JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengusulkan agar koalisi pendukung Presiden Joko Widodo segera dipermanenkan.
Menurut dia, itu penting dilakukan untuk memantapkan koalisi pengusung Jokowi ke depannya saat pilpres dan setelah pilpres.
"Kalau kita lihat dalam pembangunan koalisi parpol ke depan, demokrasi di Indonesia ini tidak memungkinkan satu partai menguasai 51 persen, jadi koalisi permanen diperlukan. Nah kami punya pemikiran bahwa koalisi permanen ini sebaiknya dibuat di awal untuk mengawali," kata Airlangga usai bertemu Ketua Umum PPP di Kator DPP PPP, Menteng, Jakarta, Kamis (28/6/2018).
Baca juga: Usai Pilkada, PPP dan Golkar Rapatkan Barisan Dukung Jokowi di Pilpres 2019
Namun demikian, Airlangga menyatakan hal itu bukan berarti koalisi pengusung Jokowi menutup pintu bagi partai lain untuk bergabung.
Ia mengatakan wacana untuk memperbesar koalisi pendukung Jokowi dari segi jumlah terus dibicarakan hingga sekarang.
Sementara, terkait penentuan cawapres sebagai bagian dari pembicaraan koalisi, Airlangga menyatakan hal itu sebaiknya diserahkan kepada Jokowi.
"Oleh karena itu menghadapi mekanisme ke depan tentu salah satunya terkait dengan pimpinan nasional. Nah kami sudah sepakat bahwa (pengusung) Pak Presiden solid," tutur Airlangga.
"Mengenai pendamping beliau nanti melalui mekanisme tertentu sejauh mekanisme itu diketahui oleh ketum partai. Nah itu mekanisme kami serahkan ke Bapak Presiden," lanjut dia.
Sebelumnya, Koordinator Bidang Pemenangan Pemilu DPP Partai Golkar, Nusron Wahid menyatakan, partainya tetap konsisten mendukung Presiden Joko Widodo pada Pilpres 2019 jika berkaca pada hasil sementara Pilkada Serentak 2018.
Baca juga: Melihat Hasil Pilkada, Golkar Masih Konsisten Dukung Jokowi
Ia menilai, meskipun perolehan suara kandidat yang diusung oposisi di Jawa Barat dan Jawa Tengah cukup tinggi, tak serta-merta membuat Partai Golkar khawatir dengan elektabilitas Jokowi pada Pilpres 2019.
"Kan sudah jadi keputusan bahwa kami dukung Jokowi," kata Nusron di Kantor Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Golkar DKI Jakarta, Rabu (27/6/2018).
Namun, ada beberapa hal yang harus dipenuhi Jokowi. Salah satunya yakni memilih cawapres pendamping yang merepresentasikan kelompok Muslim.