Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Lebih Fleksibel, Partai Kecil dan Menengah Wajar Banyak Menang Pilkada 2018

Kompas.com - 30/06/2018, 14:00 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia Philips J. Vermonte berpendapat, sangat wajar apabila calon kepala daerah yang diusung partai politik kecil dan menengah lebih banyak menang dalam Pilkada serentak 2018.

Menurut dia, partai politik kecil dan menengah lebih fleksibel dalam mendukung pasangan calon kepala daerah.

Bahkan, mereka tidak mesti mengusung kader sendiri, melainkan memilih mengusung kader yang lebih kuat elektabilitasnya.

Baca juga: Surya Paloh Klaim Nasdem Menang 11 Pilkada Provinsi

Sementara itu, partai politik besar biasanya memiliki kepercayaan diri untuk mengusung kadernya sendiri di dalam Pilkada.

Padahal, kader tersebut belum tentu mempunyai elektabilitas yang tinggi pula.

"Partai menengah dan kecil kemarin memang kelihatannya berhasil di Pilkada 2018. Tapi itu wajar. Karena dia partai kecil, menengah, memang harus berkoalisi dengan banyak partai agar dia bisa survive mencalonkan kandidat. Sementara enggak demikian bagi partai besar, ya," ujar Philips dalam acara diskusi di bilangan Menteng, Jakarta, Sabtu (30/6/2018).

Apalagi, dalam konteks saat ini, PDI Perjuangan dan Partai Gerindra yang merupakan dua partai politik besar cenderung berseberangan. Ini tentu membuat dua kutub koalisi dalam Pilkada di suatu daerah.

"Mungkin Gerindra lebih memilih, kalau bisa, enggak usah sama PDI-P. Demikian pula sebaliknya, PDI-P memilih enggak sama Gerindra. Karena itu, lebih kelihatan partai kecil dan menangah itu menang lebih banyak menang. Ya karena ikut dua itu saja," lanjut Philips.

Baca juga: Sindir Partai Lain, PDI-P Klaim Kadernya Paling Banyak Menangi Pilgub

Menurut pria yang juga menjabat Direktur Eksekutif CSIS ini, dalam sistem demokrasi multi-partai sangat wajar apabila ada anggota koalisi yang mengklaim memenangkan pasangan calon yang diusung bersama-sama.

"Kelemahan dari sistem multipartai ya begitu. Kalau calonnya berhasil, anggota koalisi akan ikut mengklaim. Kalau gagal, mereka bilang, oh itu bukan saya. Itu salah partai utama dalam koalisi itu," ujar Philips.

Baca juga: Pilkada 2018, PDI-P Klaim Menang di 97 Daerah

Meskipun rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum final, sejumlah lembaga survei sudah memberikan gambaran pasangan calon kepala daerah mana yang menang dalam Pilkada Serentak 2018.

Gambaran ini diketahui berdasarkan hasil hitung cepat atau quick count.

Berdasarkan perhitungan itu, terlihat sejumlah partai yang terbilang sukses menjadi partai pengusung dalam Pilkada Serentak 2018.

Partai Nasdem bisa dikatakan meraih banyak kemenangan dalam pilkada tingkat provinsi. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengklaim memenangi pilkada di 11 provinsi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Yusril Sebut Kekalahan Prabowo di Aceh Mentahkan Dugaan Cawe-cawe PJ Kepala Daerah

Yusril Sebut Kekalahan Prabowo di Aceh Mentahkan Dugaan Cawe-cawe PJ Kepala Daerah

Nasional
Kejagung Kembali Sita Mobil Milik Harvey Moeis, Kini Lexus dan Vellfire

Kejagung Kembali Sita Mobil Milik Harvey Moeis, Kini Lexus dan Vellfire

Nasional
Yusril Harap 'Amicus Curiae' Megawati Tak Dianggap Tekanan Politik ke MK

Yusril Harap "Amicus Curiae" Megawati Tak Dianggap Tekanan Politik ke MK

Nasional
Soal Peluang Rekonsiliasi, PDI-P: Kami Belum Bisa Menerima Perlakuan Pak Jokowi dan Keluarga

Soal Peluang Rekonsiliasi, PDI-P: Kami Belum Bisa Menerima Perlakuan Pak Jokowi dan Keluarga

Nasional
IKN Teken Kerja Sama Pembangunan Kota dengan Kota Brasilia

IKN Teken Kerja Sama Pembangunan Kota dengan Kota Brasilia

Nasional
Yusril Sebut 'Amicus Curiae' Megawati Harusnya Tak Pengaruhi Putusan Hakim

Yusril Sebut "Amicus Curiae" Megawati Harusnya Tak Pengaruhi Putusan Hakim

Nasional
ICW Dorong Polda Metro Dalami Indikasi Firli Bahuri Minta Rp 50 M Ke SYL

ICW Dorong Polda Metro Dalami Indikasi Firli Bahuri Minta Rp 50 M Ke SYL

Nasional
Sertijab 4 Jabatan Strategis TNI: Marsda Khairil Lubis Resmi Jabat Pangkogabwilhan II

Sertijab 4 Jabatan Strategis TNI: Marsda Khairil Lubis Resmi Jabat Pangkogabwilhan II

Nasional
Hasto Beri Syarat Pertemuan Jokowi-Megawati, Relawan Joman: Sinisme Politik

Hasto Beri Syarat Pertemuan Jokowi-Megawati, Relawan Joman: Sinisme Politik

Nasional
Menerka Nasib 'Amicus Curiae' di Tangan Hakim MK

Menerka Nasib "Amicus Curiae" di Tangan Hakim MK

Nasional
Sudirman Said Akui Partai Koalisi Perubahan Tak Solid Lagi

Sudirman Said Akui Partai Koalisi Perubahan Tak Solid Lagi

Nasional
Puncak Perayaan HUT Ke-78 TNI AU Akan Digelar di Yogyakarta

Puncak Perayaan HUT Ke-78 TNI AU Akan Digelar di Yogyakarta

Nasional
Jelang Putusan Sengketa Pilpres, Sudirman Said Berharap MK Penuhi Rasa Keadilan

Jelang Putusan Sengketa Pilpres, Sudirman Said Berharap MK Penuhi Rasa Keadilan

Nasional
Sejauh Mana 'Amicus Curiae' Berpengaruh pada Putusan? Ini Kata MK

Sejauh Mana "Amicus Curiae" Berpengaruh pada Putusan? Ini Kata MK

Nasional
Alasan Prabowo Larang Pendukungnya Aksi Damai di Depan MK

Alasan Prabowo Larang Pendukungnya Aksi Damai di Depan MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com