Politisi Demokrat Prediksi Koalisi Jokowi Pecah karena Pilkada

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua DPP Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean menilai koalisi partai politik pendukung Presiden Joko Widodo bisa terpecah karena Pilkada 2018.

Menurut dia, tanda-tanda perpecahan ini sudah mulai terlihat dari sikap PDI-P dan Partai Golkar yang saling mengklaim dukungan dari Jokowi.

Wakil Sekjen PDI-P Ahmad Basarah mengklaim secara pribadi, Jokowi mendukung Syaifullah Yusuf-Puti Guntur Soekarno di Pilgub Jawa Timur.

Baca juga: Golkar Bantah Airlangga Adu Domba Jokowi-Megawati

Sementara Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto menyebut bahwa Jokowi mendukung pasangan Khofifah Indar Parawansa-Emil Dardak.

"Ini, kan, menjadi polemik dan polemik ini berbahaya bagi koalisi Jokowi," kata Ferdinand kepada wartawan di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Rabu (27/6/2018).

Ferdinand menyarankan Presiden Jokowi untuk mengklarifikasi langsung informasi terkait dukungannya di Pilgub Jatim. Dengan begitu, tak akan ada saling klaim dari parpol pendukungnya.

"Apakah justru (Jokowi) main dua kaki? Nah ini jadi pertanyaan kita," kata Ferdinand.

Baca juga: Dianggap Adu Domba Jokowi-Megawati di Pilkada Jatim, Ini Jawaban Ketum Golkar

Jika memang Jokowi bermain dua kaki, maka Ferdinand menilai hal tersebut akan sangat berbahaya bagi keutuhan koalisi Jokowi.

Apalagi, PDI-P dan Golkar adalah dua parpol pendukung dengan jumlah kursi paling besar.

"Justru saat beliau ke kiri menyatakan mendukung, ke kanan menyatakan mendukung, justru itu merusak koalisinya. Kalau perkelahian opini semakin tajam, bisa bubar grak itu," kata dia.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengklarifikasi pernyataan yang disampaikan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto terkait dukungan Presiden Joko Widodo di Pemilihan Gubernur Jawa Timur.

Baca juga: PDI-P Minta Ketum Golkar Tak Adu Domba Jokowi dan Megawati

"Saya bertiga dengan Presiden dan Mensesneg, ingin mengklarifikasi apa yang disampaikan oleh salah satu ketua umum partai, di mana Presiden sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, menugaskan kepada Ketum Golkar untuk memenangkan Ibu Khofifah. Itu sama sekali tidak benar," kata Pramono di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (26/6/2018).

Pramono menegaskan, tidak pernah ada penugasan oleh Presiden kepada siapa pun untuk memenangkan calon tertentu dalam pilkada. Sebab, Presiden harus bersikap netral.

"Presiden harus netral walaupun secara pribadi tentunya presiden mempunyai kedekatan dengan keluarga Bung Karno, itu adalah kedekatan pribadi," kata Pramono.

Baca juga: Seskab: Tak Benar Presiden Perintahkan Ketum Golkar Menangkan Khofifah

"Dan pertemuan Presiden, misal dengan Mbak Puti, Pak Djarot, dan Pak Ganjar, itu sebagai kapasitas Presiden pribadi," tambah politisi PDI-P ini.

Sebelumnya, Wakil Sekjen PDI-P Ahmad Basarah memprotes Ketum Golkar Airlangga Hartarto yang menyatakan Jokowi mendukung Khofifah di Pilgub Jatim. Ia menilai Airlangga mengadu domba Presiden Jokowi dengan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.

Basarah mengatakan, sejak awal, Jokowi yang juga kader PDI-P telah memutuskan untuk mendukung Saifullah Yusuf (Gus Ipul)-Puti Guntur Soekarno. Hal itu sesuai dengan keputusan partai yang mengusung Gus Ipul-Puti di Pilkada Jatim bersama PKB.

Baca juga: Saat Sohibul Iman Candai Kalla untuk Maju Kembali Jadi Cawapres Jokowi

Namun, politisi Partai Golkar Mukhamad Misbakhun menepis tudingan tersebut.

Misbakhun mengatakan, Airlangga saat kampanye akbar Khofifah di Probolinggo, Sabtu (23/6/2018) lalu, memang menyampaikan fakta tentang rekam jejak mantan menteri sosial itu.

Khofifah saat menjadi menteri sosial merupakan kolega Airlangga yang juga menteri perindustrian di Kabinet Kerja.

“Saya hadir dalam kampanye itu dan menyaksikan langsung Pak AH menyampaikan fakta tentang rekam jejak Bu Khofifah sebagai menteri di kabinet Presiden Jokowi. Menyampaikan kedekatan Pak Jokowi dalam hubungan kerja secara nyata di kabinet, yang berarti secara otomatis akan lebih sering bertemu dan intens berkomunikasi,” kata Misbakhun.