Larangan Eks Koruptor Jadi Caleg Dinilai Dorong Kepercayaan terhadap Parpol

Kompas.com - 02/07/2018, 07:20 WIB
Direktur Eksekutif Perluden Titi Anggraini di sela-sela sebuah diskusi di Warung Daun, Jakarta, Sabtu (12/5/2018). KOMPAS.com/SAKINA RAKHMA DIAH SETIAWANDirektur Eksekutif Perluden Titi Anggraini di sela-sela sebuah diskusi di Warung Daun, Jakarta, Sabtu (12/5/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menilai diresmikannya Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tentang larangan mantan narapidana kasus korupsi ikut pemilihan legislatif DPR, DPRD provinsi, serta DPRD kabupaten/kota 2019 bisa memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap partai politik dan parlemen.

"Kalau ini dilakukan bisa memulihkan kepercayaan publik pada institusi parpol dan parlemen kita yang dalam beberapa survei menempati posisi rendah terkait rendahnya kepercayaan publik," kata Titi kepada Kompas.com, Minggu (1/7/2018) malam.

Titi yakin parpol pada dasarnya memiliki kader-kader terbaik dan berintegritas yang bisa diusung menjadi calon legislatif. Oleh karena itu, parpol harus memastikan parlemen dijalankan oleh kader-kader terbaiknya.

Sebab anggota legislatif memiliki kewenangan yang luar biasa dalam tata kelola pemerintahan di Indonesia.

"Karena penting dan besarnya kewenangan dan kekuasaan yang dimiliki anggota dewan, tentu posisi itu harus diisi dengan orang yang kapasitasnya baik dan rekam jejaknya baik dan integritasnya baik. Kami yakin parpol mampu merealisasikan itu," ujarnya.

Baca juga: KPU: Mantan Koruptor Resmi Dilarang Ikut Pileg 2019

Titi menegaskan, apa yang telah ditetapkan KPU juga telah menampung pernyataan parpol kepada publik yang berusaha meyakinkan bahwa mereka tidak akan mengusung calon-calon yang bermasalah untuk menjadi anggota DPR dan DPRD.

"Parpol adalah institusi kaderisasi dan rekrutmen politik yang berkomitmen menunjukkan tata kelola yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme dan juga pro pada pelayanan publik," kata Titi.

"Kami berharap parpol mengusung kader terbaiknya, parpol bisa meyakinkan masyarakat mereka berkepentibgan kepada orang banyak dan agenda pemberantasan korupsi," ujar dia.

Diresmikan KPU

Mantan narapidana kasus korupsi resmi dilarang ikut pemilihan legislatif DPR, DPRD provinsi, serta DPRD kabupaten/kota 2019.

Halaman:
Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ini Strategi yang Harus Dijalankan Indonesia untuk Jadi Pusat Produk Halal Dunia

Ini Strategi yang Harus Dijalankan Indonesia untuk Jadi Pusat Produk Halal Dunia

Nasional
Wapres: Indonesia Miliki Peluang Besar sebagai Produsen dan Pengekspor Produk Halal Terbesar di Dunia

Wapres: Indonesia Miliki Peluang Besar sebagai Produsen dan Pengekspor Produk Halal Terbesar di Dunia

Nasional
Jokowi Berterimakasih dan Beri Penghormatan kepada Para Dokter

Jokowi Berterimakasih dan Beri Penghormatan kepada Para Dokter

Nasional
Ma'ruf Amin: Indonesia Selama Ini Hanya Jadi Tukang Stempel Produk Halal Impor

Ma'ruf Amin: Indonesia Selama Ini Hanya Jadi Tukang Stempel Produk Halal Impor

Nasional
Ini Daftar 15 Jurnalis Pemenang Lomba Karya Jurnalistik 2020 BPJS Kesehatan

Ini Daftar 15 Jurnalis Pemenang Lomba Karya Jurnalistik 2020 BPJS Kesehatan

Nasional
Pimpinan Komisi III DPR Bantah KPK Jadi Lemah pada Setahun Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf

Pimpinan Komisi III DPR Bantah KPK Jadi Lemah pada Setahun Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf

Nasional
Jusuf Kalla Tiba di Arab Saudi, Tindak Lanjuti Pembangunan Museum Peradaban Islam

Jusuf Kalla Tiba di Arab Saudi, Tindak Lanjuti Pembangunan Museum Peradaban Islam

Nasional
Terungkap, Penyebab hingga Peran Tersangka dalam Kasus Kebakaran Kejagung Menurut Polisi

Terungkap, Penyebab hingga Peran Tersangka dalam Kasus Kebakaran Kejagung Menurut Polisi

Nasional
Naskah UU Cipta Kerja yang Kembali Berubah di Tangan Istana...

Naskah UU Cipta Kerja yang Kembali Berubah di Tangan Istana...

Nasional
Ibas Minta Pemerintah Lebih Perhatikan UMKM di Masa Pandemi

Ibas Minta Pemerintah Lebih Perhatikan UMKM di Masa Pandemi

Nasional
Dialog 70 Menit Jusuf Kalla dengan Paus di Vatikan, Bahas Apa?

Dialog 70 Menit Jusuf Kalla dengan Paus di Vatikan, Bahas Apa?

Nasional
Ditelepon Jokowi, Luhut Sebut Rencana Vaksin November Mungkin Molor

Ditelepon Jokowi, Luhut Sebut Rencana Vaksin November Mungkin Molor

Nasional
Begini Proses Terjadinya Kebakaran Kejagung Versi Ahli...

Begini Proses Terjadinya Kebakaran Kejagung Versi Ahli...

Nasional
Soroti Sektor Tambang Batu Bara di UU Cipta Kerja, Jatam Sebut Itu Bukan untuk Rakyat

Soroti Sektor Tambang Batu Bara di UU Cipta Kerja, Jatam Sebut Itu Bukan untuk Rakyat

Nasional
Jokowi: Industrialisasi Hutan Masih Jadi Sektor Ekonomi Paling Penting

Jokowi: Industrialisasi Hutan Masih Jadi Sektor Ekonomi Paling Penting

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X