Ketua DPP Golkar: Lonjakan Suara Oposisi Tak Sebanding Jumlah Dukungan untuk Jokowi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar Zainudin Amali menilai bahwa melonjaknya perolehan suara pasangan calon yang didukung partai oposisi di Pilkada tak akan memengaruhi kontestasi Pilpres 2019.

Menurut Amali, jika diakumulasikan, lonjakan suara tersebut tak bisa menandingi jumlah dukungan terhadap Presiden Joko Widodo.

"Enggak (sebanding). Suara mereka ini (pendukung Jokowi) terpecah-pecah di beberapa tempat, kalau disatukan lagi ke Pak Jokowi juga ujungnya," ujar Amali saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (3/7/2018).

Baca juga: Hasil Pilkada Disebut Jadi Modal Kuat Bagi Jokowi Menuju Pilpres

Berdasarkan hasil quick count atau hitung cepat sejumlah lembaga, perolehan suara pasangan Sudrajat-Syaikhu mengalami lonjakan yang cukup signifikan di Pilkada Jawa Barat.

Suara pasangan yang diusung Partai Gerindra, PKS dan PAN naik dari survei-survei yang dirilis sebelum pemungutan suara.

Hal serupa juga terjadi pada perolehan suara pasangan Sudirman Said-Ida Fauziyah di Pilkada Jawa Tengah yang bersaing ketat dengan pasangan Ganjar Pranowo-Taj Yasin.

Kendati demikian, kata Amali, jumlah dukungan terhadap Jokowi jauh lebih besar.

Amali mengatakan, tiga dari empat pasangan calon yang berkontestasi di Pilkada Jabar, dipastikan akan memberikan dukungannya kepada Jokowi.

Ketiga pasangan tersebut adalah Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum, Deddy Mizwar-Dedi Mulyadi, dan TB Hasanuddin-Anton Charliyan.

Bahkan, calon Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa pun telah memastikan dirinya hanya akan mendukung Jokowi jika kembali maju dalam Pemilu Presiden 2019.

"Jadi ketika masuk ke Pilpres ya ke Pak Jokowi lagi. Jawa dan beberapa tempat itu ke Pak Jokowi," kata Amali.

Baca juga: Jusuf Kalla Tegaskan Dukungannya untuk Jokowi di Pilpres 2019

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menilai bahwa konstelasi di Pilkada Jawa Barat dan Jawa Tengah mencerminkan keinginan masyarakat pada Pilpres 2019 mendatang.

Fadli mengatakan, meski tidak terdapat hubungan yang linier antara Pilkada dan Pilpres karena koalisi partai politik bersifat cair, namun tidak sedikit masyarakat yang ingin pemimpin baru.

"Memang masyarakat berharap ada pemimpin (Baru) meskipun antara pilkada dengan pilpres ini tidak linier hubungannya," ujar Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (28/6/2018).

"Namun kelihatannya dari Pilgub di Jabar maupun Jateng, keinginan untuk mengganti presiden cukup tinggi," kata dia.