Kompas.com - 27/06/2018, 15:14 WIB
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua DPP Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean menilai koalisi partai politik pendukung Presiden Joko Widodo bisa terpecah karena Pilkada 2018.

Menurut dia, tanda-tanda perpecahan ini sudah mulai terlihat dari sikap PDI-P dan Partai Golkar yang saling mengklaim dukungan dari Jokowi.

Wakil Sekjen PDI-P Ahmad Basarah mengklaim secara pribadi, Jokowi mendukung Syaifullah Yusuf-Puti Guntur Soekarno di Pilgub Jawa Timur.

Baca juga: Golkar Bantah Airlangga Adu Domba Jokowi-Megawati

Sementara Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto menyebut bahwa Jokowi mendukung pasangan Khofifah Indar Parawansa-Emil Dardak.

"Ini, kan, menjadi polemik dan polemik ini berbahaya bagi koalisi Jokowi," kata Ferdinand kepada wartawan di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Rabu (27/6/2018).

Ferdinand menyarankan Presiden Jokowi untuk mengklarifikasi langsung informasi terkait dukungannya di Pilgub Jatim. Dengan begitu, tak akan ada saling klaim dari parpol pendukungnya.

"Apakah justru (Jokowi) main dua kaki? Nah ini jadi pertanyaan kita," kata Ferdinand.

Baca juga: Dianggap Adu Domba Jokowi-Megawati di Pilkada Jatim, Ini Jawaban Ketum Golkar

Jika memang Jokowi bermain dua kaki, maka Ferdinand menilai hal tersebut akan sangat berbahaya bagi keutuhan koalisi Jokowi.

Apalagi, PDI-P dan Golkar adalah dua parpol pendukung dengan jumlah kursi paling besar.

"Justru saat beliau ke kiri menyatakan mendukung, ke kanan menyatakan mendukung, justru itu merusak koalisinya. Kalau perkelahian opini semakin tajam, bisa bubar grak itu," kata dia.

Halaman:
 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wakil Ketua KPK: KPK Tak Harus Tangani Korupsi Besar

Wakil Ketua KPK: KPK Tak Harus Tangani Korupsi Besar

Nasional
Menurut Komnas HAM, Penyidik Berhak Tak Gamblang Ungkap Motif Sambo Bunuh Brigadir J

Menurut Komnas HAM, Penyidik Berhak Tak Gamblang Ungkap Motif Sambo Bunuh Brigadir J

Nasional
Polisi: Motif Sambo Bunuh Brigadir J karena Martabatnya Terluka Baru Pengakuan di BAP

Polisi: Motif Sambo Bunuh Brigadir J karena Martabatnya Terluka Baru Pengakuan di BAP

Nasional
Surya Darmadi Dicegah ke Luar Negeri, Upaya Temukan Tersangka Korupsi Rp 78 T

Surya Darmadi Dicegah ke Luar Negeri, Upaya Temukan Tersangka Korupsi Rp 78 T

Nasional
Kapolri Resmi Bubarkan Satgassus Polri

Kapolri Resmi Bubarkan Satgassus Polri

Nasional
Mendes Sebut 5 Provinsi Sudah Tak Miliki Desa Tertinggal

Mendes Sebut 5 Provinsi Sudah Tak Miliki Desa Tertinggal

Nasional
Motif Sambo Bunuh Brigadir J: Marah dan Emosi Martabat Keluarganya Dilukai

Motif Sambo Bunuh Brigadir J: Marah dan Emosi Martabat Keluarganya Dilukai

Nasional
Komisi II DPR Dukung Kenaikan Honor Badan Ad Hoc Pemilu 2024, Ini Alasannya

Komisi II DPR Dukung Kenaikan Honor Badan Ad Hoc Pemilu 2024, Ini Alasannya

Nasional
Mendag dan Mentan Beda Pendapat Soal Harga Mi Instan, Anggota DPR Minta Data Pangan Diperbaiki

Mendag dan Mentan Beda Pendapat Soal Harga Mi Instan, Anggota DPR Minta Data Pangan Diperbaiki

Nasional
Targetkan 1 Juta Penanaman Kelapa Genjah, Jokowi Minta Segera Siapkan Industrialisasinya

Targetkan 1 Juta Penanaman Kelapa Genjah, Jokowi Minta Segera Siapkan Industrialisasinya

Nasional
Presiden Ukraina Disebut Bakal Hadiri KTT G20 jika Putin Datang, Ini Kata Kemenlu

Presiden Ukraina Disebut Bakal Hadiri KTT G20 jika Putin Datang, Ini Kata Kemenlu

Nasional
UPDATE 11 Agustus 2022: Bertambah 5.532, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.267.137

UPDATE 11 Agustus 2022: Bertambah 5.532, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.267.137

Nasional
Ungkap Keinginan Lepas Jabatan Ketum PDI-P, Megawati: Semua Bilang, 'Ndak!'

Ungkap Keinginan Lepas Jabatan Ketum PDI-P, Megawati: Semua Bilang, "Ndak!"

Nasional
Moeldoko: Masyarakat Harus Diberi Tahu, Negara Menanggung Subsidi yang Tak Sedikit

Moeldoko: Masyarakat Harus Diberi Tahu, Negara Menanggung Subsidi yang Tak Sedikit

Nasional
Kemenlu: Tak Ada WNI Terdampak Langsung Banjir di Seoul

Kemenlu: Tak Ada WNI Terdampak Langsung Banjir di Seoul

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.