Kompas.com - 03/07/2018, 10:34 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti menilai munculnya wacana hak angket di DPR terhadap Komisi Pemilihan Umum terkait munculnya larangan mencalonkan mantan koruptor sebagai calon legislatif cenderung berbahaya.

Menurut Ray, langkah itu berpotensi mengganggu upaya KPU dalam menciptakan pelaksanaan Pemilu 2019 yang berintegritas.

"Ya inilah ya efek dari wacana angket seperti itu agak berbahaya. Sebab, kalau nanti begitu, akan banyak cara untuk mengganggu kinerja KPU," kata Ray kepada Kompas.com, Selasa (3/7/2018).

Menurut dia, wacana hak angket tersebut tak memiliki urgensi. Ray menjelaskan, KPU hanya berada pada posisi sebagai pembuat kebijakan, bukan pelaksana kebijakan.

Baca juga: PKPU Larangan Koruptor Jadi Caleg, dari Sikap Jokowi hingga Ancaman Angket DPR

Selain itu, ia menilai hak angket bisa digunakan apabila eksekusi kebijakan berdampak buruk atau bertentangan bagi masyarakat luas.

"Apakah ada kebijakan yang bertentangan dengan aspirasi masysrakat? KPU hanya membuat kebijakan, dia tidak mengeksekusi kebijakan itu. Yang diangket itu sejatinya eksekusi atas kebijakan," kata Ray.

Ray menjelaskan, seharusnya pihak-pihak yang keberatan dengan PKPU ini bisa menempuh uji materi ke Mahkamah Agung. Ia menilai wacana hak angket justru tidak pada tempatnya.

"Ya mereka, DPR, silakan saja gugat ke Mahkamah Agung aturan PKPU itu, tapi kalau diangket itu kurang tepat," ujar dia.

Ray menegaskan, salah satu persoalan bangsa ini adalah korupsi. Oleh karena itu, seluruh pihak harusnya tak menunjukkan sikap-sikap kontraproduktif dalam agenda pemberantasan korupsi.

"Jadi kalau kita ragu-ragu memberantas korupsi tentu ya, itu tidak membantu sama sekali," ujarnya.

Baca juga: Ketua KPU Anggap Sah PKPU Larangan Mantan Koruptor Jadi Caleg

Sebelumnya, anggota Komisi II DPR Achmad Baidowi menyebutkan, saat ini tengah muncul wacana pengajuan hak angket kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Komisi II.

Hak angket tersebut ditujukan kepada KPU terkait munculnya larangan mencalonkan mantan koruptor sebagai caleg.

"(Hak angket) salah satu opsi yang coba kami ambil. Pembicaraan sudah di grup internal Komisi II karena melihat KPU ini sudah terlalu jauh melencengnya," kata Awi, sapaannya, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (2/7/2018).

"Saking emosinya, teman-teman Komisi II bilang 'bisa-bisa KPU nih kita angketkan'. Itu jadi pembicaraan informal dan tidak menutup kemungkinan kalau ini tidak ada penyelesaian, mengental menjadi beneran," ujar Awi.

Baca: Muncul Wacana Hak Angket Terkait Larangan Pencalegan Mantan Koruptor

Ia menambahkan, pengajuan hak angket kepada KPU bukan hal baru. Sebab, Pada tahun 2009, DPR pernah mengajukan hak angket lantaran KPU dinilai bertanggung jawab terkait kesemrawutan Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Namun, ia menolak jika usulan hak angket tersebut seolah diajukan DPR demi membolehkan mantan koruptor menjadi caleg.

Ia mengatakan wacana tersebut dimunculkan karena DPR tak ingin KPU melanggar undang-undang dalam membuat PKPU.

Menurut Awi, semestinya niat baik KPU tersebut tidak dibenturkan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang membolehkan mantan koruptor menjadi caleg.

Kompas TV Komisi Pemilihan Umum akhirnya merilis peraturan baru dalam Pemilu Legislatif 2019.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ini yang Dibahas Prabowo, Panglima TNI, dan KSAD Dudung Saat Rapat Tertutup di DPR

Ini yang Dibahas Prabowo, Panglima TNI, dan KSAD Dudung Saat Rapat Tertutup di DPR

Nasional
Menkes: Terakhir Saya Lihat, 13 Persen Penduduk Indonesia Itu Diabetes

Menkes: Terakhir Saya Lihat, 13 Persen Penduduk Indonesia Itu Diabetes

Nasional
KSAD Dudung Tegaskan Salam Komando dengan Jenderal Andika Tunjukkan TNI Solid

KSAD Dudung Tegaskan Salam Komando dengan Jenderal Andika Tunjukkan TNI Solid

Nasional
Eks Petinggi Waskita Karya Adi Wibowo Dituntut 4,5 Tahun Penjara

Eks Petinggi Waskita Karya Adi Wibowo Dituntut 4,5 Tahun Penjara

Nasional
Wapres Ma'ruf Amin Temui PM Jepang, Bahas Kerja Sama Ekonomi dan Peningkatan Kapasitas SDM

Wapres Ma'ruf Amin Temui PM Jepang, Bahas Kerja Sama Ekonomi dan Peningkatan Kapasitas SDM

Nasional
Survei CSIS: 43,9 Persen Pemilih Muda Merasa Tak Bebas Kritik Pemerintah

Survei CSIS: 43,9 Persen Pemilih Muda Merasa Tak Bebas Kritik Pemerintah

Nasional
Survei CSIS: Elektabilitas PDI-P Tertinggi di Kalangan Pemilih Muda

Survei CSIS: Elektabilitas PDI-P Tertinggi di Kalangan Pemilih Muda

Nasional
Lukas Enembe Ributkan 'Utusan Istana', Jokowi Minta Hormati Hukum

Lukas Enembe Ributkan "Utusan Istana", Jokowi Minta Hormati Hukum

Nasional
Penyiksaan Warga Mappi oleh Aparat TNI: Dipukul Pakai Balok, Papan, dan Kabel hingga Tewas

Penyiksaan Warga Mappi oleh Aparat TNI: Dipukul Pakai Balok, Papan, dan Kabel hingga Tewas

Nasional
Undang IPW ke DPR, MKD: Klarifikasi sebagai Saksi Terkait 'Private Jet' Brigjen Hendra Kurniawan

Undang IPW ke DPR, MKD: Klarifikasi sebagai Saksi Terkait "Private Jet" Brigjen Hendra Kurniawan

Nasional
Pengacara Sebut Rumah Lukas Enembe Masih Dijaga Massa, Brimob Berdatangan ke Jayapura

Pengacara Sebut Rumah Lukas Enembe Masih Dijaga Massa, Brimob Berdatangan ke Jayapura

Nasional
Mengintip 3 Tempat Judi yang Disebut-sebut Jadi Langganan Lukas Enembe

Mengintip 3 Tempat Judi yang Disebut-sebut Jadi Langganan Lukas Enembe

Nasional
Rapat Tertutup dengan DPR, BIN Bahas Keamanan Siber untuk Pemilu 2024

Rapat Tertutup dengan DPR, BIN Bahas Keamanan Siber untuk Pemilu 2024

Nasional
Nasib Berkas Perkara Ferdy Sambo dkk di Kasus Brigadir J Akan Diumumkan Kejagung Kamis Besok

Nasib Berkas Perkara Ferdy Sambo dkk di Kasus Brigadir J Akan Diumumkan Kejagung Kamis Besok

Nasional
Pengacara Lukas Datangi KPK, Ajak Dokter KPK Periksa di Papua

Pengacara Lukas Datangi KPK, Ajak Dokter KPK Periksa di Papua

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.