Divonis Tujuh Tahun, Fredrich Yunadi Anggap Hari Kematian Advokat

Kompas.com - 28/06/2018, 19:06 WIB
Terdakwa kasus perintangan penyidikan kasus korupsi KTP elektronik Fredrich Yunadi menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Jumat (18/5). Sidang tersebut beragendakan mendengarkan keterangan saksi ahli yang dihadirkan terdakwa. ANTARA FOTO/SIGID KURNIAWAN Terdakwa kasus perintangan penyidikan kasus korupsi KTP elektronik Fredrich Yunadi menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Jumat (18/5). Sidang tersebut beragendakan mendengarkan keterangan saksi ahli yang dihadirkan terdakwa.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengacara Fredrich Yunadi merasa keberatan dengan vonis tujuh tahun penjara yang diberikan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis (28/6/2018).

Fredrich Yunadi merasa momen ini merupakan hari kematian advokat.

"Saya harus memberitahukan hari ini, saya akan bicarakan dengan teman-teman di Peradi, ini hari abu-abu atau kematian advokat," kata Fredrich usai menjalani sidang putusan.

"Peran advokat sudah hancur. Karena kita sudah diinjak habis penegak hukum. Jadi ini advokat seperti G30S, ini. Jadi 28 Juni adalah hari kematian advokat," ujarnya.

Fredrich merasa heran ketika majelis hakim memutuskan pertimbangan tidak mendukung program pemberantasan korupsi. Sebab, sebagai seorang advokat, ia harus membela siapa pun termasuk koruptor. Ia juga merasa tak melakukan korupsi

Baca juga: Gara-gara Bakpao, Fredrich Sebut Jaksa KPK Orang Udik

Mendengar pertimbangan itu, ia meminta rekan-rekan advokatnya untuk tidak menerima klien dari para koruptor.

"Jadi siapa pun yang membela kliennya itu akan dijerat dengan Pasal 21. Apalagi hakim menggunakan pertimbangan jaksa yang menganggap tidak mendukung pemberantasan koruosi. Apakah seorang koruptor tidak boleh dibela?" kata Fredrich.

Fredrich juga menuding majelis hakim tak memiliki pertimbangan mandiri. Ia menilai majelis hakim diperintah oleh jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi.

"Padahal sidang ini punya pengadilan, kelihatannya majelis hakim diperintah KPK. Saya akui, tiada instansi di Republik Indonesia ni yang lebih hebat dari KPK. Putusan ini sudah saya prediksi," kata dia.

Fredrich juga menegaskan akan berbicara dengan seluruh rekan-rekan advokat untuk menetapkan aturan bahwa mantan jaksa dan hakim harus ditolak menjadi advokat.

"Karena mindset-nya berbeda, kita membela mereka yang membutuhkan bantuan hukum, meskipun mereka penjahat. Meskipun dia teroris, tetap dia harus dibela," ujar dia.

Baca juga: Divonis 7 Tahun Penjara, Fredrich Yunadi Banding

Terdakwa Fredrich Yunadi divonis tujuh tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis (28/6/2018).

Fredrich juga diwajibkan membayar denda Rp 500 juta subsider 5 bulan kurungan.


Page:

Terkini Lainnya

Kasus Romahurmuziy, KPK Panggil Dua Pejabat Kemenag

Kasus Romahurmuziy, KPK Panggil Dua Pejabat Kemenag

Nasional
Ratna Sarumpaet: Apa Hubungannya Rocky Gerung dengan Keonaran?

Ratna Sarumpaet: Apa Hubungannya Rocky Gerung dengan Keonaran?

Megapolitan
Hari Ini Satu Distrik di Intan Jaya Papua Gelar Pemilu Susulan

Hari Ini Satu Distrik di Intan Jaya Papua Gelar Pemilu Susulan

Regional
Salah Susun Kendaraan Diduga Jadi Penyebab Tenggelamnya Kapal Feri Seluang

Salah Susun Kendaraan Diduga Jadi Penyebab Tenggelamnya Kapal Feri Seluang

Regional
Banser NU Ikut Pawai Paskah di Kota Kupang

Banser NU Ikut Pawai Paskah di Kota Kupang

Regional
Muhammadiyah Usulkan Tak Hanya Pertemuan Jokowi-Prabowo, tetapi Juga Timses

Muhammadiyah Usulkan Tak Hanya Pertemuan Jokowi-Prabowo, tetapi Juga Timses

Nasional
Pemkab Kulon Progo Ajak Para Buruh Rayakan 'May Day' dengan Ikut Bedah Rumah

Pemkab Kulon Progo Ajak Para Buruh Rayakan "May Day" dengan Ikut Bedah Rumah

Regional
Jimly Asshiddiqie Minta Masyarakat dan Elite Politik Apresiasi Petugas Pemilu

Jimly Asshiddiqie Minta Masyarakat dan Elite Politik Apresiasi Petugas Pemilu

Nasional
Fenomena Tanah Bergerak, BPBD Imbau Warga Nyalindung, Sukabumi, Tetap Waspada

Fenomena Tanah Bergerak, BPBD Imbau Warga Nyalindung, Sukabumi, Tetap Waspada

Regional
ASN di Magelang Ini Ditangkap Polisi, Diduga Terlibat Korupsi Proyek Jembatan

ASN di Magelang Ini Ditangkap Polisi, Diduga Terlibat Korupsi Proyek Jembatan

Regional
5 Fakta Kebakaran Gudang Logistik KPU di Sumbar, Temuan 2 Botol Berbau Bensin hingga Dalami Dugaan Sengaja Dibakar

5 Fakta Kebakaran Gudang Logistik KPU di Sumbar, Temuan 2 Botol Berbau Bensin hingga Dalami Dugaan Sengaja Dibakar

Regional
Wapres Usulkan Pemilu Legislatif dan Pilpres Kembali Dipisah

Wapres Usulkan Pemilu Legislatif dan Pilpres Kembali Dipisah

Nasional
Masih Suasana Kompetisi, Pengamat Nilai Wajar jika Prabowo Belum Mau Bertemu Jokowi

Masih Suasana Kompetisi, Pengamat Nilai Wajar jika Prabowo Belum Mau Bertemu Jokowi

Nasional
Seorang Perempuan di Ngawi Ditemukan Tewas Terbakar di Belakang Rumahnya

Seorang Perempuan di Ngawi Ditemukan Tewas Terbakar di Belakang Rumahnya

Regional
Data KPU: 91 Orang Petugas KPPS Meninggal Dunia

Data KPU: 91 Orang Petugas KPPS Meninggal Dunia

Nasional

Close Ads X