Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Neni Nur Hayati
Direktur Eksekutif Democracy and Electoral Empowerment Partnership

Direktur Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia. Anggota Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Pilkada Serentak dan Demokrasi yang Beradab

Kompas.com - 02/07/2018, 16:34 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

Pasangan calon yang menang ataupun kalah haruslah memiliki kedewasaan dalam bersikap. Meski tetap pada kenyataannya hal itu akan sangat sulit direalisasikan. Bahkan seringkali kita menemukan pertikaian antarpendukung pasangan calon. Hal ini jelas bukan merupakan cerminan demokrasi beradab.

Sebagai insan yang demokratis, sudah selayaknya bagi pasangan calon yang menang untuk mensyukuri segala nikmat yang sudah didapatkan di Pilkada 2018. Ini adalah karunia Ilahi yang tak semua orang bisa dapatkan.

Ikhtiar maksimal yang dilakukan selama tahapan kampanye untuk meyakinkan kepada pemilih, ternyata membuahkan hasil. Kesempatan menjadi pemimpin daerah tentu tak boleh disia-siakan.

Kerahkan seluruh daya upaya untuk memajukan daerah dan menyejahterakan rakyat. Realisasikan visi misi yang sudah diusung secara bertahap untuk membuktikan kepada rakyat, bahwa yang menjadi kententuan pilihannya tidaklah salah.

Begitupun bagi pasangan calon yang belum diberikan kesempatan untuk menjadi pemimpin daerah. Tetaplah legowo dan mengambil hikmahnya. Ini merupakan keputusan terbaik yang diberikan Tuhan seraya melakukan intropkesi dan evaluasi. Apakah model design kampanye untuk meyakinkan pemilih mungkin belum bisa menarik perhatian publik atau karena memang visi misi yang diusung belum menjadi kebutuhan rakyat.

Yang jelas, ketika paslon belum beruntung untuk memenangkan kompetisi, maka janganlah berkecil hati. Masih ada kesempatan di periode berikutnya. Jika masih memiliki niat untuk mencalonkan, mulai dari saat ini hendaknya berbenah diri.

Lakukan hal-hal yang positif dan membantu pasangan calon terpilih dalam mewujudkan visi misinya. Jadilah pemberi solusi atas segala permasalahan yang dihadapi oleh rakyat. Dengan melakukan hal seperti itu, akhirnya sudah bisa meraih simpati rakyat.

Rakyat tetap mengawal

Potret demokrasi yang berlangsung saat ini, tentu akan sangat mewarnai proses jalannya tahapan pileg Pemilu 2019. Namun, bagaimanapun kondisinya rakyat tetap menjadi pengawal demokrasi yang beradab. Rakyatlah yang memiliki kekuasaan tertinggi dalam demokrasi. Keterpilihan kualitas pemimpin dalam suatu bangsa, akan sangat bergantung kepada rakyat sebagai pemilih.

Menjadi pemimpin daerah yang baik bukanlah hal yang mudah. Ada banyak tangtangan besar yang harus dihadapi. Dan tantangan terbesar itu ada pada jabatan itu sendiri. Ketika sudah terpilih menjadi pemimpin, tak jarang kita temukan pemimpin tersebut haus terhadap kekuasaan. Segala hal bisa saja dilakukan untuk mengeruk keuntungan demi kepentingan pribadi.

Kemungkinan tidak terealisasinya janji-janji pasangan calon kepala daerah terpilih bisa saja terjadi. Disinilah tugas rakyat untuk melakukan pengawasan melekat pada pasangan calon kepala daerah yang akan dilantik nanti.

Kawal seluruh program yang sudah diusung pada masa tahapan kampanye. Jangan beri celah kepala daerah yang terpilih untuk melakukan korupsi. Kritisi seluruh kebijakan dan kinerja yang dilakukan, terlebih jika itu bisa menyengsarakan rakyat.

Pembenahan penyelenggara pemilu

Kita tahu bahwa penyelenggara pemilu memiliki kontribusi besar dalam mewujudkan demokrasi yang beradab.

Kinerja penyelenggara pemilu untuk menjalankan seluruh tahapan dalam pelaksanaan pilkada memang tak ada yang sempurna.

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tunggu Langkah Prabowo, Golkar Tak Masalah PDI-P Merapat ke Koalisi Pemerintahan Selanjutnya

Tunggu Langkah Prabowo, Golkar Tak Masalah PDI-P Merapat ke Koalisi Pemerintahan Selanjutnya

Nasional
Yusril Kembali Klarifikasi Soal 'Mahkamah Kalkulator' yang Dikutip Mahfud MD

Yusril Kembali Klarifikasi Soal "Mahkamah Kalkulator" yang Dikutip Mahfud MD

Nasional
Setelah Lebaran, Ketua MA Proses Pengisian Wakil Ketua MA Non-Yudisial dan Sekretaris MA yang Kosong

Setelah Lebaran, Ketua MA Proses Pengisian Wakil Ketua MA Non-Yudisial dan Sekretaris MA yang Kosong

Nasional
Jokowi: Saya Tidak Mau Berkomentar yang Berkaitan dengan MK

Jokowi: Saya Tidak Mau Berkomentar yang Berkaitan dengan MK

Nasional
KPU dan Kubu Prabowo Kompak, Anggap Gugatan Anies dan Ganjar Langgar Aturan MK

KPU dan Kubu Prabowo Kompak, Anggap Gugatan Anies dan Ganjar Langgar Aturan MK

Nasional
Sekjen Golkar: Bayangkan kalau Kita Lagi Siapkan Pilkada, Malah Bicara Munas, Apa Enggak Pecah?

Sekjen Golkar: Bayangkan kalau Kita Lagi Siapkan Pilkada, Malah Bicara Munas, Apa Enggak Pecah?

Nasional
Singgung Pernyataan Puan soal Hak Angket Pemilu, Golkar: Yang Usulkan Ternyata Belum Berproses

Singgung Pernyataan Puan soal Hak Angket Pemilu, Golkar: Yang Usulkan Ternyata Belum Berproses

Nasional
UU DKJ Disahkan, Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Langsung Rakyat

UU DKJ Disahkan, Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Langsung Rakyat

Nasional
THN Ungkap Praktik Pembatalan Hasil Pemilu Terjadi di Berbagai Negara

THN Ungkap Praktik Pembatalan Hasil Pemilu Terjadi di Berbagai Negara

Nasional
Jelaskan Kenapa Hak Angket Pemilu Belum Berjalan, Fraksi PKB Singgung soal Peran PDI-P

Jelaskan Kenapa Hak Angket Pemilu Belum Berjalan, Fraksi PKB Singgung soal Peran PDI-P

Nasional
Kubu Prabowo Anggap Permintaan Diskualifikasi Gibran Tidak Relevan

Kubu Prabowo Anggap Permintaan Diskualifikasi Gibran Tidak Relevan

Nasional
Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Putus Gugatan Anies-Muhaimin Cacat Formil

Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Putus Gugatan Anies-Muhaimin Cacat Formil

Nasional
Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Nasional
Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Nasional
UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang 'DKI'

UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang "DKI"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com