JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar Zainudin Amali optimistis Presiden Joko Widodo berpeluang besar terpilih kembali pada Pemilihan Presiden-Wakil Presiden (Pilpres) 2019 mendatang.
Menurut Amali, peta perolehan suara berdasarkan hasil hitung cepat Pilkada, khususnya di Pulau Jawa, memberikan sinyal positif bagi Presiden Jokowi untuk maju kembali di Pilpres 2019.
"Insya Allah (perolehan suara di Pilkada Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur) bagus sekali buat Pak Jokowi," ujar Amali saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (3/7/2018).
Amali mengatakan, pada Pilkada Jawa Barat, tiga dari empat pasangan calon yang berkontestasi telah memberikan dukungannya kepada Jokowi.
Baca juga: Jusuf Kalla Tegaskan Dukungannya untuk Jokowi di Pilpres 2019
Ketiga pasangan tersebut adalah Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum, Deddy Mizwar-Dedi Mulyadi, dan TB Hasanuddin-Anton Charliyan.
Seperti diketahui, pasangan Ridwan Kamil-Uu yang menempati urutan pertama versi hitung cepat, diusung oleh empat partai pendukung pemerintah, yakni Hanura, Nasdem, PPP dan PKB.
Meski ada lonjakan suara yang diperoleh pasangan Sudrajat-Syaikhu, namun ia menilai Jokowi memiliki modal politik yang lebih besar ketimbang penantangnya, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.
Hal serupa, kata Amali, juga terjadi pada Pilkada Jawa Tengah dan Jawa Timur.
Baca juga: Pilkada Jabar 2018 dan Peluang Koalisi di Pilpres 2019
Bahkan, calon Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa telah memastikan dirinya hanya akan mendukung Jokowi jika kembali maju dalam Pemilu Presiden 2019.
"Suara mereka ini kan terpecah-pecah di beberapa tempat kalau disatukan lagi ya ke Pak Jokowi juga ujungnya," kata Amali.
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menilai bahwa konstelasi di Pilkada Jawa Barat dan Jawa Tengah mencerminkan keinginan masyarakat pada Pilpres 2019 mendatang.
Baca juga: Khofifah Mengaku Hanya Akan Mendukung Jokowi di Pilpres 2019
Fadli mengatakan, meski tidak terdapat hubungan yang linier antara Pilkada dan Pilpres karena koalisi partai politik bersifat cair, namun tidak sedikit masyarakat yang ingin pemimpin baru.
"Memang masyarakat berharap ada pemimpin (Baru) meskipun antara pilkada dengan pilpres ini tidak linier hubungannya," ujar Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (28/6/2018).
"Namun kelihatannya dari Pilgub di Jabar maupun Jateng, keinginan untuk mengganti presiden cukup tinggi," kata dia.