Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Lebih Fleksibel, Partai Kecil dan Menengah Wajar Banyak Menang Pilkada 2018

Kompas.com - 30/06/2018, 14:00 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia Philips J. Vermonte berpendapat, sangat wajar apabila calon kepala daerah yang diusung partai politik kecil dan menengah lebih banyak menang dalam Pilkada serentak 2018.

Menurut dia, partai politik kecil dan menengah lebih fleksibel dalam mendukung pasangan calon kepala daerah.

Bahkan, mereka tidak mesti mengusung kader sendiri, melainkan memilih mengusung kader yang lebih kuat elektabilitasnya.

Baca juga: Surya Paloh Klaim Nasdem Menang 11 Pilkada Provinsi

Sementara itu, partai politik besar biasanya memiliki kepercayaan diri untuk mengusung kadernya sendiri di dalam Pilkada.

Padahal, kader tersebut belum tentu mempunyai elektabilitas yang tinggi pula.

"Partai menengah dan kecil kemarin memang kelihatannya berhasil di Pilkada 2018. Tapi itu wajar. Karena dia partai kecil, menengah, memang harus berkoalisi dengan banyak partai agar dia bisa survive mencalonkan kandidat. Sementara enggak demikian bagi partai besar, ya," ujar Philips dalam acara diskusi di bilangan Menteng, Jakarta, Sabtu (30/6/2018).

Apalagi, dalam konteks saat ini, PDI Perjuangan dan Partai Gerindra yang merupakan dua partai politik besar cenderung berseberangan. Ini tentu membuat dua kutub koalisi dalam Pilkada di suatu daerah.

"Mungkin Gerindra lebih memilih, kalau bisa, enggak usah sama PDI-P. Demikian pula sebaliknya, PDI-P memilih enggak sama Gerindra. Karena itu, lebih kelihatan partai kecil dan menangah itu menang lebih banyak menang. Ya karena ikut dua itu saja," lanjut Philips.

Baca juga: Sindir Partai Lain, PDI-P Klaim Kadernya Paling Banyak Menangi Pilgub

Menurut pria yang juga menjabat Direktur Eksekutif CSIS ini, dalam sistem demokrasi multi-partai sangat wajar apabila ada anggota koalisi yang mengklaim memenangkan pasangan calon yang diusung bersama-sama.

"Kelemahan dari sistem multipartai ya begitu. Kalau calonnya berhasil, anggota koalisi akan ikut mengklaim. Kalau gagal, mereka bilang, oh itu bukan saya. Itu salah partai utama dalam koalisi itu," ujar Philips.

Baca juga: Pilkada 2018, PDI-P Klaim Menang di 97 Daerah

Meskipun rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum final, sejumlah lembaga survei sudah memberikan gambaran pasangan calon kepala daerah mana yang menang dalam Pilkada Serentak 2018.

Gambaran ini diketahui berdasarkan hasil hitung cepat atau quick count.

Berdasarkan perhitungan itu, terlihat sejumlah partai yang terbilang sukses menjadi partai pengusung dalam Pilkada Serentak 2018.

Partai Nasdem bisa dikatakan meraih banyak kemenangan dalam pilkada tingkat provinsi. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengklaim memenangi pilkada di 11 provinsi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Alasan Hasto soal Jokowi Datang ke Anak Ranting PDI-P Dulu sebelum Bertemu Megawati

Alasan Hasto soal Jokowi Datang ke Anak Ranting PDI-P Dulu sebelum Bertemu Megawati

Nasional
Pendukung Prabowo-Gibran Bakal Gelar Aksi di Depan MK, Hasto: Percayakan Hakim, Jangan Ditekan-tekan

Pendukung Prabowo-Gibran Bakal Gelar Aksi di Depan MK, Hasto: Percayakan Hakim, Jangan Ditekan-tekan

Nasional
Pemerintah Akan Bentuk Satgas untuk Atasi Pornografi Anak 'Online'

Pemerintah Akan Bentuk Satgas untuk Atasi Pornografi Anak "Online"

Nasional
Ketum Projo Nilai 'Amicus Curiae' Tak Akan Pengaruhi Putusan Sengketa Pilpres di MK

Ketum Projo Nilai "Amicus Curiae" Tak Akan Pengaruhi Putusan Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Pakar Hukum Tata Negara Sebut Amicus Curiae Bukan Alat Bukti, tapi Bisa jadi Pertimbangan Hakim

Pakar Hukum Tata Negara Sebut Amicus Curiae Bukan Alat Bukti, tapi Bisa jadi Pertimbangan Hakim

Nasional
Operasi Penyelundupan Sabu Malaysia-Aceh, Tersangka Terima Upah Rp 10 Juta per Kilogram

Operasi Penyelundupan Sabu Malaysia-Aceh, Tersangka Terima Upah Rp 10 Juta per Kilogram

Nasional
Ramai Unjuk Rasa jelang Putusan MK, Menko Polhukam: Hak Demokrasi

Ramai Unjuk Rasa jelang Putusan MK, Menko Polhukam: Hak Demokrasi

Nasional
Dampingi Jokowi Temui Tony Blair, Menpan-RB: Transformasi Digital RI Diapresiasi Global

Dampingi Jokowi Temui Tony Blair, Menpan-RB: Transformasi Digital RI Diapresiasi Global

Nasional
Sekjen Gerindra Ungkap Syarat Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Sekjen Gerindra Ungkap Syarat Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Pelaku Penyelundupan Sabu Malaysia-Aceh Sudah Beraksi Lebih dari Satu Kali

Pelaku Penyelundupan Sabu Malaysia-Aceh Sudah Beraksi Lebih dari Satu Kali

Nasional
Menkominfo Ungkap Perputaran Uang Judi 'Online' di Indonesia Capai Rp 327 Triliun

Menkominfo Ungkap Perputaran Uang Judi "Online" di Indonesia Capai Rp 327 Triliun

Nasional
Bareskrim Usut Dugaan Kekerasan oleh Pengemudi Fortuner yang Mengaku Adik Jenderal

Bareskrim Usut Dugaan Kekerasan oleh Pengemudi Fortuner yang Mengaku Adik Jenderal

Nasional
Pengacara Korban Kaji Opsi Laporkan Ketua KPU ke Polisi Imbas Diduga Goda Anggota PPLN

Pengacara Korban Kaji Opsi Laporkan Ketua KPU ke Polisi Imbas Diduga Goda Anggota PPLN

Nasional
Sindir Kubu Prabowo, Pakar: Amicus Curiae Bukan Kuat-Kuatan Massa

Sindir Kubu Prabowo, Pakar: Amicus Curiae Bukan Kuat-Kuatan Massa

Nasional
OJK Sudah Perintahkan Bank Blokir 5.000 Rekening Terkait Judi 'Online'

OJK Sudah Perintahkan Bank Blokir 5.000 Rekening Terkait Judi "Online"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com