Wacana Angket Terkait Larangan Pencalegan Eks Koruptor Dinilai Berbahaya

Kompas.com - 03/07/2018, 10:34 WIB
Direktur Eksekutif Lingkar Madani (LIMA) Ray Rangkuti saat ditemui kantor PARA Syndicate, Jakarta Selatan, Jumat (17/11/2017). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTODirektur Eksekutif Lingkar Madani (LIMA) Ray Rangkuti saat ditemui kantor PARA Syndicate, Jakarta Selatan, Jumat (17/11/2017).

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti menilai munculnya wacana hak angket di DPR terhadap Komisi Pemilihan Umum terkait munculnya larangan mencalonkan mantan koruptor sebagai calon legislatif cenderung berbahaya.

Menurut Ray, langkah itu berpotensi mengganggu upaya KPU dalam menciptakan pelaksanaan Pemilu 2019 yang berintegritas.

"Ya inilah ya efek dari wacana angket seperti itu agak berbahaya. Sebab, kalau nanti begitu, akan banyak cara untuk mengganggu kinerja KPU," kata Ray kepada Kompas.com, Selasa (3/7/2018).

Menurut dia, wacana hak angket tersebut tak memiliki urgensi. Ray menjelaskan, KPU hanya berada pada posisi sebagai pembuat kebijakan, bukan pelaksana kebijakan.


Baca juga: PKPU Larangan Koruptor Jadi Caleg, dari Sikap Jokowi hingga Ancaman Angket DPR

Selain itu, ia menilai hak angket bisa digunakan apabila eksekusi kebijakan berdampak buruk atau bertentangan bagi masyarakat luas.

"Apakah ada kebijakan yang bertentangan dengan aspirasi masysrakat? KPU hanya membuat kebijakan, dia tidak mengeksekusi kebijakan itu. Yang diangket itu sejatinya eksekusi atas kebijakan," kata Ray.

Ray menjelaskan, seharusnya pihak-pihak yang keberatan dengan PKPU ini bisa menempuh uji materi ke Mahkamah Agung. Ia menilai wacana hak angket justru tidak pada tempatnya.

"Ya mereka, DPR, silakan saja gugat ke Mahkamah Agung aturan PKPU itu, tapi kalau diangket itu kurang tepat," ujar dia.

Ray menegaskan, salah satu persoalan bangsa ini adalah korupsi. Oleh karena itu, seluruh pihak harusnya tak menunjukkan sikap-sikap kontraproduktif dalam agenda pemberantasan korupsi.

"Jadi kalau kita ragu-ragu memberantas korupsi tentu ya, itu tidak membantu sama sekali," ujarnya.

Baca juga: Ketua KPU Anggap Sah PKPU Larangan Mantan Koruptor Jadi Caleg

Sebelumnya, anggota Komisi II DPR Achmad Baidowi menyebutkan, saat ini tengah muncul wacana pengajuan hak angket kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Komisi II.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasus Seleksi Jabatan di Kemenag, Romahurmuziy Divonis 2 Tahun Penjara

Kasus Seleksi Jabatan di Kemenag, Romahurmuziy Divonis 2 Tahun Penjara

Nasional
Montir Pembuat Pesawat dari Barang Bekas Diundang ke Istana

Montir Pembuat Pesawat dari Barang Bekas Diundang ke Istana

Nasional
ICW Desak Revisi UU Tipikor, Salah Satunya Hapus Pasal Hukuman Mati

ICW Desak Revisi UU Tipikor, Salah Satunya Hapus Pasal Hukuman Mati

Nasional
Susi Pudjiastuti: Kapal Asing Boleh Lewat Natuna, tetapi Tidak untuk Colong Ikan

Susi Pudjiastuti: Kapal Asing Boleh Lewat Natuna, tetapi Tidak untuk Colong Ikan

Nasional
Beda dengan Airlangga, Moeldoko Akui Buruh Belum Puas dengan Omnibus Law

Beda dengan Airlangga, Moeldoko Akui Buruh Belum Puas dengan Omnibus Law

Nasional
Temui Wapres, Pimpinan DPD Tekankan Pentingnya Pemekaran Papua

Temui Wapres, Pimpinan DPD Tekankan Pentingnya Pemekaran Papua

Nasional
6 Alasan KSPI Tolak Rancangan Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja

6 Alasan KSPI Tolak Rancangan Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja

Nasional
Dikritik PKS karena Sering Kunjungan ke Luar Negeri, Ini Jawaban Prabowo

Dikritik PKS karena Sering Kunjungan ke Luar Negeri, Ini Jawaban Prabowo

Nasional
Soal KAS dan Sunda Empire, Kemendagri Minta Publik Tak Mudah Percaya

Soal KAS dan Sunda Empire, Kemendagri Minta Publik Tak Mudah Percaya

Nasional
Kemendagri Dukung Usulan BNN soal Sinergi Pengawasan Narkoba di Perbatasan

Kemendagri Dukung Usulan BNN soal Sinergi Pengawasan Narkoba di Perbatasan

Nasional
KSPI Duga Pemerintah Berupaya Hapus Pesangon lewat Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja

KSPI Duga Pemerintah Berupaya Hapus Pesangon lewat Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja

Nasional
Fadli Zon Minta Pemerintah Berpikir Cerdas soal Rencana Cabut Subsidi Elpiji 3 Kg

Fadli Zon Minta Pemerintah Berpikir Cerdas soal Rencana Cabut Subsidi Elpiji 3 Kg

Nasional
Buruh: Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja Lebih Berpihak pada Pengusaha

Buruh: Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja Lebih Berpihak pada Pengusaha

Nasional
Yasonna Laoly Tak Masuk Tim Hukum PDI-P, Hadiri Konpers di Luar Jam Kerja

Yasonna Laoly Tak Masuk Tim Hukum PDI-P, Hadiri Konpers di Luar Jam Kerja

Nasional
Fadli Zon Sebut Sandiaga Punya Modal Politik yang Tinggi untuk Maju Pilpres 2024

Fadli Zon Sebut Sandiaga Punya Modal Politik yang Tinggi untuk Maju Pilpres 2024

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X