Yasonna Diminta Dukung Sikap Jokowi soal Larangan Eks Koruptor Jadi Caleg

Kompas.com - 03/07/2018, 08:51 WIB
Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly sesuai menghadiri Rapat Paripurna ke 26 DPR Masa Sidang V Tahun Sidang 2017-2018 yang menyetujui pengesahan RUU Antiterorisme menjadi undang-undang di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (25/5/2018). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTO Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly sesuai menghadiri Rapat Paripurna ke 26 DPR Masa Sidang V Tahun Sidang 2017-2018 yang menyetujui pengesahan RUU Antiterorisme menjadi undang-undang di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (25/5/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti mengkritik sikap Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly yang bersikeras bahwa Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tak bisa diundangkan lantaran bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2017 tentang Pemilu dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Padahal, kata Ray, Presiden Joko Widodo sudah menghormati kewenangan KPU dalam menyusun kebijakan tersebut.

"Ya Menkumham ini kan juga dari dulu kan rada-rada jalan sendiri dia. Jadi ya, sejatinya dia mengikuti itu (sikap Presiden Jokowi). Artinya, enggak perlu dia buat pernyataan mendahului keinginan Presiden," ujar Ray kepada Kompas.com, Selasa (3/7/2018).

Ray mengingatkan Yasonna dan kementeriannya berada di bawah perintah Presiden Jokowi. Oleh karena itu, Yasonna dan Kemenkumham seharusnya ikut mewujudkan sikap dan harapan Presiden.


"Artinya kalau Presiden sudah mengatakan menghormati (KPU), ya sejatinya Yasonna Laoly harus menahan diri untuk tak berkomentar," ujar Ray Rangkuti.

"Kalau Presiden belum membuat pernyataan seperti itu ya boleh-boleh saja, begitu loh. Tapi karena kan Presiden sudah buat pernyataan, itu sikap Presiden," kata dia.

 

Baca juga: PKPU Larangan Koruptor Jadi Caleg, dari Sikap Jokowi hingga Ancaman Angket DPR

Ray menegaskan, salah satu persoalan bangsa ini adalah korupsi. Oleh karena itu, seluruh pihak harusnya tak menunjukkan sikap-sikap kontraproduktif dalam agenda pemberantasan korupsi.

"Jadi kalau kita ragu-ragu memberantas korupsi tentu ya, itu tidak membantu sama sekali," ujarnya.

Sebelumnya Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Hamonangan Laoly mengaku belum mengetahui detail terkait kebijakan KPU yang memberlakukan PKPU Nomor 20 tahun 2018 yang mengatur larangan mantan narapidana kasus korupsi menjadi calon legislator (caleg).

Yasona mengatakan akan segera mempelajari aturan terkait penyelenggaraan pemilu tersebut.

"Aku belum lihat, nanti aku lihat dulu, aku pelajari dulu," ujar Yasonna di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (2/7/2018).

Baca: KPU Berlakukan Larangan Mantan Koruptor "Nyaleg", Ini Kata Menkumham

Yasonna bersikeras bahwa PKPU tersebut tak bisa diundangkan lantaran bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2017 tentang Pemilu dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Halaman Berikutnya
Halaman:
Punya opini tentang artikel yang baru Kamu baca? Tulis pendapat Kamu di Bagian Komentar!


Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Close Ads X