"Exit Poll" Indikator: Pendukung PDI-P Lebih Banyak Pilih Ridwan-Uu

Kompas.com - 28/06/2018, 13:44 WIB
Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat nomor urut satu Ridwan Kamil (kiri) dan Uu Ruzhanul Ulum (tengah) berbincang dengan Calon Gubernur Jawa Barat nomor dua TB Hasanuddin saat mengikuti debat publik ketiga Pilkada Jabar di Bandung, Jawa Barat, Jumat (22/6/2018) malam. Debat ketiga Pilgub Jabar yang merupakan debat terakhir tersebut bertemakan Pembangunan Manusia Yang Berkualitas Untuk Kemajuan Jawa Barat. ANTARA FOTO/RAISAN AL FARISIPasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat nomor urut satu Ridwan Kamil (kiri) dan Uu Ruzhanul Ulum (tengah) berbincang dengan Calon Gubernur Jawa Barat nomor dua TB Hasanuddin saat mengikuti debat publik ketiga Pilkada Jabar di Bandung, Jawa Barat, Jumat (22/6/2018) malam. Debat ketiga Pilgub Jabar yang merupakan debat terakhir tersebut bertemakan Pembangunan Manusia Yang Berkualitas Untuk Kemajuan Jawa Barat.
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Exit Poll Indikator Politik Indonesia menunjukkan faktor minimnya suara pasangan TB Hasanuddin-Anton Charliyan (Hasannah) yang diusung PDI Perjuangan dalam Pilkada Jawa Barat 2018.

Dari hasil exit poll yang diambil setelah pemungutan suara pada Rabu (28/6/2018), terlihat bahwa pendukung dan simpatisan PDI-P tidak solid mendukung pasangan Hasannah.

Dari pemilih yang mengaku pendukung dan simpatisan PDI-P, hanya 28 persen yang memilih pasangan Hasannah.

Pendukung PDI-P yang memilih pasangan Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum (Rindu) justru lebih tinggi, dengan angka 37 persen.

Baca juga: Gerindra Yakin Sudrajat-Syaikhu Pemenang Pilkada Jabar Versi KPU

Simpatisan PDI-P yang mendukung pasangan Deddy Mizwar-Dedi Mulyadi juga cukup tinggi, yakni sebesar 24 persen.

Sebelas persen sisanya memilih pasangan Sudrajat-Ahmad Syaikhu.

Hasil survei Charta Politika terhadap 1.200 responden pada 23-29 Mei 2018, juga menunjukkan data yang sama.

Pendukung PDI-P di Jabar tidak solid. Mayoritas pendukung PDI-P (40,8 persen) malah memilih pasangan Deddy Mizwar-Dedi Mulyani.

Tak solidnya simpatisan PDI-P di Jabar membuat pasangan Hasannah meraih suara paling minim berdasarkan hasil hitung cepat berbagai lembaga.

Baca juga: Apa yang Membuat Suara Sudrajat-Syaikhu dan Sudirman Said-Ida Melonjak?

Hasil hitung cepat Litbang Kompas, misalnya, pasangan Rindu mendapat 32,54 persen suara. Pasangan Sudrajat-Syaikhu berada di urutan kedua dengan 29,53 persen.

Deddy Mizwar-Dedi Mulyadi dibawahnya dengan 25,72 persen. Terakhir, pasangan Hasannah berada di posisi juru kunci dengan 12,2 persen.

Peneliti senior Indikator Politik Moch Adam Kamil mengatakan, fenomena ini menunjukkan mayoritas simpatisan PDI-P merasa tidak memiliki kedekatan dengan pasangan Hasannah.

Mayoritas simpatisan PDI-P, kata dia, justru lebih merasa dekat dengan Ridwan Kamil-Uu dan hal tersebut adalah wajar dalam pemilu.

"Umumnya simpatisan partai memang akan memilih calon yang yang diusung partainya. Tapi faktor kedekatan terhadap calon itu bisa melampaui kedekatan terhadap partai," kata Adam saat dihubungi kompas.com, Kamis (28/6/2018).

Baca juga: Gerindra Yakin Sudrajat-Syaikhu Pemenang Pilkada Jabar Versi KPU

Adam mencontohkan, fenomena di Pemilihan Presiden 2014 lalu. Saat itu, pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa didukung lebih banyak parpol dibandingkan pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Namun, pada kenyataannya, Prabowo-Hatta yang didukung koalisi besar justru menelan kekalahan.

Hal itu terjadi karena simpatisan partai koalisi Prabowo-Hatta tidak solid mendukung pasangan tersebut.

"Kalau solid, harusnya Prabowo yang menang," kata dia.

Baca tentang
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Minta Sembako bagi Warga Miskin Jabodetabek Diantar Tiap Pekan

Jokowi Minta Sembako bagi Warga Miskin Jabodetabek Diantar Tiap Pekan

Nasional
Pemerintah Diminta Beri Jaminan Penghasilan Dasar di Tengah Pandemi Covid-19

Pemerintah Diminta Beri Jaminan Penghasilan Dasar di Tengah Pandemi Covid-19

Nasional
Menkominfo: Penggunaan Internet Meningkat hingga 10 Persen, Paling Banyak dari Permukiman

Menkominfo: Penggunaan Internet Meningkat hingga 10 Persen, Paling Banyak dari Permukiman

Nasional
6.486 WNI Pulang dari Malaysia Lewat Entikong, Semua Negatif Covid-19

6.486 WNI Pulang dari Malaysia Lewat Entikong, Semua Negatif Covid-19

Nasional
Sri Mulyani Sebut ASN Golongan I, II dan III Tetap Dapat THR dan Gaji ke-13

Sri Mulyani Sebut ASN Golongan I, II dan III Tetap Dapat THR dan Gaji ke-13

Nasional
Pemerintah: 14.354 Spesimen Telah Diperiksa untuk Covid-19

Pemerintah: 14.354 Spesimen Telah Diperiksa untuk Covid-19

Nasional
Atasi Covid-19, Pemerintah Rekrut 17.190 Relawan Medis dan Non-Medis

Atasi Covid-19, Pemerintah Rekrut 17.190 Relawan Medis dan Non-Medis

Nasional
UPDATE: Sebaran 2.738 Kasus Covid-19 di 32 Provinsi, DKI Terbanyak

UPDATE: Sebaran 2.738 Kasus Covid-19 di 32 Provinsi, DKI Terbanyak

Nasional
Penanganan Covid-19, Pemerintah Diminta Beri Jaminan Sosial Tunai untuk Masyarakat

Penanganan Covid-19, Pemerintah Diminta Beri Jaminan Sosial Tunai untuk Masyarakat

Nasional
Pemerintah Sebut Banyak Manfaat yang Didapat dari PSBB di Jakarta

Pemerintah Sebut Banyak Manfaat yang Didapat dari PSBB di Jakarta

Nasional
Dari 2.738 Kasus Covid-19 di Indonesia, 1.369 Ada di Jakarta

Dari 2.738 Kasus Covid-19 di Indonesia, 1.369 Ada di Jakarta

Nasional
Ketua Relawan Gugus Tugas Covid-19: Jadilah Pahlawan, Kalahkan Covid-19!

Ketua Relawan Gugus Tugas Covid-19: Jadilah Pahlawan, Kalahkan Covid-19!

Nasional
UPDATE: 247 Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 8 Provinsi, DKI Catat 135

UPDATE: 247 Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 8 Provinsi, DKI Catat 135

Nasional
Pekan Depan, DPR dan Pemerintah Mulai Bahas Omnibus Law RUU Cipta Kerja

Pekan Depan, DPR dan Pemerintah Mulai Bahas Omnibus Law RUU Cipta Kerja

Nasional
Ini Saluran yang Disediakan Pemerintah untuk Bertanya soal PSBB

Ini Saluran yang Disediakan Pemerintah untuk Bertanya soal PSBB

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X