Kompas.com - 28/06/2018, 17:04 WIB
Terdakwa kasus perintangan penyidikan kasus korupsi KTP elektronik Fredrich Yunadi menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Jumat (18/5). Sidang tersebut beragendakan mendengarkan keterangan saksi ahli yang dihadirkan terdakwa. ANTARA FOTO/SIGID KURNIAWANTerdakwa kasus perintangan penyidikan kasus korupsi KTP elektronik Fredrich Yunadi menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Jumat (18/5). Sidang tersebut beragendakan mendengarkan keterangan saksi ahli yang dihadirkan terdakwa.

JAKARTA, KOMPAS.com - Terdakwa Fredrich Yunadi divonis tujuh tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis (28/6/2018).

Fredrich juga diwajibkan membayar denda Rp 500  juta subsider 5 bulan kurungan.

"Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan sengaja merintangi penyidikan terhadap tersangka dalam kasus korupsi," ujar Ketua Majelis Hakim Saifuddin Zuhri saat membaca amar putusan.

Baca juga: Baca Pleidoi 1.858 Halaman, Fredrich pun Kelelahan

Putusan itu lebih rendah dari tuntutan jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi, yaitu 12 tahun penjara dan membayar denda Rp 600 juta subsider 6 bulan kurungan.

Dalam pertimbangan majelis hakim, hal yang memberatkan adalah tindakan Fredrich yang tidak mengakui perbuatannya secara langsung dan terus terang.

Kemudian tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: Sebagai Pengacara, Fredrich Yunadi Merasa Kebal Hukum

Majelis hakim juga menilai dalam persidangan Fredrich menunjukkan sikap dan tutur kata yang kurang sopan dan mencari-cari kesalahan pihak lain.

"Hal-hal yang meringankan belum pernah dihukum dan memiliki tanggungan keluarga," kata dia.

Dalam putusan, majelis hakim menilai perbuatan Fredrich memenuhi unsur mencegah, merintangi, mengagalkan penyidikan secara langsung atau tidak Iangsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa.

Fredrich terbukti menghalangi proses hukum yang dilakukan penyidik KPK terhadap tersangka mantan Ketua DPR Setya Novanto.

Baca juga: Fredrich Yunadi Dituntut 12 Tahun Penjara

Sebagai pengacara, Fredrich melakukan rekayasa agar Setya Novanto dirawat inap di Rumah Sakit Medika Permata Hijau.

Fredrich sudah memesan kamar pasien terlebih dahulu, sebelum Novanto mengalami kecelakaan.

Fredrich juga meminta dokter RS Permata Hijau untuk merekayasa data medis Setya Novanto. Upaya itu dilakukan dalam rangka menghindari pemeriksaan oleh penyidik KPK.

Saat itu, Setya Novanto telah berstatus sebagai tersangka perkara tindak pidana korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP).



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Napoleon Bonaparte Masih Anggota Polri Aktif, Berpangkat Jenderal Bintang Dua

Napoleon Bonaparte Masih Anggota Polri Aktif, Berpangkat Jenderal Bintang Dua

Nasional
Lions Club Gelar Gerakan Nasional Pilah Sampah dari Rumah, Sabet Penghargaan dari ORI

Lions Club Gelar Gerakan Nasional Pilah Sampah dari Rumah, Sabet Penghargaan dari ORI

Nasional
Kemenag Tegaskan Program Bantuan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam Ditutup 10 September 2021

Kemenag Tegaskan Program Bantuan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam Ditutup 10 September 2021

Nasional
Kepala Bakamla Sebut Situasi di Laut Natuna Utara Aman Terkendali

Kepala Bakamla Sebut Situasi di Laut Natuna Utara Aman Terkendali

Nasional
Pemerintah Siapkan Skema Bantuan bagi Anak yang Kehilangan Orangtua akibat Covid-19

Pemerintah Siapkan Skema Bantuan bagi Anak yang Kehilangan Orangtua akibat Covid-19

Nasional
Propam Periksa Petugas Jaga Rutan Bareskrim Usai Muhammad Kece Dianiaya

Propam Periksa Petugas Jaga Rutan Bareskrim Usai Muhammad Kece Dianiaya

Nasional
Uji Kelayakan di Komisi III, Calon Hakim Agung Ini Dianggap Lakukan Plagiat

Uji Kelayakan di Komisi III, Calon Hakim Agung Ini Dianggap Lakukan Plagiat

Nasional
Masyarakat Papua Terus Jadi Korban jika Pemerintah Selalu Gunakan Pendekatan Keamanan

Masyarakat Papua Terus Jadi Korban jika Pemerintah Selalu Gunakan Pendekatan Keamanan

Nasional
Puan Harap Presiden Jokowi Kirim Calon Panglima TNI Terbaik

Puan Harap Presiden Jokowi Kirim Calon Panglima TNI Terbaik

Nasional
Calon Hakim Agung Dukung Ini Penerapan 'Restorative Justice' dan Kerja Sosial untuk Kurangi Overkapasitas Lapas

Calon Hakim Agung Dukung Ini Penerapan "Restorative Justice" dan Kerja Sosial untuk Kurangi Overkapasitas Lapas

Nasional
Mengenang Mereka yang Meninggal dalam Aksi #ReformasiDikorupsi

Mengenang Mereka yang Meninggal dalam Aksi #ReformasiDikorupsi

Nasional
Jokowi Minta Pelaku Industri Mebel Tingkatkan Daya Saing Secara Global

Jokowi Minta Pelaku Industri Mebel Tingkatkan Daya Saing Secara Global

Nasional
Jokowi Bentuk Tim Gernas Bangga Buatan Indonesia yang Diketuai Luhut, Apa Tugasnya?

Jokowi Bentuk Tim Gernas Bangga Buatan Indonesia yang Diketuai Luhut, Apa Tugasnya?

Nasional
Kasus Pengadaan Lahan di Munjul, KPK Panggil Kepala BPKD DKI

Kasus Pengadaan Lahan di Munjul, KPK Panggil Kepala BPKD DKI

Nasional
Ali Kalora Tewas, Pengamat: Perlu Langkah Antisipasi dan Deteksi Dini atas Munculnya Aksi Teror Baru di Poso

Ali Kalora Tewas, Pengamat: Perlu Langkah Antisipasi dan Deteksi Dini atas Munculnya Aksi Teror Baru di Poso

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.