet Pilpres 2019.

Menurut Imelda, duet kedua tokoh itu adalah terobosan di tengah ketidakpastian siapa calon wakil presiden dari dua nama yang diyakini maju dalam Pilpres 2019, yakni Joko Widodo sebagai petahana dan Prabowo Subianto.

"Lagipula, Pak JK sosok yang pernah bersama-sama Pak SBY, mengatasi konflik 2003 dan 2004 kemudian bersama- sama merekonsiliasi Aceh, lalu Pak JK saat ini juga membantu Presiden Jokowi. Jadi saya kita Pak JK ini sangat multitalenta. Mas Agus juga sama, pengetahuannya di militer baik, di administrasi juga, kemudian mendukung ekonomi kreatif anak muda," papar Imelda.

 

Kompas TV Apakah hasil di Pilkada serentak sudah makin memantapkan arah koalisi dari parpol-parpol yang belum memutuskan bergabung di kubu Jokowi atau Prabowo?
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Nasional
Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com