JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah sedang mengkaji skema baru pengelolaan dana pensiun.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Asman Abnur mengatakan, melalui skema baru itu, jumlah dana yang diterima pensiunan akan jauh lebih besar dibandingkan saat ini.
"Misalnya, eselon I sekarang pensiun. (Dengan skema lama) diterima paling Rp 4,5 hingga Rp 5 juta karena dihitung dari gaji pokok. Nanti, setelah dengan sistem baru, bisa di atas Rp 20 juta," ujar Asman di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Selasa (26/6/2018).
Selain itu, pensiunan juga mendapatkan sejumlah fasilitas yang berorientasi pada peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan.
Salah satunya adalah kredit rumah dengan harga terjangkau.
Baca juga: Reformasi Program Pensiun, Benefit untuk Pensiunan Akan Lebih Besar
Dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Joko Widodo di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa siang, pemerintah mengantongi dua skema baru pengelolaan pensiun itu.
Meski masih dalam pertimbangan dan kajian, Asman mengakui, pemerintah lebih condong untuk menerapkan skema fully funded.
Asman memastikan, skema baru ini akan mengurangi beban APBN.
Diketahui, jumlah pensiunan TNI, Polri, dan ASN saat ini mencapai 2,4 juta.
Pada 2017 dan 2018, jumlahnya bertambah 220.000 orang.
Total dana yang dikeluarkan untuk para pensiunan itu mencapai Rp 100 triliun.
"Nah, dengan sistem yang baru ini, (beban) APBN (menanggung dana pensiun) akan turun," ujar Asman.
Meski demikian, Asman belum bisa mengungkapkan bagaimana detail pengelolaan baru dana pensiunan itu sehingga di satu sisi bisa memberikan dana kepada pensiunan dalam jumlah lebih banyak, tetapi tetap mengurangi beban APBN.
"Konsep yang baru ini belum bisa saya ungkapkan karena perlu pematangan. Intinya pensiunan itu nanti menerima manfaat yang lebih besar, lebih baik dan memberikan kebahagiaan bagi PNS, jadi tidak stres setelah pensiun," ujar dia.