Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua DPP Partai Demokrat: 90 Persen Pengurus Inti Memilih JK-AHY

Kompas.com - 03/07/2018, 17:43 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wacana Partai Demokrat untuk mengusung Jusuf Kalla-Agus Harimurti Yudhoyono di pemilihan presiden 2019, bersumber dari suara pengurus partai itu sendiri.

Ketua Divisi Komunikasi Publik Partai Demokrat Imelda Sari mengatakan, sehari setelah pemungutan suara Pilkada 27 Juni 2018, ada tim yang menggelar jajak pendapat di antara para pengurus partai.

Lewat jajak pendapat itu, tim ingin mengetahui apakah pengurus partai lebih menginginkan Pilpres diikuti oleh dua pasangan calon saja atau ada pasangan calon alternatif.

Baca juga: Wacana JK-AHY dan Harapan Akan Poros Ketiga...

"Dari situ, hampir 90 persen pengurus inti menyatakan, memilih tiga poros. Jika memang ada tiga koalisi, maka calon yang ketiga, koalisi alternatif, mereka memilihnya JK-AHY," ujar Imelda dalam sebuah diskusi di bilangan Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (3/7/2018).

Imelda menambahkan, wacana menduetkan Kalla dan AHY sebenarnya sudah muncul di kalangan internal sejak lama. Wacana itu kemudian menguat ketika Kalla bersilaturahmi dengan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono pada 25 Juni 2018 lalu.

Namun, Imelda membantah pertemuan Kalla dan SBY itu khusus membicarakan mengenai wacana duet Pilpres 2019.

Wakil Presiden Jusuf Kalla menemui Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. Pertemuan berlangsung di kediaman SBY di Kuningan, Jakarta, Senin (25/6/2018) malam.KOMPAS.com/Ihsanuddin Wakil Presiden Jusuf Kalla menemui Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. Pertemuan berlangsung di kediaman SBY di Kuningan, Jakarta, Senin (25/6/2018) malam.
Menurut Imelda, duet kedua tokoh itu adalah terobosan di tengah ketidakpastian siapa calon wakil presiden dari dua nama yang diyakini maju dalam Pilpres 2019, yakni Joko Widodo sebagai petahana dan Prabowo Subianto.

"Lagipula, Pak JK sosok yang pernah bersama-sama Pak SBY, mengatasi konflik 2003 dan 2004 kemudian bersama- sama merekonsiliasi Aceh, lalu Pak JK saat ini juga membantu Presiden Jokowi. Jadi saya kira Pak JK ini sangat multitalenta. Mas Agus juga sama, pengetahuannya di militer baik, di administrasi juga, kemudian mendukung ekonomi kreatif anak muda," papar Imelda.

Baca juga: Elite Demokrat Pamer Gambar JK-AHY

Meski demikian, imelda mengakui, wacana ini belum menjadi keputusan majelis tinggi Partai Demokrat.

Rapat majelis tinggi partai baru akan dilaksanakan menjelang dimulainya rangkaian pembukaan pendaftaran pasangan capres cawapres oleh KPU, awal Agustus 2018.

Soal apakah majelis tinggi partai akan mewujudkan wacana itu, Imelda menyebut, "nanti tunggu tanggal mainnya saja."

Kompas TV Mahkamah Konstitusi menolak memproses uji materi terkait masa jabatan presiden dan wakil presiden dalam Undang-Undang Pemilu.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Nasional
KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

Nasional
Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Nasional
Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Nasional
Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Nasional
Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Nasional
Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

Nasional
Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Nasional
KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

Nasional
Cak Imin Mengaku Belum Dapat Undangan KPU untuk Penetapan Prabowo-Gibran

Cak Imin Mengaku Belum Dapat Undangan KPU untuk Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
Tentara AS Meninggal Saat Tinjau Tempat Latihan Super Garuda Shield di Hutan Karawang

Tentara AS Meninggal Saat Tinjau Tempat Latihan Super Garuda Shield di Hutan Karawang

Nasional
DKPP Terima 200 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Selama 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 200 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Selama 4 Bulan Terakhir

Nasional
Nasdem-PKB Sepakat Tutup Buku Lama, Buka Lembaran Baru

Nasdem-PKB Sepakat Tutup Buku Lama, Buka Lembaran Baru

Nasional
Tentara AS Hilang di Hutan Karawang, Ditemukan Meninggal Dunia

Tentara AS Hilang di Hutan Karawang, Ditemukan Meninggal Dunia

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com