Divonis Tujuh Tahun, Fredrich Yunadi Anggap Hari Kematian Advokat - Kompas.com

Divonis Tujuh Tahun, Fredrich Yunadi Anggap Hari Kematian Advokat

Kompas.com - 28/06/2018, 19:06 WIB
Terdakwa kasus perintangan penyidikan kasus korupsi KTP elektronik Fredrich Yunadi menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Jumat (18/5). Sidang tersebut beragendakan mendengarkan keterangan saksi ahli yang dihadirkan terdakwa. ANTARA FOTO/SIGID KURNIAWAN Terdakwa kasus perintangan penyidikan kasus korupsi KTP elektronik Fredrich Yunadi menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Jumat (18/5). Sidang tersebut beragendakan mendengarkan keterangan saksi ahli yang dihadirkan terdakwa.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengacara Fredrich Yunadi merasa keberatan dengan vonis tujuh tahun penjara yang diberikan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis (28/6/2018).

Fredrich Yunadi merasa momen ini merupakan hari kematian advokat.

"Saya harus memberitahukan hari ini, saya akan bicarakan dengan teman-teman di Peradi, ini hari abu-abu atau kematian advokat," kata Fredrich usai menjalani sidang putusan.

"Peran advokat sudah hancur. Karena kita sudah diinjak habis penegak hukum. Jadi ini advokat seperti G30S, ini. Jadi 28 Juni adalah hari kematian advokat," ujarnya.

Fredrich merasa heran ketika majelis hakim memutuskan pertimbangan tidak mendukung program pemberantasan korupsi. Sebab, sebagai seorang advokat, ia harus membela siapa pun termasuk koruptor. Ia juga merasa tak melakukan korupsi

Baca juga: Gara-gara Bakpao, Fredrich Sebut Jaksa KPK Orang Udik

Mendengar pertimbangan itu, ia meminta rekan-rekan advokatnya untuk tidak menerima klien dari para koruptor.

"Jadi siapa pun yang membela kliennya itu akan dijerat dengan Pasal 21. Apalagi hakim menggunakan pertimbangan jaksa yang menganggap tidak mendukung pemberantasan koruosi. Apakah seorang koruptor tidak boleh dibela?" kata Fredrich.

Fredrich juga menuding majelis hakim tak memiliki pertimbangan mandiri. Ia menilai majelis hakim diperintah oleh jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi.

"Padahal sidang ini punya pengadilan, kelihatannya majelis hakim diperintah KPK. Saya akui, tiada instansi di Republik Indonesia ni yang lebih hebat dari KPK. Putusan ini sudah saya prediksi," kata dia.

Fredrich juga menegaskan akan berbicara dengan seluruh rekan-rekan advokat untuk menetapkan aturan bahwa mantan jaksa dan hakim harus ditolak menjadi advokat.

"Karena mindset-nya berbeda, kita membela mereka yang membutuhkan bantuan hukum, meskipun mereka penjahat. Meskipun dia teroris, tetap dia harus dibela," ujar dia.

Baca juga: Divonis 7 Tahun Penjara, Fredrich Yunadi Banding

Terdakwa Fredrich Yunadi divonis tujuh tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis (28/6/2018).

Fredrich juga diwajibkan membayar denda Rp 500 juta subsider 5 bulan kurungan.

Putusan itu lebih rendah dari tuntutan jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi, yaitu 12 tahun penjara dan membayar denda Rp 600 juta subsider 6 bulan kurungan.

Dalam pertimbangan majelis hakim, hal yang memberatkan adalah tindakan Fredrich yang tidak mengakui perbuatannya secara langsung dan terus terang.

Kemudian, Fredrich dianggap tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Majelis hakim juga menilai dalam persidangan Fredrich menunjukkan sikap dan tutur kata yang kurang sopan dan mencari-cari kesalahan pihak lain.

"Hal-hal yang meringankan belum pernah dihukum dan memiliki tanggungan keluarga," kata dia.

Dalam putusan, majelis hakim menilai perbuatan Fredrich memenuhi unsur mencegah, merintangi, mengagalkan penyidikan secara langsung atau tidak Iangsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa.

Menurut hakim, Fredrich terbukti melanggar Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.


Terkini Lainnya

Mensos Optimistis Akhir 2019 Angka Kemiskinan Turun di Bawah 9,5 Persen

Mensos Optimistis Akhir 2019 Angka Kemiskinan Turun di Bawah 9,5 Persen

Regional
Tunawicara Ini Mampu Kembangkan Robot dengan Manfaatkan Dinamo Bekas

Tunawicara Ini Mampu Kembangkan Robot dengan Manfaatkan Dinamo Bekas

Regional
Terduga Pembunuh Dufi Diserahkan ke Polres Bogor

Terduga Pembunuh Dufi Diserahkan ke Polres Bogor

Megapolitan
Eko, Pecatan Polisi yang Serang Pos Lantas Pernah Tembak Mati Guru Ngaji

Eko, Pecatan Polisi yang Serang Pos Lantas Pernah Tembak Mati Guru Ngaji

Regional
Jika Terpilih, Sandiaga Berkomintmen Tak Ganggu Perda Syariat dan MoU Helsinki di Aceh

Jika Terpilih, Sandiaga Berkomintmen Tak Ganggu Perda Syariat dan MoU Helsinki di Aceh

Regional
Soal Baiq Nuril, Istana Sebut Presiden Tak Bisa Serta Merta Beri Amnesti

Soal Baiq Nuril, Istana Sebut Presiden Tak Bisa Serta Merta Beri Amnesti

Nasional
Pelaku Pelempar Pos Lantas di Lamongan Pernah Menghuni Lapas Madiun

Pelaku Pelempar Pos Lantas di Lamongan Pernah Menghuni Lapas Madiun

Regional
Kata Timses, Jokowi-Ma'ruf Akan Lanjutkan Kerja Sama dengan China

Kata Timses, Jokowi-Ma'ruf Akan Lanjutkan Kerja Sama dengan China

Nasional
Tiga Jam Razia Pajak Kendaraan, Petugas Dapati Tunggakan Rp 171 Juta

Tiga Jam Razia Pajak Kendaraan, Petugas Dapati Tunggakan Rp 171 Juta

Megapolitan
Polisi dan Warga di Rusia Padamkan Kebakaran dengan Lempar Bola Salju

Polisi dan Warga di Rusia Padamkan Kebakaran dengan Lempar Bola Salju

Internasional
Turis AS Tewas Dipanah Suku Pedalaman India di Kepulauan Andaman

Turis AS Tewas Dipanah Suku Pedalaman India di Kepulauan Andaman

Internasional
Anggaran Pembebasan Lahan Ditolak, Proyek MRT Fase II Terancam Molor

Anggaran Pembebasan Lahan Ditolak, Proyek MRT Fase II Terancam Molor

Megapolitan
Tanggapan Warga dan Pengendara terhadap Sistem Satu Arah di Cipayung

Tanggapan Warga dan Pengendara terhadap Sistem Satu Arah di Cipayung

Megapolitan
Kisah Hamzah, 8 Tahun Kayuh Becak Pakai Topeng hingga Berhasil Jadi Sarjana

Kisah Hamzah, 8 Tahun Kayuh Becak Pakai Topeng hingga Berhasil Jadi Sarjana

Regional
Jubir Dilaporkan ke Polisi, Pengacara Sebut Ada Upaya Kriminalisasi terhadap KY

Jubir Dilaporkan ke Polisi, Pengacara Sebut Ada Upaya Kriminalisasi terhadap KY

Nasional

Close Ads X