Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Lebih Fleksibel, Partai Kecil dan Menengah Wajar Banyak Menang Pilkada 2018

Kompas.com - 30/06/2018, 14:00 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia Philips J. Vermonte berpendapat, sangat wajar apabila calon kepala daerah yang diusung partai politik kecil dan menengah lebih banyak menang dalam Pilkada serentak 2018.

Menurut dia, partai politik kecil dan menengah lebih fleksibel dalam mendukung pasangan calon kepala daerah.

Bahkan, mereka tidak mesti mengusung kader sendiri, melainkan memilih mengusung kader yang lebih kuat elektabilitasnya.

Baca juga: Surya Paloh Klaim Nasdem Menang 11 Pilkada Provinsi

Sementara itu, partai politik besar biasanya memiliki kepercayaan diri untuk mengusung kadernya sendiri di dalam Pilkada.

Padahal, kader tersebut belum tentu mempunyai elektabilitas yang tinggi pula.

"Partai menengah dan kecil kemarin memang kelihatannya berhasil di Pilkada 2018. Tapi itu wajar. Karena dia partai kecil, menengah, memang harus berkoalisi dengan banyak partai agar dia bisa survive mencalonkan kandidat. Sementara enggak demikian bagi partai besar, ya," ujar Philips dalam acara diskusi di bilangan Menteng, Jakarta, Sabtu (30/6/2018).

Apalagi, dalam konteks saat ini, PDI Perjuangan dan Partai Gerindra yang merupakan dua partai politik besar cenderung berseberangan. Ini tentu membuat dua kutub koalisi dalam Pilkada di suatu daerah.

"Mungkin Gerindra lebih memilih, kalau bisa, enggak usah sama PDI-P. Demikian pula sebaliknya, PDI-P memilih enggak sama Gerindra. Karena itu, lebih kelihatan partai kecil dan menangah itu menang lebih banyak menang. Ya karena ikut dua itu saja," lanjut Philips.

Baca juga: Sindir Partai Lain, PDI-P Klaim Kadernya Paling Banyak Menangi Pilgub

Menurut pria yang juga menjabat Direktur Eksekutif CSIS ini, dalam sistem demokrasi multi-partai sangat wajar apabila ada anggota koalisi yang mengklaim memenangkan pasangan calon yang diusung bersama-sama.

"Kelemahan dari sistem multipartai ya begitu. Kalau calonnya berhasil, anggota koalisi akan ikut mengklaim. Kalau gagal, mereka bilang, oh itu bukan saya. Itu salah partai utama dalam koalisi itu," ujar Philips.

Baca juga: Pilkada 2018, PDI-P Klaim Menang di 97 Daerah

Meskipun rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum final, sejumlah lembaga survei sudah memberikan gambaran pasangan calon kepala daerah mana yang menang dalam Pilkada Serentak 2018.

Gambaran ini diketahui berdasarkan hasil hitung cepat atau quick count.

Berdasarkan perhitungan itu, terlihat sejumlah partai yang terbilang sukses menjadi partai pengusung dalam Pilkada Serentak 2018.

Partai Nasdem bisa dikatakan meraih banyak kemenangan dalam pilkada tingkat provinsi. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengklaim memenangi pilkada di 11 provinsi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Serahkan Kesimpulan ke MK, Kubu Ganjar-Mahfud Tegaskan Tetap pada Petitum Awal

Serahkan Kesimpulan ke MK, Kubu Ganjar-Mahfud Tegaskan Tetap pada Petitum Awal

Nasional
Tim Ganjar-Mahfud Serahkan Kesimpulan ke MK, Sebut 5 Pelanggaran yang Haruskan Pilpres Diulang

Tim Ganjar-Mahfud Serahkan Kesimpulan ke MK, Sebut 5 Pelanggaran yang Haruskan Pilpres Diulang

Nasional
3 Cara Isi Saldo JakCard

3 Cara Isi Saldo JakCard

Nasional
Waspadai Dampak Perang Israel-Iran, Said Minta Pemerintah Lakukan 5 Langkah Strategis Ini

Waspadai Dampak Perang Israel-Iran, Said Minta Pemerintah Lakukan 5 Langkah Strategis Ini

Nasional
Mahasiswa Hukum Empat Kampus Serahkan 'Amici Curiae', Minta MK Batalkan Hasil Pemilu

Mahasiswa Hukum Empat Kampus Serahkan "Amici Curiae", Minta MK Batalkan Hasil Pemilu

Nasional
MA Tolak Kasasi Bambang Kayun

MA Tolak Kasasi Bambang Kayun

Nasional
Polri: Puncak Arus Balik Sudah Terlewati, 30 Persen Pemudik Belum Kembali ke Jakarta

Polri: Puncak Arus Balik Sudah Terlewati, 30 Persen Pemudik Belum Kembali ke Jakarta

Nasional
Serahkan Kesimpulan ke MK, Bawaslu Jawab Dalil soal Pendaftaran Gibran dan Politisasi Bansos

Serahkan Kesimpulan ke MK, Bawaslu Jawab Dalil soal Pendaftaran Gibran dan Politisasi Bansos

Nasional
Jadi Tersangka KPK, Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Punya Harta Rp 4,7 M

Jadi Tersangka KPK, Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Punya Harta Rp 4,7 M

Nasional
KPK Cegah Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor ke Luar Negeri

KPK Cegah Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor ke Luar Negeri

Nasional
KPK Perpanjang Masa Penahanan Dua Eks Anak Buah Gus Muhdlor

KPK Perpanjang Masa Penahanan Dua Eks Anak Buah Gus Muhdlor

Nasional
Gelar Peninjauan di Pelabuhan Panjang dan Bakauheni, Jasa Raharja Pastikan Kelancaran Arus Balik di Wilayah Lampung

Gelar Peninjauan di Pelabuhan Panjang dan Bakauheni, Jasa Raharja Pastikan Kelancaran Arus Balik di Wilayah Lampung

Nasional
Urgensi Politik Gagasan pada Pilkada 2024

Urgensi Politik Gagasan pada Pilkada 2024

Nasional
Bersama Menko PMK dan Menhub, Dirut Jasa Raharja Lepas Arus Balik “One Way” Tol Kalikangkung

Bersama Menko PMK dan Menhub, Dirut Jasa Raharja Lepas Arus Balik “One Way” Tol Kalikangkung

Nasional
Semua Korban Kecelakaan di Km 58 Tol Japek Teridentifikasi, Jasa Raharja  Serahkan Santunan kepada Ahli Waris

Semua Korban Kecelakaan di Km 58 Tol Japek Teridentifikasi, Jasa Raharja Serahkan Santunan kepada Ahli Waris

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com