DPP Perempuan Bangsa: Pilkada 2018, Era Baru Kepemimpinan Perempuan

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal DPP Perempuan Bangsa, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Luluk Nur Hamidah menilai bahwa penyelenggaraan Pilkada 2018 menjadi era baru bagi kepemimpinan perempuan.

Menurut Luluk, kemenangan beberapa kandidat perempuan dalam Pilkada 2018 merupakan penanda demokrasi di Indonesia telah mencapai tahap pematangan yang siginifikan dibanding tahun-tahun sebelumnya.

Masyarakat, kata Luluk, semakin memiliki kebebasan dalam menentukan figur yang dianggap sesuai untuk memimpin daerahnya, termasuk keberanian untuk mendukung calon perempuan.

Baca juga: Komnas Perempuan Soroti Impunitas sebagai Penyebab Konflik Baru

"Terpilihnya perempuan Nahdliyin seperti Khofifah Indar Parawansa sebagai Gubernur Jatim, Chusnunia Chalim sebagai Wakil Gubernur di Lampung, Ana Muawanah sebagai Bupati Bojonegoro, melengkapi perempuan-perempuan lain yang sama-sama terpilih sebagai kepala daerah pada Pilkada 2018," ujar Luluk melalui keterangan tertulisnya, Jumat (29/6/2018).

"Dan ini sungguh membanggakan. Indonesia patut berbangga bahwa partisipasi perempuan dalam politik di tanah air meningkat secara signifikan dan bahkan memimpin di kawasan," ucapnya.

Calon Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa merupakan mantan Ketua Umum PB KOPRI PMII dan ketua umum Muslimat NU.

Chusnunia, calon Wakil Gubernur Lampung, merupakan kader Fatayat dan mantan sekjen Perempuan Bangsa PKB.

Sementara calon Bupati Bojonegoro Ana Muawanah merupakan pengurus Muslimat NU dan mantan ketua umum Perempuan Bangsa PKB.

"Mereka adalah figur perempuan yang memiliki tekat kuat untuk menjadikan pembangunan sebagai ruang partisipasi, yang memungkinkan kelompok-kelompok yang selama ini ditinggalkan bisa menjadi bagian yang turut menentukan pembangunan di daerah," kata Wakil Ketua PP LKK PBNU itu.

Baca juga: Komnas Perempuan Dorong Pemerintah dan DPR Segera Terbitkan UU PKS

Selain itu, Luluk berpendapat, kemunculan para perempuan sebagai pemimpin politik ataupun kepala daerah menunjukkan bahwa Islam dan demokrasi bersifat kompatibel.

Islam di Indonesia, kata dia, memiliki wajah yang patut menjadi referensi, bukan hanya bagi negara-negara Islam tapi juga negara sekuler sekalipun.