Kapolri Telepon Ketua KPU-Bawaslu Minta Solusi Pilkada Paniai yang Tertunda

Kompas.com - 02/07/2018, 14:08 WIB
Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian mengimbau warga untuk tidak melakukan konvoi pada malam takbiran. RIMA WAHYUNINGRUMKapolri Jenderal Pol Tito Karnavian mengimbau warga untuk tidak melakukan konvoi pada malam takbiran.
Penulis Yoga Sukmana
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Kabupaten Paniai, Papua menjadi satu-satunya daerah yang belum menggelar pemungutan Pilkada 2018. Penyebabnya karena ada perbedaan pandangan antara KPU dan Panwaslu setempat soal jumlah pasangan calon.

"KPU kabupaten memutuskan itu cukup satu pasangan calon, yang lain digugurkan. Sementara di Panwaslu mengatakan dua calon termasuk petahana," ujar Kapolri di TMP Kalibata, Jakarta, Senin (2/7/2018).

"Ini deadlock sehingga diambil alih oleh KPU dan Bawaslu provinsi. Sudah diputuskan oleh provinsi, namun di kabupaten masih keberatan," sambung dia.

Kapolri mengaku sudah menelepon Ketua KPU dan Bawaslu pusat untuk mencari solusi atas permasalahan Pilkada di Kabupaten Paniai tersebut.

Baca juga: Kapolres Paniai Bantah Tidak Netral dalam Pilkada Intan Jaya

KPU dan Bawaslu diminta untuk berembuk dan berdialog serta mengambil keputusan demi terselenggaranya Pilkada di Kabupaten Paniai secepatnya.

Apapun keputusan yang diambil KPU-Bawaslu nanti, memutuskan Pilkada Kabupaten diikuti satu atau dua pasangan calon, Polri dan TNI akan mengamankan secara maksimal situasi di Paniai.

"Berapapun dibutuhkan (personel), kami akan kirim karena proses demokrasi sangat penting dan enggak boleh kalah dengan aksi-aksi kekerasan," ucap Kapolri.

Sebelumnya, Tito bersama Panglima TNI berkunjung ke Papua pada Sabtu (29/7/2018). Usai kunjungan, Tito mengatakan, Pilkada di Kabupaten Nduga sudah digelar pasca situasi kondusif.

Sebelumnya, Kabupaten Nduga dan Kabupaten Paniai menjadi dua daerah yang batal menggelar pemungutan suara pada 27 Juni 2018 lalu karena sejumlah faktor, diantaranya faktor keamanan.

Kompas TV Sejumlah insiden mewarnai proses penghitungan suara pilkada serentak 2018.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polisi Diminta Tak Diam soal Dugaan Pelat Polri Arteria, IPW: Ini Pelanggaran Hukum

Polisi Diminta Tak Diam soal Dugaan Pelat Polri Arteria, IPW: Ini Pelanggaran Hukum

Nasional
Aturan Terbaru Kemenkes: Pasien Covid-19 Omicron Bisa Isoman, Berikut Syaratnya

Aturan Terbaru Kemenkes: Pasien Covid-19 Omicron Bisa Isoman, Berikut Syaratnya

Nasional
Jadi Tersangka KPK, Hakim Itong Isnaini Punya Harta Rp 2,1 Miliar

Jadi Tersangka KPK, Hakim Itong Isnaini Punya Harta Rp 2,1 Miliar

Nasional
KPK Duga Hakim Itong Terima Suap dari Pihak Lain yang Beperkara di PN Surabaya

KPK Duga Hakim Itong Terima Suap dari Pihak Lain yang Beperkara di PN Surabaya

Nasional
Hakim PN Surabaya Itong Isnaiini Ditahan di Rutan KPK

Hakim PN Surabaya Itong Isnaiini Ditahan di Rutan KPK

Nasional
Warga Mengeluh Belum Dapat Bantuan hingga 3 Hari Kebanjiran, Ini Kata Sekcam Benda

Warga Mengeluh Belum Dapat Bantuan hingga 3 Hari Kebanjiran, Ini Kata Sekcam Benda

Nasional
Perang Lawan Covid-19 di Jabodetabek yang Capaian Vaksinasinya TInggi, Luhut Minta Percepat Booster

Perang Lawan Covid-19 di Jabodetabek yang Capaian Vaksinasinya TInggi, Luhut Minta Percepat Booster

Nasional
Saat Arteria Dahlan Sebut Pelat Mobil Mirip Polisi Hanya Tatakan, tapi Terdaftar di Sistem

Saat Arteria Dahlan Sebut Pelat Mobil Mirip Polisi Hanya Tatakan, tapi Terdaftar di Sistem

Nasional
Ditetapkan Jadi Tersangka KPK, Hakim Itong: Saya Tak Terima, Seperti Cerita Dongeng

Ditetapkan Jadi Tersangka KPK, Hakim Itong: Saya Tak Terima, Seperti Cerita Dongeng

Nasional
Luhut: Perang Sesungguhnya Akibat Kenaikan Covid-19 Terjadi di Jabodetabek

Luhut: Perang Sesungguhnya Akibat Kenaikan Covid-19 Terjadi di Jabodetabek

Nasional
Menagih Konsistensi Pemerintahan Jokowi soal Proyek Ibu Kota Baru Minim APBN...

Menagih Konsistensi Pemerintahan Jokowi soal Proyek Ibu Kota Baru Minim APBN...

Nasional
Hakim PN Surabaya Ngamuk Ditetapkan Jadi Tersangka, KPK: Silakan Mau Teriak

Hakim PN Surabaya Ngamuk Ditetapkan Jadi Tersangka, KPK: Silakan Mau Teriak

Nasional
Mengingat Lagi Janji Jokowi soal Biaya Pemindahan Ibu Kota Negara Tak Bebani APBN

Mengingat Lagi Janji Jokowi soal Biaya Pemindahan Ibu Kota Negara Tak Bebani APBN

Nasional
KPK: 'Upeti' Rp 1,3 M Disiapkan untuk Hakim PN Surabaya sampai Hakim Agung Bubarkan PT SGP

KPK: "Upeti" Rp 1,3 M Disiapkan untuk Hakim PN Surabaya sampai Hakim Agung Bubarkan PT SGP

Nasional
Jadi Tersangka Kasus Suap, Hakim Itong Isnaeni Diberhentikan Sementara

Jadi Tersangka Kasus Suap, Hakim Itong Isnaeni Diberhentikan Sementara

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.