JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkhumham) Yasonna Laoly mengatakan, Pilkada 2018 harus berjalan demokratis dan menjadi pesta demokrasi yang menyenangkan.
Menurut Yasonna, suasana politik yang kondusif akan berbanding lurus dengan lancarnya program pemerintah meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.
“Sebagai anak bangsa, kita jangan terpisah-pisah hanya karena alur pilihan pilkada yang berbeda. Jangan sampai pilkada hanya dijadikan alat untuk berkuasa,” kata Yasonna dalam keterangan tertulisnya, Rabu (27/6/2018).
Baca juga: Survei LSI untuk Pilkada Sumut, Angka Swing Voters Tinggi hingga 33,5 Persen
Yasonna meyakini, kesuksesan pelaksanaan Pilkada 2018 akan menjadi modal penting untuk mensukseskan pelaksanaan Pemilu 2019.
Jika iklim politik nasional bersahabat, kata Yasonna, maka investor akan datang dan pertumbuhan ekonomi akan sejalan dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat.
Yasonna sendiri menyalurkan hak pilihnya di Pemilihan Gubernur Sumatera Utara. Ia pulang kampung dan mencoblos di TPS 14, Jalan Abdul Hakim Gang Susuk 5, Padang Bulan Selayang I, Medan Selayang, Kota Medan, bersama istri anak dan menantunya.
Baca juga: Djarot: Saya Hijrah ke Sumut untuk Melawan Korupsi
“Saya sengaja pulang kampung demi berpartisipasi dalam pilkada. Ini bukti demokrasi Indonesia sudah semakin maju,” kata politisi PDI-P ini.
Terkait pelaksanaan pilkada, Yasonna meminta aparatur sipil negara menjaga netralitasnya. Yasonna menegaskan, netralitas ASN merupakan amanat Undang-Undang ASN Nomor 5 Tahun 2014.
"Sebagai Aparatur Sipil Negara, Saudara harus menjaga netralitas, dan bebas dari paham politik manapun," ujar Yasonna.
Yasonna berharap pemilihan kepala daerah berlangsung aman dan menghasilkan pemimpin yang mau melayani sesuai harapan rakyat.
Terkini Lainnya
Terpopuler
Now Trending
