Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Golkar Usulkan Koalisi Pengusung Jokowi Segera Dipastikan

Kompas.com - 28/06/2018, 20:42 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengusulkan agar koalisi pendukung Presiden Joko Widodo segera dipermanenkan.

Menurut dia, itu penting dilakukan untuk memantapkan koalisi pengusung Jokowi ke depannya saat pilpres dan setelah pilpres.

"Kalau kita lihat dalam pembangunan koalisi parpol ke depan, demokrasi di Indonesia ini tidak memungkinkan satu partai menguasai 51 persen, jadi koalisi permanen diperlukan. Nah kami punya pemikiran bahwa koalisi permanen ini sebaiknya dibuat di awal untuk mengawali," kata Airlangga usai bertemu Ketua Umum PPP di Kator DPP PPP, Menteng, Jakarta, Kamis (28/6/2018).

Baca juga: Usai Pilkada, PPP dan Golkar Rapatkan Barisan Dukung Jokowi di Pilpres 2019

Namun demikian, Airlangga menyatakan hal itu bukan berarti koalisi pengusung Jokowi menutup pintu bagi partai lain untuk bergabung.

Ia mengatakan wacana untuk memperbesar koalisi pendukung Jokowi dari segi jumlah terus dibicarakan hingga sekarang.

Sementara, terkait penentuan cawapres sebagai bagian dari pembicaraan koalisi, Airlangga menyatakan hal itu sebaiknya diserahkan kepada Jokowi.

"Oleh karena itu menghadapi mekanisme ke depan tentu salah satunya terkait dengan pimpinan nasional. Nah kami sudah sepakat bahwa (pengusung) Pak Presiden solid," tutur Airlangga.

"Mengenai pendamping beliau nanti melalui mekanisme tertentu sejauh mekanisme itu diketahui oleh ketum partai. Nah itu mekanisme kami serahkan ke Bapak Presiden," lanjut dia.

Sebelumnya, Koordinator Bidang Pemenangan Pemilu DPP Partai Golkar, Nusron Wahid menyatakan, partainya tetap konsisten mendukung Presiden Joko Widodo pada Pilpres 2019 jika berkaca pada hasil sementara Pilkada Serentak 2018.

Baca juga: Melihat Hasil Pilkada, Golkar Masih Konsisten Dukung Jokowi

Ia menilai, meskipun perolehan suara kandidat yang diusung oposisi di Jawa Barat dan Jawa Tengah cukup tinggi, tak serta-merta membuat Partai Golkar khawatir dengan elektabilitas Jokowi pada Pilpres 2019.

"Kan sudah jadi keputusan bahwa kami dukung Jokowi," kata Nusron di Kantor Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Golkar DKI Jakarta, Rabu (27/6/2018).

Namun, ada beberapa hal yang harus dipenuhi Jokowi. Salah satunya yakni memilih cawapres pendamping yang merepresentasikan kelompok Muslim.

Kompas TV Simak dialognya dalam Kompas Petang berikut ini
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

Nasional
Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Nasional
Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Nasional
Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Nasional
Soal Tawaran Masuk Parpol, Sudirman Said: Belum Ada karena Saya Bukan Anak Presiden

Soal Tawaran Masuk Parpol, Sudirman Said: Belum Ada karena Saya Bukan Anak Presiden

Nasional
Sudirman Said Beberkan Alasan Tokoh Pengusung Anies Tak Ajukan 'Amicus Curiae' seperti Megawati

Sudirman Said Beberkan Alasan Tokoh Pengusung Anies Tak Ajukan "Amicus Curiae" seperti Megawati

Nasional
Soal Peluang Anies Maju Pilkada DKI, Sudirman Said: Prabowo Kalah 'Nyapres' Tidak Jadi Gubernur Jabar

Soal Peluang Anies Maju Pilkada DKI, Sudirman Said: Prabowo Kalah "Nyapres" Tidak Jadi Gubernur Jabar

Nasional
Beda Sikap PSI: Dulu Tolak Proporsional Tertutup, Kini Harap Berlaku di Pemilu 2029

Beda Sikap PSI: Dulu Tolak Proporsional Tertutup, Kini Harap Berlaku di Pemilu 2029

Nasional
Banjir “Amicus Curiae”, Akankah Lahir “Pahlawan” Pengadilan?

Banjir “Amicus Curiae”, Akankah Lahir “Pahlawan” Pengadilan?

Nasional
Tanggal 22 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 22 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
TNI Tembak 2 Anggota OPM yang Serang Pos Prajurit di Paro Nduga, tapi Berhasil Melarikan Diri

TNI Tembak 2 Anggota OPM yang Serang Pos Prajurit di Paro Nduga, tapi Berhasil Melarikan Diri

Nasional
Sebut Jaksa TI Tak Punya Mercy, KPK: Foto di Rumah Tetangga

Sebut Jaksa TI Tak Punya Mercy, KPK: Foto di Rumah Tetangga

Nasional
Kasus Korupsi Timah, Kejagung Dalami Kepemilikan Jet Pribadi Harvey Moeis

Kasus Korupsi Timah, Kejagung Dalami Kepemilikan Jet Pribadi Harvey Moeis

Nasional
Prabowo Minta Pendukung Tak Gelar Aksi saat MK Bacakan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Prabowo Minta Pendukung Tak Gelar Aksi saat MK Bacakan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com