Meski Kalah di Pilkada Jawa Timur, PKB Tetap Optimistis Muhaimin Jadi Cawapres Jokowi

Kompas.com - 28/06/2018, 15:48 WIB
Ketua Fraksi PKB di MPR Jazilul Fawaid  KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOKetua Fraksi PKB di MPR Jazilul Fawaid 
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kekalahan pasangan Saifullah Yusuf-Puti Guntur Soekarno di Pilkada Jawa Timur tak mengurangi optimisme PKB untuk mewujudkan pasangan Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar pada Pilpres 2019. 

Hal itu dilontarkan Sekretaris Jenderal PKB Jazilul Fawaid. Menurut Jazilul, kekalahan pasangan Saifullah Yusuf-Puti yang diusung PKB dan PDI-P bukan ukuran kegagalan PKB di Jawa Timur. 

Sebab, kata Jazilul, meskipun Saifullah Yusuf-Puti kalah suara dari Khofifah Indar Parawansa-Emil Dardak, sejatinya suara pemilih berlatar Nahdlatul Ulama (NU) dan PKB banyak memenangkan pilkada di kabupaten dan kota di Jawa Timur

Baca juga: Cak Imin Sebut Tak Ada Pilihan Lain Selain Jokowi - Muhaimin


"Di Pilkada Jawa Timur jangan cuma dilihat gubernurnya saja. Karena di pemilihan bupati, PKB kadernya banyak yang jadi. Dulu kan ngusung orang, sekarang kadernya. Di Pamekasan, di Lumajang, di Bojonegoro. Di kota Probolinggo. Itu kadernya PKB lho yang jadi," kata Jazilul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (28/6/2018).

Ia menambahkan sebagai orang NU, daya tawar Muhaimin kepada Jokowi masih besar. Menurut Jazilul, dukungan PKB di Jawa Timur hanya kalah saat mengusung Gus Ipul (Saifullah Yusuf)-Puti.

Dia menjamin dukungan PKB dan NU di Jawa Timur tetap solid untuk memenangkan Jokowi di Pilpres 2019.

"Kan enggak ada masalah. Jadi apa yang terjadi di Jawa Timur hari ini membuktikan Jawa Timur basis dari kalangan Islam, Ahlussunnah atau NU, atau Islam rahmatan lil alamin yang sesuai dengan visi PKB. Jadi enggak ada soal itu," lanjut dia.

Baca juga: Sekjen PPP Tantang Muhaimin Debat dengan Romahurmuziy

Hasil hitung cepat Litbang Kompas menempatkan pasangan nomor urut 1 Khofifah Indar P-Emil Dardak sebagai pemenang Pilkada Jawa Timur. Khofifah-Indar memperoleh 53,36 persen suara.

Sedangkan pesaingnya, Saifullah Yusuf-Puti Guntur Soekarno menempati urutan kedua dengan perolehan 46,64 persen suara.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

RUU Perlindungan Tokoh dan Simbol Agama Masuk Prolegnas Prioritas 2020, PKS Apresiasi

RUU Perlindungan Tokoh dan Simbol Agama Masuk Prolegnas Prioritas 2020, PKS Apresiasi

Nasional
ICW Sebut Dampak UU KPK Baru Sudah Terasa di Hari Antikorupsi Sedunia

ICW Sebut Dampak UU KPK Baru Sudah Terasa di Hari Antikorupsi Sedunia

Nasional
Menteri Agama Tegaskan Pendataan Majelis Taklim Tak Wajib

Menteri Agama Tegaskan Pendataan Majelis Taklim Tak Wajib

Nasional
Minta Waktu Ungkap Kasus Novel Baswedan, Polri Janji Tak Sampai Berbulan-bulan

Minta Waktu Ungkap Kasus Novel Baswedan, Polri Janji Tak Sampai Berbulan-bulan

Nasional
Upaya Sri Mulyani Cegah Korupsi dari Internal Kemenkeu...

Upaya Sri Mulyani Cegah Korupsi dari Internal Kemenkeu...

Nasional
Soal Restu Maju Caketum, Kubu Zulkifli Hasan Tak Mau Dibenturkan dengan Amien Rais

Soal Restu Maju Caketum, Kubu Zulkifli Hasan Tak Mau Dibenturkan dengan Amien Rais

Nasional
Di Depan Hakim MK, Agus Rahardjo dkk Mengaku Tak Dilibatkan dalam Revisi UU KPK

Di Depan Hakim MK, Agus Rahardjo dkk Mengaku Tak Dilibatkan dalam Revisi UU KPK

Nasional
Soal 'Industri Hukum', Mahfud Sebut Perlu Optimalkan Fungsi Pengawasan di Polri dan Kejaksaan

Soal "Industri Hukum", Mahfud Sebut Perlu Optimalkan Fungsi Pengawasan di Polri dan Kejaksaan

Nasional
Anggota Komisi VI DPR: Kasus Garuda seperti Puncak Gunung Es, BUMN Lain Harus Diteliti

Anggota Komisi VI DPR: Kasus Garuda seperti Puncak Gunung Es, BUMN Lain Harus Diteliti

Nasional
Komnas HAM: RUU Masyarakat Adat Dibutuhkan untuk Pemenuhan Hak Azasi

Komnas HAM: RUU Masyarakat Adat Dibutuhkan untuk Pemenuhan Hak Azasi

Nasional
Soal Kasus Novel, Komnas HAM: Polisi Sudah Lumayan, KPK Tak Bergerak

Soal Kasus Novel, Komnas HAM: Polisi Sudah Lumayan, KPK Tak Bergerak

Nasional
Presiden Jokowi Tak Lagi Beri Tenggat Waktu bagi Polri Untuk Ungkap Kasus Novel

Presiden Jokowi Tak Lagi Beri Tenggat Waktu bagi Polri Untuk Ungkap Kasus Novel

Nasional
Komnas HAM Akan Surati Jokowi, Tagih Kejelasan Kasus Novel Baswedan

Komnas HAM Akan Surati Jokowi, Tagih Kejelasan Kasus Novel Baswedan

Nasional
Hakim MK Pertanyakan Kedudukan Hukum 13 Pemohon Uji Formil UU KPK

Hakim MK Pertanyakan Kedudukan Hukum 13 Pemohon Uji Formil UU KPK

Nasional
LPSK Nilai Peran 'Justice Collaborator' Kasus Korupsi Belum Optimal

LPSK Nilai Peran "Justice Collaborator" Kasus Korupsi Belum Optimal

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X