Kompas.com - 28/06/2018, 18:07 WIB
Terdakwa kasus merintangi penyidikan kasus korupsi KTP elektronik Fredrich Yunadi mengikuti sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (12/4). Sidang tersebut menghadirkan asisten advokat Yunadi and Associates, Achmad Rudiansyah dan dokter RS Medika Permata Hijau Francia Anggreini untuk mengetahui kronologis kecelakaan Setya Novanto. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/ama/18
WAHYU PUTRO ATerdakwa kasus merintangi penyidikan kasus korupsi KTP elektronik Fredrich Yunadi mengikuti sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (12/4). Sidang tersebut menghadirkan asisten advokat Yunadi and Associates, Achmad Rudiansyah dan dokter RS Medika Permata Hijau Francia Anggreini untuk mengetahui kronologis kecelakaan Setya Novanto. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/ama/18

JAKARTA, KOMPAS.com - Terdakwa Fredrich Yunadi divonis tujuh tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis (28/6/2018).

Fredrich juga diwajibkan membayar denda Rp 500 juta subsider 5 bulan kurungan.

Atas putusan itu, Fredrich memutuskan akan banding. Hal itu ia ungkapkan usai mendengar vonis hakim.

"Kami menyatakan langsung mengajukan banding, Yang Mulia. Kami akan membuatnya setelah ini," ucap Fredrich kepada majelis hakim.

Baca juga: Fredrich Yunadi Divonis 7 Tahun Penjara

Sebelumnya dalam pembacaan amar putusan, Ketua Majelis Hakim Saifuddin Zuhri mengatakan, Fredrich terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan sengaja merintangi penyidikan terhadap tersangka dalam kasus korupsi.

Putusan itu lebih rendah dari tuntutan jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi, yaitu 12 tahun penjara dan membayar denda Rp 600 juta subsider 6 bulan kurungan.

Dalam pertimbangan majelis hakim, hal yang memberatkan adalah tindakan Fredrich yang tidak mengakui perbuatannya secara langsung dan terus terang.

Kemudian tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Baca juga: Baca Pleidoi 1.858 Halaman, Fredrich pun Kelelahan

Majelis hakim juga menilai dalam persidangan Fredrich menunjukkan sikap dan tutur kata yang kurang sopan dan mencari-cari kesalahan pihak lain.

"Hal-hal yang meringankan belum pernah dihukum dan memiliki tanggungan keluarga," kata dia.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kumpulkan Sekjen Partai Koalisi Pemerintahan, Hasto: Tidak Ada Pembicaraan Politik Serius

Kumpulkan Sekjen Partai Koalisi Pemerintahan, Hasto: Tidak Ada Pembicaraan Politik Serius

Nasional
Ini Sektor Esensial yang Diizinkan Beroperasi Selama Larangan Mudik

Ini Sektor Esensial yang Diizinkan Beroperasi Selama Larangan Mudik

Nasional
Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Tak Penuhi Panggilan KPK Hari Ini

Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Tak Penuhi Panggilan KPK Hari Ini

Nasional
Para Sekjen Partai Pemerintah Buka Puasa Bersama, PPP: Semoga Menyolidkan

Para Sekjen Partai Pemerintah Buka Puasa Bersama, PPP: Semoga Menyolidkan

Nasional
Viral Video Gubernur Maluku Bentak Protokoler Kepresidenan, Ini Penjelasan Istana

Viral Video Gubernur Maluku Bentak Protokoler Kepresidenan, Ini Penjelasan Istana

Nasional
Ketua Satgas: Mohon Maaf yang Berniat Mudik, Tidak Bisa Terlaksana Tahun Ini

Ketua Satgas: Mohon Maaf yang Berniat Mudik, Tidak Bisa Terlaksana Tahun Ini

Nasional
Kontras: Pelabelan KKB Teroris Langkah Reaktif Negara

Kontras: Pelabelan KKB Teroris Langkah Reaktif Negara

Nasional
Di KPK Walau Beda Agama Tetap Kerja Sama Berantas Korupsi, Isu Radikal Disebut Isapan Jempol

Di KPK Walau Beda Agama Tetap Kerja Sama Berantas Korupsi, Isu Radikal Disebut Isapan Jempol

Nasional
Anggota DPR Pertanyakan Keaslian Dokumen Bebas Covid-19 WNA yang Masuk Indonesia

Anggota DPR Pertanyakan Keaslian Dokumen Bebas Covid-19 WNA yang Masuk Indonesia

Nasional
WNA Masuk di Tengah Larangan Mudik, Anggota Komisi IX Ini Singgung Aturan Pengecualian

WNA Masuk di Tengah Larangan Mudik, Anggota Komisi IX Ini Singgung Aturan Pengecualian

Nasional
 Mensos Risma Terma Hibah Mesin Braile Embosser Senilai Rp 350 Juta

Mensos Risma Terma Hibah Mesin Braile Embosser Senilai Rp 350 Juta

Nasional
Pengurus GKI Yasmin Tuntut Pemerintah Bogor Segera Buka Segel Gereja

Pengurus GKI Yasmin Tuntut Pemerintah Bogor Segera Buka Segel Gereja

Nasional
Perubahan Sikap Menpan-RB Dinilai Indikasi Pemerintah Dukung Pemecatan 75 Pegawai KPK

Perubahan Sikap Menpan-RB Dinilai Indikasi Pemerintah Dukung Pemecatan 75 Pegawai KPK

Nasional
Penderita Asma Patut Waspadai Covid-19, Begini Penjelasan Dokter...

Penderita Asma Patut Waspadai Covid-19, Begini Penjelasan Dokter...

Nasional
Menag Ingatkan Lagi Masyarakat agar Disiplin Patuhi Panduan Ibadah Ramadhan di Tengah Pandemi

Menag Ingatkan Lagi Masyarakat agar Disiplin Patuhi Panduan Ibadah Ramadhan di Tengah Pandemi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X